get app
inews
Aa Text
Read Next : Gubernur Elisa Kambu Soroti Beban DOB Papua: Negara Minta Tanah, Daerah Kehabisan Uang 

Gubernur Elisa Kambu Tegaskan Pengelolaan SMA-SMK Harus Kembali ke Provinsi demi Pengawasan

Rabu, 13 Mei 2026 | 20:35 WIB
header img
Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu saat memberikan pokok pikirannya dalam kegiatan Forum Koordinasi Strategis Percepatan Pembangunan Papua di Timika, Papua Tengah. Foto Ist

TIMIKA, iNewssorongraya.id – Gubernur Elisa Kambu meminta pemerintah pusat mengembalikan pengelolaan SMA dan SMK sepenuhnya kepada pemerintah provinsi. Permintaan itu disampaikan Elisa dalam Forum Koordinasi Strategis Percepatan Pembangunan Papua di Timika, Papua Tengah, Senin (11/5/2026). 

Menurut Elisa, sistem pengelolaan pendidikan menengah melalui mekanisme hibah selama ini membuat pengawasan pembangunan sekolah menjadi tidak efektif.
“Kita hari ini hanya (berikan) hibah-hibah saja. Dana hibah ini siapa yang akan bertanggung jawab memastikan itu bisa jalan di SMA sana, SMK sana,” kata Elisa. 

Ia menilai pembagian kewenangan pendidikan sebaiknya dikembalikan seperti semula, yakni pemerintah kabupaten/kota fokus menangani PAUD hingga SMP, sedangkan pemerintah provinsi bertanggung jawab terhadap SMA dan SMK.

“Bupati dan wali kota konsentrasi urus pendidikan mulai dari PAUD sampai SMP. Yang pendidikan menengah atas ini gubernur,” ujarnya. 

Elisa mengatakan saat ini pemerintah provinsi sebenarnya memiliki kemampuan fiskal untuk mengelola pendidikan menengah secara langsung.
Karena itu, ia meminta pemerintah pusat segera mengevaluasi regulasi yang mengatur pembagian kewenangan pendidikan di Papua.
“Kalau bisa itu tetap dikembalikan ke provinsi,” tegasnya. 

Menurut Elisa, pengelolaan langsung oleh pemerintah provinsi akan membuat kualitas layanan pendidikan lebih mudah dipantau dan pembangunan sekolah lebih terukur. 

Ia menilai pendekatan hibah selama dua hingga tiga tahun terakhir membuat pemerintah daerah kesulitan memastikan pelaksanaan pembangunan pendidikan berjalan optimal di lapangan. 

Forum Koordinasi Strategis Percepatan Pembangunan Papua sendiri menghasilkan 12 komitmen pembangunan, termasuk penguatan Papua Cerdas melalui beasiswa Orang Asli Papua, sekolah sepanjang hari, dan peningkatan kualitas layanan pendidikan. 

Para kepala daerah Papua juga sepakat memperkuat sinergi lintas provinsi dalam mempercepat pembangunan sumber daya manusia di Tanah Papua. 

Elisa berharap pemerintah pusat segera merespons aspirasi tersebut agar pembangunan pendidikan menengah di Papua berjalan lebih efektif dan merata.
“Pendidikan ini fondasi pembangunan Papua ke depan. Karena itu tata kelolanya harus jelas dan terukur,” katanya.  

 

Editor : Hanny Wijaya

Follow Whatsapp Channel iNews untuk update berita terbaru setiap hari! Follow
Lihat Berita Lainnya
iNews.id
iNews Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik lebih lanjut