SORONG, iNewssorongraya.id – Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu memastikan pelantikan pejabat pimpinan tinggi pratama dan administrator di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya segera dilaksanakan. Kepastian itu disampaikan langsung Elisa usai membuka Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) I Dewan Masjid Indonesia (DMI) Papua Barat Daya di Aula ACC Al-Akbar, Kota Sorong.
Dia menegaskan, pelantikan dilakukan setelah seluruh tahapan job fit atau uji kesesuaian jabatan rampung dan memperoleh persetujuan resmi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN). Menurutnya, proses tersebut menjadi syarat mutlak demi menjamin tata kelola pemerintahan yang profesional dan sesuai regulasi.
“Kita kemarin sudah melakukan job fit untuk semua OPD, sebagian sudah lama kita laksanakan, sebagian baru-baru ini. Yang sisanya tidak bisa langsung diganti karena ada ketentuan, sehingga dilakukan rolling,” ujar Elisa Kambu kepada wartawan.
Dia menjelaskan, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya telah mengevaluasi sebagian besar organisasi perangkat daerah (OPD). Namun, tidak semua pejabat dapat langsung diganti karena adanya aturan perundang-undangan yang mengatur mekanisme rotasi dan mutasi jabatan struktural.
Lebih lanjut, Elisa menyampaikan bahwa hasil job fit tersebut telah dikirimkan ke BKN untuk mendapatkan pertimbangan teknis (pertek). Setelah pertek diterbitkan, pemerintah provinsi akan segera menetapkan jadwal pelantikan.
“Job fit ini sudah kita laksanakan dan kita kirim ke BKN. Nanti BKN menerbitkan perteknya, setelah ada persetujuan baru kita lakukan pelantikan dalam waktu dekat,” terangnya.
Dari sekitar 30 lebih jabatan yang dievaluasi, sebagian besar merupakan pejabat yang telah menduduki posisi strategis selama kurang lebih sembilan bulan terakhir. Proses job fit mencakup penjabat (Pj) di seluruh OPD, termasuk biro, asisten, serta pejabat strategis lainnya di lingkup Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya.
Dalam hasil evaluasi tersebut, Gubernur mengungkapkan bahwa sejumlah pejabat tetap dipertahankan di posisinya, sementara sebagian lainnya mengalami pergeseran atau dipindahkan ke OPD lain. Penempatan ini juga disesuaikan dengan kebutuhan organisasi, termasuk pengisian OPD baru yang telah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri.
“Sebagian tetap di jabatan mereka, sebagian kita geser. Ada juga yang kita geser ke OPD yang baru, karena OPD baru ini persetujuannya dari Kementerian Dalam Negeri sudah ada,” jelasnya.
Selain pelantikan hasil job fit, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya juga menyiapkan gelombang ketiga seleksi terbuka (open bidding/selter) untuk mengisi jabatan pimpinan tinggi yang hingga kini masih kosong. Seleksi ini diproyeksikan mencakup sekitar 14 hingga 15 jabatan strategis, termasuk posisi Sekretaris DPR Papua Barat Daya (Sekwan).
“Setelah ini, gelombang ketiga yakni seleksi untuk jabatan pimpinan yang masih kosong. Kurang lebih ada sekitar 14 sampai 15 jabatan yang akan kita seleksi, termasuk jabatan Sekretaris DPR PBD,” pungkas Elisa.
Langkah percepatan pelantikan dan seleksi terbuka ini menegaskan komitmen Gubernur Elisa Kambu dalam menata birokrasi Papua Barat Daya secara terukur, taat aturan, dan berbasis kinerja, guna mendorong efektivitas pemerintahan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di provinsi termuda di Tanah Papua tersebut.
Editor : Chanry Suripatty
Artikel Terkait
