Gubernur Elisa Kambu Soroti Beban DOB Papua: Negara Minta Tanah, Daerah Kehabisan Uang 

TIMIKA, iNewssorongraya.id – Gubernur Elisa Kambu mengungkap beratnya beban pembangunan yang dihadapi Daerah Otonom Baru (DOB) di Papua, terutama dalam penyediaan lahan dan pembangunan fasilitas pemerintahan. 

Dalam Forum Koordinasi Strategis Percepatan Pembangunan Papua di Timika, Elisa meminta pemerintah pusat memberi ruang fiskal lebih besar bagi DOB untuk menyelesaikan kebutuhan dasar pemerintahan.
“Kodam butuh tanah, Polda butuh tanah, Kejati butuh tanah, pengadilan tinggi butuh tanah, Bank Indonesia butuh tanah, semua butuh tanah,” ujar Elisa, Senin (11/5/2026). 

Ia menegaskan daerah kesulitan memenuhi seluruh kebutuhan tersebut karena keterbatasan anggaran.
“Kita dapat uang dari mana untuk siapkan tanah itu,” katanya. 

Elisa bahkan mengungkap masih adanya sisa utang pemerintah daerah sebesar Rp42 miliar terkait pembayaran lahan pembangunan kantor pemerintahan di Papua Barat Daya.
“Kemarin Pak Wapres ke Sorong, mereka (pemilik hak ulayat)  tahan mobil karena ada sisa hutang yang belum dibayar,” ucapnya. 

Menurut Elisa, pembangunan kantor pemerintahan di DOB bukan sekadar proyek fisik, tetapi simbol kehadiran negara di Papua.
“Kehadiran perkantoran ini adalah wibawa negara. Ini wujud nyata negara ada, simbol-simbolnya harus kelihatan,” tegasnya. 

Dalam kesempatan itu, Elisa juga mengkritik dominasi proyek berstatus Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dinilai lebih banyak dikerjakan pihak luar. 

Ia menilai kondisi tersebut membuat dampak ekonomi bagi masyarakat lokal menjadi minim.
“Kalau jadikan PSN, orang di Jakarta, orang di belahan bumi lain yang masuk, dampak tidak ada,” katanya. 

Elisa meminta pemerintah pusat memberi kepercayaan lebih besar kepada pemerintah daerah untuk mengelola proyek pembangunan strategis di Papua dengan pengawasan ketat.
“Jangan selalu memberi opini bahwa kepala daerah Papua tidak mampu,” ujarnya. 

Forum Timika sendiri menghasilkan 12 komitmen pembangunan Papua, termasuk percepatan pembangunan pusat pemerintahan dan infrastruktur dasar di seluruh DOB paling lambat 2028.

Kesepakatan itu juga menekankan pentingnya pemerataan manfaat kekayaan alam Papua bagi masyarakat lokal.  

Editor : Hanny Wijaya