Ditemui Gubernur, Blokade Jalan Utama Mama-Mama Papua di Kota Sorong Berakhir

SORONG, iNewsSorongRaya.id - Aksi blokade jalan utama yang dilakukan mama-mama pedagang Orang Asli Papua di Kota Sorong, Papua Barat Daya, akhirnya berakhir damai setelah Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu menemui massa di Simpang Lampu Merah Maranatha, Jumat siang.

Pertemuan itu menjadi titik penting penyelesaian sementara setelah aksi berlangsung selama tiga hari. Massa sebelumnya menuntut pemberdayaan ekonomi, penyediaan pasar khusus, transparansi bantuan modal usaha, hingga evaluasi program pemerintah yang dinilai belum menyentuh langsung mama-mama Papua.

Aksi demo damai itu dimulai sejak Rabu, (1/7/2026). Sebelum bertemu gubernur, massa sempat bermalam di halaman Kantor Gubernur Papua Barat Daya. Pada Kamis siang, aksi sempat diwarnai ketegangan dengan aparat kepolisian saat massa hendak melakukan pemalangan kantor gubernur.

Aksi kemudian berlanjut pada Kamis (2/7/2026) malam. Massa memblokade ruas Jalan Basuki Rahmat, tepatnya di Simpang Lampu Merah Maranatha, Kota Sorong. Blokade tersebut membuat akses lalu lintas di salah satu jalur utama kota terganggu.

Gubernur Elisa Kambu akhirnya menemui massa pada Jumat (3/7/2026) siang. Ia datang didampingi politisi muda Sarifuddin Sabonama, Wakapolda Papua Barat Daya Brigjen Pol Semmy Ronny Thabaa, serta Kapolresta Sorong Kota Kombes Pol Amry Siahaan.

Di hadapan gubernur, perwakilan massa menyerahkan enam tuntutan utama. Mama-mama Papua meminta pemerintah menjamin alokasi anggaran tetap sebesar Rp3 miliar hingga Rp6 miliar per tahun untuk bantuan modal usaha mama-mama Papua.

Massa juga mendesak distribusi anggaran dilakukan secara transparan melalui pemerintah daerah. Mereka meminta pengelolaan program bantuan modal usaha diserahkan kepada lembaga independen, bukan dinas terkait.

Selain itu, massa menuntut penyediaan pasar khusus, keterbukaan realisasi bantuan modal usaha tahun 2025, serta menolak proyek strategis nasional dan penambahan kekuatan militer di Papua yang mereka nilai dapat mengancam ruang hidup masyarakat.

Menanggapi tuntutan itu, Elisa Kambu mengapresiasi mama-mama pedagang karena tetap menjaga ketertiban selama aksi berlangsung. Ia menegaskan keterlambatannya menemui massa bukan karena mengabaikan aspirasi, melainkan karena padatnya agenda pemerintahan serta adanya informasi yang belum tersampaikan secara utuh.

Elisa menyebut Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya telah mengalokasikan anggaran pemberdayaan UMKM Orang Asli Papua melalui APBD dan Dana Otonomi Khusus. Namun, ia menilai persoalan utama bukan semata pada ketersediaan anggaran, melainkan pada pelaksanaan dan distribusi program agar lebih transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.

Gubernur juga memastikan seluruh aspirasi mama-mama Papua akan dibahas lebih lanjut bersama perwakilan massa dalam forum diskusi satu hingga dua hari ke depan.

Meski demikian, suasana sempat kembali memanas setelah massa menilai jawaban gubernur belum sepenuhnya menjawab tuntutan mereka. Wakapolda Papua Barat Daya Brigjen Pol Semmy Ronny Thabaa kemudian turun langsung menenangkan para peserta aksi.

Semmy mengimbau masyarakat tidak terprovokasi isu yang tidak bertanggung jawab. Ia juga meminta warga tetap menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Kota Sorong.

“Semoga dengan pertemuan bersama Gubernur, Bapak Elisa Kambu, situasi kembali kondusif dan semua persoalan mama-mama papua dapat diakomodir oleh pemerintah provinsi Papua Barat Daya,” kata Brigjen Pol Semmy Ronny Thabaa di lokasi aksi demo.

Dalam pengamanan aksi tersebut, kepolisian menurunkan ratusan personel dari Polresta Sorong Kota, Polda Papua Barat Daya, dan Sat Brimob Polda Papua Barat Daya. Aparat disiagakan di sekitar lokasi aksi untuk mengantisipasi gangguan keamanan dan kemacetan lalu lintas.

Kapolresta Sorong Kota Kombes Pol Amry Siahaan mengatakan pengamanan dilakukan untuk memastikan penyampaian aspirasi tetap berlangsung tertib.

“Kami menurunkan personel untuk memastikan aksi berjalan aman, tertib, dan tidak mengganggu keselamatan masyarakat,” kata Kombes Amry.

Usai bertemu gubernur, massa akhirnya membubarkan diri secara tertib dan kembali ke rumah masing-masing. Pemerintah provinsi juga memberikan uang transport kepada peserta aksi.

Sementara itu, akses lalu lintas di sekitar Simpang Maranatha kembali normal. Aparat kepolisian membersihkan sisa blokade, termasuk ban bekas dan kayu yang sebelumnya digunakan massa untuk menutup ruas jalan utama.

Aksi tiga hari mama-mama pedagang Papua ini menjadi sinyal kuat bahwa program pemberdayaan ekonomi Orang Asli Papua tidak cukup berhenti pada alokasi anggaran. Pemerintah daerah kini dituntut membuktikan komitmennya melalui distribusi bantuan yang terbuka, adil, dan benar-benar menyentuh mama-mama Papua sebagai kelompok ekonomi rakyat yang paling membutuhkan.

Editor : Hanny Wijaya