Pendapatan Pemprov PBD Naik Rp202,13 Miliar, Elisa Kambu Ingatkan Anggaran Tak Boleh Salah Arah

SORONG KOTA, iNewsSorongraya.id — Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menaikkan target pendapatan daerah 2026 sekitar Rp202,13 miliar, dari Rp1,085 triliun menjadi Rp1,287 triliun. Namun, Gubernur Elisa Kambu menegaskan kenaikan kapasitas fiskal tersebut tidak boleh berujung pada pelebaran belanja yang tidak memiliki dampak jelas.

Target baru itu disampaikan saat Pemprov PBD menyerahkan dokumen KUPA dan PPAS Perubahan APBD 2026 kepada DPRP Papua Barat Daya di ruang sidang DPRP, Rabu (26/8/2026).

Baca Juga

Pemprov PBD Buka Jalan Pidana bagi Tambang Ilegal, Denda Bisa Rp100 Miliar

Kenaikan pendapatan ditopang oleh peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta pendapatan transfer. PAD direncanakan meningkat menjadi sekitar Rp275,17 miliar, sedangkan pendapatan transfer diproyeksikan mencapai sekitar Rp1,010 triliun.

Tambahan pendapatan tersebut antara lain berasal dari penyesuaian sejumlah pajak daerah, retribusi, pendapatan BLUD, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, serta Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur.

Elisa mengingatkan kenaikan target penerimaan harus dibarengi kehati-hatian dalam pelaksanaan.

Baca Juga

SK Rp5 Juta, Realisasi Rp2,8 Juta: Mama Papua Desak Pemprov PBD Buka Data Soal Dana Bantuan

“Kenaikan yang kami rencanakan dalam target tahun 2026 perlu kehati-hatian dan kerja keras kita semua, dan tentunya dukungan Dewan yang terhormat,” ujar Elisa.

Pemprov kemudian menempatkan pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, infrastruktur dasar dan penguatan ekonomi lokal sebagai sasaran utama penggunaan anggaran.

Sektor perikanan, pertanian, pariwisata, perdagangan, UMKM serta industri kecil dan menengah juga menjadi bagian dari arah kebijakan belanja.

Baca Juga

Turnamen Sepak Bola Trophy KU-15 Resmi Bergulir, Polda PBD Dukung Pembinaan Anak Usia Dini

Di sisi lain, pemerintah akan menekan belanja yang dinilai kurang mendesak, termasuk kegiatan seremonial, perjalanan dinas yang tidak prioritas, serta program dengan tingkat kesiapan rendah.

Elisa menegaskan tambahan pendapatan harus menghasilkan manfaat yang dapat diukur masyarakat.

“Tambahan pendapatan tidak boleh tersebar menjadi kegiatan yang kurang prioritas. Kita harus arahkan pada program yang siap dilaksanakan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya.

Baca Juga

Siswa SLB Adu Bakat di Kota Sorong, Pemprov PBD Ditantang Perkuat Pendidikan Inklusif

Kenaikan target pendapatan dengan demikian bukan sekadar kabar positif bagi kapasitas fiskal Papua Barat Daya. Tantangan berikutnya berada pada meja pemerintah dan DPRP: memastikan setiap tambahan rupiah memiliki tujuan, pelaksanaan, dan manfaat yang jelas.

Editor : Hanny Wijaya