Gubernur PBD Nilai Semmy Thabaa Layak Pimpin Polda Papua Barat Daya

Baca Juga

Gubernur Elisa Kambu Tegaskan Pengelolaan SMA-SMK Harus Kembali ke Provinsi demi Pengawasan

SORONG, iNewssorongraya.id — Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu menilai Wakapolda Papua Barat Daya Kombes Pol. Semmy Ronny Thabaa layak dipertimbangkan menjadi Kapolda Papua Barat Daya menggantikan Brigjen Pol. Gatot Haribowo yang telah memasuki masa purna bakti sejak 1 Juni 2026.

Penilaian itu disampaikan Elisa Kambu melalui surat rekomendasi Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya kepada Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo. Surat bernomor 300/361/GBUB-PBD/V/2026 tersebut diterbitkan di Sorong pada 2 Mei 2026.

Dalam surat yang diterima Redaksi iNewssorongraya.id tersebut, Elisa tidak sekadar menyoroti aspek jabatan. Ia menilai Papua Barat Daya sebagai provinsi baru membutuhkan figur kepolisian yang memahami kondisi wilayah, dinamika sosial, adat, budaya, serta karakter masyarakat setempat.

Baca Juga

Gubernur Elisa Kambu Soroti Beban DOB Papua: Negara Minta Tanah, Daerah Kehabisan Uang 

“Saudara Wakapolda Papua Barat Daya selama bertugas dapat bekerjasama dan bersinergi dengan kami dalam mengawal Proyek Strategis Nasional (PSN) Bapak Presiden Republik Indonesia dan Program Strategis Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya,” demikian salah satu poin dalam surat rekomendasi tersebut.

Elisa juga menilai Semmy Ronny Thabaa memiliki modal sosial yang penting karena merupakan tokoh Orang Asli Papua. Menurut dia, pemahaman terhadap masyarakat lokal menjadi faktor penting dalam membangun pola keamanan yang tidak hanya bertumpu pada pendekatan komando, tetapi juga dialog, kepercayaan, dan kedekatan dengan warga.

“Saudara Kombes Pol Semmy Ronny Thabaa, SE merupakan salah satu Tokoh Orang Asli Papua yang tentunya sangat memahami adat, budaya dan karakteristik Orang Asli Papua (OAP),” tulis Elisa Kambu dalam surat tersebut.

Baca Juga

Gubernur Elisa Kambu Kritik Penguncian Dana Otsus: Anggaran Papua Tak Boleh Kaku 

Rekomendasi gubernur itu muncul sebelum Brigjen Pol. Gatot Haribowo memasuki usia pensiun pada 1 Juni 2026. Gatot diketahui lahir pada 1 Juni 1968 dan mencapai usia 58 tahun pada 1 Juni 2026.

Brigjen Pol. Gatot Haribowo menjabat sebagai Kapolda Papua Barat Daya sejak 11 November 2024. Ia menjadi Kapolda pertama di provinsi tersebut setelah Polda Papua Barat Daya dibentuk sebagai institusi kepolisian baru di daerah otonom baru.

Selama menjabat, Gatot dinilai ikut meletakkan fondasi awal organisasi Polda Papua Barat Daya. Ia membangun struktur kelembagaan, memperkuat koordinasi keamanan, dan menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah dalam fase awal pembentukan institusi kepolisian di provinsi termuda itu.

Baca Juga

Dua Marinir Gugur dalam Serangan KKB di Maybrat, Gubernur Elisa Kambu Sampaikan Duka Cita Mendalam

Dalam menjalankan tugas tersebut, Gatot didampingi Wakapolda Kombes Pol. Semmy Ronny Thabaa. Keduanya ikut mengawal konsolidasi awal Polda Papua Barat Daya, termasuk koordinasi dengan pemerintah daerah, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, dan elemen pemuda.

Namun, posisi Kapolda Papua Barat Daya kini menjadi perhatian publik karena pergantian pimpinan belum diumumkan secara resmi oleh Mabes Polri setelah Gatot memasuki masa purna bakti. Gatot juga diketahui merupakan lulusan Akademi Kepolisian 1991, satu angkatan dengan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.

Sementara itu, Kadivhumas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir yang dikonfirmasi iNews hingga berita ini diturunkan belum memberikan jawaban terkait rencana pergantian Kapolda Papua Barat Daya. Ia juga belum merespons konfirmasi mengenai surat rekomendasi Gubernur Papua Barat Daya kepada Kapolri.

Baca Juga

Resmikan Pasar Mama-Mama Papua di Sorong, Gubernur Elisa Gelontorkan Rp 2,3 Miliar untuk 492 UMKM

Meski mendapat dukungan dari kepala daerah, rekomendasi Elisa Kambu bukan keputusan final. Kewenangan pengangkatan dan mutasi Kapolda tetap berada di tangan Kapolri melalui mekanisme internal Polri.

Dalam konteks pemerintahan daerah, rekomendasi kepala daerah dapat menjadi bahan pertimbangan administratif dan kewilayahan. Pertimbangan itu terutama berkaitan dengan kebutuhan stabilitas keamanan, kesinambungan pelayanan publik, serta hubungan kerja antara kepolisian dan pemerintah daerah.

Bagi Papua Barat Daya, figur Kapolda berikutnya akan menghadapi pekerjaan besar. Polda Papua Barat Daya harus menjaga stabilitas kamtibmas, mengawal agenda pembangunan, memperkuat pelayanan kepolisian, serta membangun kepercayaan masyarakat di wilayah yang masih menata fondasi pemerintahan dan keamanan.

Karena itu, penilaian Elisa Kambu terhadap Semmy Ronny Thabaa dapat dibaca sebagai harapan pemerintah daerah agar kepemimpinan Polda Papua Barat Daya tetap memahami konteks lokal. Dalam wilayah yang memiliki keragaman adat, sosial, dan geografis, pendekatan keamanan yang humanis menjadi kebutuhan strategis, bukan sekadar pilihan.

Keputusan akhir tetap berada di tangan Kapolri. Namun, surat rekomendasi Gubernur Papua Barat Daya menegaskan bahwa pergantian Kapolda di provinsi baru itu tidak hanya menyangkut rotasi jabatan, tetapi juga kesinambungan keamanan, penguatan kepercayaan publik, dan kemampuan institusi Polri membaca dinamika sosial masyarakat Papua Barat Daya.

Editor : Hanny Wijaya