Gubernur Elisa Kambu Ancam Pangkas Program Tak Siap, Anggaran Akan Dialihkan ke Kebutuhan Mendesak

SORONG KOTA, iNewssorongraya.id — Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya tidak ingin sisa waktu APBD 2026 tersita oleh program yang belum siap dikerjakan. Karena itu, kegiatan dengan tingkat kesiapan rendah, tidak lagi prioritas, atau berpotensi gagal selesai akan dirasionalisasi dan anggarannya dialihkan.

Baca Juga

Disnakertrans ESDM Temukan 36 Aktivitas PETI di Papua Barat Daya

Kebijakan tersebut menjadi bagian dari rancangan perubahan APBD 2026 yang disampaikan Gubernur Elisa Kambu kepada DPRP Papua Barat Daya, Rabu (26/8/2026).

Evaluasi pemerintah menunjukkan realisasi belanja baru mencapai 34,79 persen hingga semester pertama. Kondisi itu menjadi alarm bagi pemerintah untuk memperketat seleksi program pada sisa tahun anggaran.

“Perubahan APBD tidak hanya dilakukan dengan menambah atau mengurangi anggaran, tetapi memastikan kegiatan yang dianggarkan benar-benar siap dilaksanakan dan dapat diselesaikan sampai akhir tahun,” kata Elisa.

Baca Juga

Pemprov PBD Segera Bangun Dermaga di Pulau Soop dan Ram, Akses Laut dan Ekonomi Warga Terbuka

Pemerintah akan memprioritaskan kegiatan yang telah berkontrak, sedang menjalani proses pengadaan, memiliki kemajuan fisik, serta berhubungan langsung dengan pelayanan masyarakat.

Sebaliknya, kegiatan yang belum siap atau tidak memungkinkan menghasilkan keluaran sampai akhir tahun akan dievaluasi.

Rasionalisasi juga menyasar belanja seremonial dan perjalanan dinas yang tidak prioritas. Anggaran hasil efisiensi tersebut akan diarahkan kepada program yang lebih produktif.

Baca Juga

Pemprov PBD Perkuat Kapasitas Aparatur Susun KLHS, Jawab Krisis Lingkungan dan Banjir di Sorong Raya

Sektor pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, infrastruktur dasar dan ekonomi lokal menjadi fokus kebijakan belanja.

Pemprov juga mendorong program pemberdayaan masyarakat, penciptaan lapangan kerja, penguatan ekonomi perdesaan, serta peningkatan akses layanan dasar bagi masyarakat di wilayah terpencil.

Elisa menegaskan setiap rupiah dalam perubahan APBD harus memiliki manfaat yang dapat dipertanggungjawabkan.

Baca Juga

Akademisi UNIPA Desak Pemprov Papua Barat Daya Tindaklanjuti Temuan BPK LKPD 2024 Secara Transparan

“KUPA dan PPAS Perubahan APBD bukan sekadar dokumen teknis. Dokumen ini merupakan kesepakatan politik anggaran antara pemerintah daerah dan DPR Papua Barat Daya mengenai pilihan-pilihan yang harus kita ambil dalam menghadapi keterbatasan fiskal, perubahan kondisi ekonomi, dan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang,” tegasnya.

Dengan waktu pelaksanaan yang semakin pendek, perubahan APBD 2026 akan menjadi ujian bagi pemerintah daerah untuk membedakan antara anggaran yang sekadar tersedia dan anggaran yang benar-benar mampu bekerja untuk masyarakat.

Editor : Hanny Wijaya