Alokasi Dana Otsus dan DTI PBD Naik Jadi Rp548 Miliar, Elisa Kambu Soroti Ketepatan Belanja

SORONG KOTA, iNewssorongraya.id — Ruang fiskal Papua Barat Daya bertambah setelah alokasi Dana Otonomi Khusus (Otsus) dan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) dalam rancangan perubahan APBD 2026 meningkat menjadi sekitar Rp548 miliar. Pemerintah daerah kini menghadapi tuntutan untuk memastikan tambahan dana tersebut diterjemahkan menjadi program yang benar-benar berdampak.

Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu menyampaikan perubahan itu saat menyerahkan dokumen KUPA dan PPAS Perubahan APBD 2026 kepada DPRP Papua Barat Daya, Rabu (26/8/2026).

Secara keseluruhan, target pendapatan daerah naik dari sekitar Rp1,085 triliun menjadi Rp1,287 triliun. Sebagian besar tambahan pendapatan berasal dari penyesuaian pendapatan transfer, termasuk Otsus dan DTI.

Elisa meminta tambahan kapasitas fiskal tidak disebar ke kegiatan yang tidak memiliki tingkat kesiapan dan prioritas yang jelas.

“Tambahan pendapatan tidak boleh tersebar menjadi kegiatan yang kurang prioritas. Kita harus arahkan pada program yang siap dilaksanakan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya.

Pemprov PBD mengarahkan belanja pada pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, infrastruktur dasar serta penguatan ekonomi masyarakat.

Pembangunan ekonomi lokal juga menjadi sasaran melalui sektor perikanan, pertanian, pariwisata, UMKM, perdagangan, dan industri kecil serta menengah.

Kebijakan tersebut menjadi semakin penting karena realisasi belanja hingga semester pertama baru mencapai 34,79 persen.

Pemprov menyatakan kegiatan yang memiliki kontrak, kemajuan fisik, atau berhubungan langsung dengan pelayanan publik akan dipercepat. Program yang tidak siap akan dievaluasi dan berpotensi dialihkan.

Besarnya alokasi Otsus dan DTI pada akhirnya tidak hanya menjadi soal kemampuan pemerintah memperoleh dana. Ukuran keberhasilannya akan terlihat dari seberapa jauh anggaran tersebut berubah menjadi infrastruktur, pelayanan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua Barat Daya.

Editor: Hanny Wijaya