Gubernur Elisa Kambu Tegaskan Pemprov PBD Wajib Dukung Tugas Polri

Baca Juga

Buka Latsar CPNS PBD, Gubernur Elisa : ASN Harus Jujur, Disiplin, dan Melayani Rakyat dengan Hati

AIMAS, iNewssorongraya.id – Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu menegaskan pemerintah daerah wajib memperkuat kolaborasi dengan Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Papua Barat Daya.

Elisa menyampaikan hal itu saat menghadiri peringatan Hari Bhayangkara ke-80 di Alun-Alun Aimas, Kabupaten Sorong, Rabu (1/7/2026).

Menurut Elisa, kerja sama pemerintah daerah dan kepolisian menjadi kebutuhan mutlak karena Polri hadir hingga tingkat distrik dan kampung melalui Polsek serta Bhabinkamtibmas. Karena itu, dukungan pemerintah daerah harus terus diberikan, baik secara moral maupun operasional.

Baca Juga

Kepatuhan LHKPN Pejabat di Papua Barat Daya Rendah, Gubernur Beri Warning

“Kolaborasi dengan kepolisian itu sudah wajib. Polisi hadir sampai di kampung-kampung, sehingga koordinasi harus terus dilakukan. Pemerintah daerah tetap memberikan dukungan, baik dukungan moril maupun operasional, karena polisi tidak bisa berjalan sendiri,” ujar Elisa Kambu.

Elisa mengatakan dukungan pemerintah daerah juga mencakup penyediaan lahan untuk fasilitas kepolisian, termasuk Markas Polda Papua Barat Daya. Ia menyebut para bupati juga memiliki tanggung jawab yang sama di wilayah masing-masing.

“Kita punya kewajiban menyediakan tanah. Itu juga bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah. Begitu pula para bupati di kabupaten masing-masing. Selama ini hal itu sudah berjalan dengan baik,” katanya.

Baca Juga

Pemerintah Papua Barat Daya Sediakan Bus Gratis untuk Mahasiswa dan Pelajar di HUT ke-3 Provinsi

Elisa menegaskan kerja sama tersebut tidak memiliki orientasi lain selain memastikan seluruh elemen menjalankan tugas sesuai kewenangannya. Tujuannya adalah menciptakan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat.

“Keamanan dan ketenteraman adalah tanggung jawab bersama, namun yang berada di garis terdepan adalah kepolisian. Karena itu semua pihak tetap harus memberikan dukungan,” ungkapnya.

Sementara itu, Wakapolda Papua Barat Daya Brigjen Pol Semmy Ronny Thabaa, SE, mengatakan Polda Papua Barat Daya terus melakukan langkah antisipatif dalam menghadapi dinamika keamanan di daerah yang dinilai rawan, termasuk Maybrat dan Tambrauw.

Baca Juga

Antusiasme Warga Ledakkan PBD Fun Run 10K, Gubernur Elisa: “Acara Ini dari Kita untuk Kita”

Semmy menegaskan penambahan personel akan dilakukan jika eskalasi keamanan meningkat dan membutuhkan penguatan di lapangan. Namun, Polri tetap mengutamakan pendekatan persuasif, deteksi dini, dan peringatan dini.

“Penambahan pasukan merupakan salah satu cara bertindak apabila eskalasi meningkat dan kondisi menuntut adanya tambahan personel. Namun selama upaya persuasif, deteksi dini, dan peringatan dini masih dapat mengendalikan situasi, maka tidak diperlukan penambahan personel,” jelas Brigjen Semmy.

Ia menambahkan, Polri tidak dapat bekerja sendiri dalam menjaga stabilitas keamanan. Kolaborasi dengan pemerintah daerah, tokoh masyarakat, aparat kampung, dan TNI harus terus diperkuat.

Baca Juga

Pemprov Papua Barat Daya Dukung Lima Anak Papua Mengejar Mimpi Jadi Pilot Lewat Dana Otsus

“Kami tidak bisa bekerja sendiri. Polri harus berkolaborasi dengan seluruh stakeholder, mulai dari pemerintah daerah, perangkat kampung, tokoh masyarakat, hingga TNI, untuk terus merawat situasi Kamtibmas agar tetap aman dan kondusif,” katanya.

Pernyataan Gubernur Elisa Kambu dan Wakapolda Brigjen Pol Semmy Ronny Thabaa menunjukkan bahwa keamanan Papua Barat Daya tidak bisa hanya dibebankan kepada aparat. Stabilitas daerah membutuhkan dukungan konkret pemerintah, kehadiran Polri yang humanis, serta partisipasi masyarakat di setiap wilayah.

Editor : Hanny Wijaya