Belanja APBD PBD Baru 34,79 Persen, Gubernur Elisa Kambu Perintahkan Evaluasi Total

SORONG KOTA, iNewsSorongraya.id — Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menghadapi pekerjaan besar dalam mengejar realisasi APBD 2026 setelah belanja daerah baru mencapai 34,79 persen hingga semester pertama. Kondisi tersebut mendorong Gubernur Elisa Kambu melakukan evaluasi menyeluruh dan merasionalisasi kegiatan yang dinilai tidak siap dilaksanakan.

Elisa menyampaikan hal itu saat menyerahkan dokumen Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD 2026 kepada DPRP Papua Barat Daya, Rabu (26/8/2026).

Menurut Elisa, perubahan APBD tidak boleh berhenti pada penyesuaian angka. Pemerintah harus memastikan setiap program memiliki kesiapan pelaksanaan dan mampu menghasilkan keluaran sebelum tahun anggaran berakhir.

“Perubahan APBD tidak hanya dilakukan dengan menambah atau mengurangi anggaran, tetapi memastikan kegiatan yang dianggarkan benar-benar siap dilaksanakan dan dapat diselesaikan sampai akhir tahun 2026,” ujarnya.

Evaluasi tersebut akan membedakan kegiatan yang layak dipertahankan dengan program yang perlu dialihkan. Kegiatan yang sudah berkontrak, berada dalam proses pengadaan, memiliki kemajuan fisik, dan berkaitan langsung dengan pelayanan publik akan didorong untuk dipercepat.

Sebaliknya, program yang belum memiliki kesiapan memadai, tidak lagi menjadi prioritas, atau berpotensi gagal mencapai keluaran pada akhir tahun akan dirasionalisasi.

Langkah itu menjadi penting karena pemerintah juga merancang kenaikan target pendapatan daerah dari sekitar Rp1,085 triliun menjadi Rp1,287 triliun. Tambahan sekitar Rp202,13 miliar tersebut harus diikuti kemampuan pemerintah dalam mengubah pendapatan menjadi belanja produktif.

Elisa menegaskan peningkatan kapasitas fiskal tidak boleh membuat anggaran tersebar ke berbagai kegiatan tanpa ukuran manfaat yang jelas.

“Tambahan pendapatan tidak boleh tersebar menjadi kegiatan yang kurang prioritas. Kita harus arahkan pada program yang siap dilaksanakan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya.

Pemprov PBD memprioritaskan belanja pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, infrastruktur dasar, penguatan ekonomi lokal, serta pemberdayaan masyarakat.

Anggaran yang dirasionalisasi juga akan diarahkan kepada program yang lebih produktif dan realistis diselesaikan pada sisa tahun anggaran.

Dengan waktu pelaksanaan yang semakin terbatas, tantangan perubahan APBD bukan lagi sekadar menambah ruang fiskal, melainkan memastikan uang daerah benar-benar bergerak menjadi pelayanan dan pembangunan yang dirasakan masyarakat.

Editor : Hanny Wijaya