KOTA SORONG, iNewssorongraya.id – Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Jenderal Polisi (Purn) Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, B.A., M.A., Ph.D., memimpin rapat Zoom Meeting Pengendalian Inflasi Daerah, Senin (11/8/2025). Rapat yang diikuti kepala daerah dan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ini membahas lonjakan inflasi Juli 2025 serta ancaman kebocoran data publik.
Kepala Dinas Sosial Kota Sorong, Fauji Fattah, S.STP., M.Si., bersama Kabag Perekonomian Daerah, Milan Eugene Florence Latumeten, S.STP., dan Plt. Kepala Dinas Kominfo, James Burung, S.Sos., MM., hadir mewakili Pemkot Sorong.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi tahunan (year-on-year) Juli 2025 sebesar 2,37 persen, naik dari Juni 2025 yang tercatat 1,87 persen. Inflasi bulanan (month-to-month) juga naik menjadi 0,30 persen dari sebelumnya 0,19 persen.
Kenaikan harga pangan menjadi pemicu utama. Kelompok makanan, minuman, dan tembakau mencatat inflasi 3,75 persen (y-on-y) dengan andil 1,08 persen terhadap inflasi umum. Secara bulanan, inflasi kelompok ini mencapai 0,74 persen, terutama akibat naiknya harga beras, tomat, bawang merah, dan cabai rawit.
“Daerah harus bergerak cepat mengendalikan harga, khususnya komoditas pangan yang menyumbang inflasi tertinggi,” tegas Tito Karnavian dalam arahannya.
Sumatera Utara Pimpin Lonjakan Harga
Data Indeks Perkembangan Harga (IPH) M1 Agustus 2025 menunjukkan 16 provinsi mengalami kenaikan harga, dipimpin Sumatera Utara (3,72 persen), Aceh (3,43 persen), dan Sumatera Barat (2,64 persen).
Di tingkat kabupaten/kota, lonjakan tertinggi terjadi di:
- Kabupaten Humbang Hasundutan – naik 6,49 persen, dipicu kenaikan beras dan bawang merah.
- Kabupaten Tapanuli Selatan – naik 6,21 persen, didorong cabai merah dan bawang merah.
- Kabupaten Aceh Singkil – naik 5,33 persen, akibat cabai merah dan bawang merah.
Harga rata-rata cabai merah di wilayah ini menembus Rp37.500–Rp38.200/kg, bawang merah Rp54.500–Rp56.867/kg, dan beras premium Rp14.938–Rp16.266/kg.
Ancaman Siber Mengintai Pemerintah Daerah
Selain inflasi, Tito juga menyoroti ancaman kebocoran data publik. Laporan Surfshark menempatkan Indonesia di posisi kedelapan dunia untuk kebocoran data terbesar periode Januari 2020–Januari 2024, dengan 94,22 juta akun digital terdampak.
Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) melaporkan 3,64 miliar anomali trafik nasional pada Januari–Juli 2025, tertinggi dalam lima tahun terakhir. Sektor administrasi pemerintahan menjadi yang paling rentan dengan 186 insiden siber pada 2023, didominasi kasus peretasan, situs tak bisa diakses, dan penggandaan identitas.
Sebagai langkah mitigasi, Presiden Prabowo telah memerintahkan pembentukan Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS) di seluruh instansi pemerintah pada 2025. Tito menegaskan, keamanan siber sama pentingnya dengan pengendalian inflasi.
“Pengendalian harga dan perlindungan data publik adalah dua hal krusial yang harus berjalan beriringan. Daerah tidak boleh lengah,” tegasnya.
Dengan kombinasi kebijakan harga, koordinasi lintas sektor, dan penguatan sistem keamanan digital, pemerintah menargetkan inflasi terkendali serta data publik aman dari ancaman siber pada 2025.
Editor : Hanny Wijaya
Artikel Terkait
