SORONG KOTA, iNewssorongraya.id – Guru kepulauan di Kota Sorong kembali menanggung beban transportasi laut setelah fasilitas perahu gratis yang sebelumnya dijanjikan pemerintah daerah tidak lagi berjalan sejak awal 2026. Mereka kini harus patungan ratusan ribu rupiah agar tetap bisa mengajar di Pulau Soop dan Pulau Raam.
Sejumlah tenaga pendidik yang bertugas di wilayah kepulauan tersebut menyatakan sejak Januari hingga Februari 2026 tidak lagi menerima dukungan transportasi laut dari pemerintah daerah. Padahal, pada tahun sebelumnya biaya sewa perahu dibayarkan rutin setiap bulan melalui dinas terkait.
“Kami guru-guru kepulauan di Pulau Soop dan Pulau Raam dari Januari sampai Februari bayar ongkos perahu sendiri. Padahal tahun lalu sudah diberikan oleh Pak Wali Kota bahwa perahu untuk guru-guru kepulauan itu gratis,” ungkap salah satu guru yang meminta identitasnya dirahasiakan, Kamis (26/2/2026).
Menurut para guru, pembayaran terakhir kepada pemilik perahu dilakukan pada Desember 2025 sebelum masa libur panjang sekolah. Sejak saat itu, belum ada kejelasan lanjutan mengenai mekanisme maupun waktu pencairan anggaran.
Untuk memastikan kegiatan belajar mengajar tetap berlangsung, para guru sepakat mengumpulkan dana pribadi. Setiap orang menyetor sekitar Rp200 ribu untuk menutup biaya sewa perahu.
Biaya carter perahu pulang-pergi menuju Pulau Soop berkisar antara Rp300 ribu hingga Rp350 ribu per perjalanan. Meski berangkat bersama dalam satu rombongan, sistem pembayaran tetap dihitung sewa penuh.
Kondisi ini dinilai memberatkan, mengingat tugas mengajar di wilayah kepulauan memiliki tantangan geografis dan cuaca yang tidak menentu. Guru berharap pemerintah daerah segera memberikan kepastian agar mereka tidak terus menanggung beban transportasi secara pribadi.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Sorong, Yuli Kirihio saat dikonfirmasi menyatakan persoalan tersebut masih dalam tahapan administrasi internal.
“Iya jadi begini, ini kan kita dinas belum bicara sama mereka. Mereka itu sering begitu, apa-apa pikir naikkan. Kita juga terkendala dengan pelaporan dan hal-hal internal yang belum kita sampaikan. Harusnya tidak angkat-angkat sampai seperti itu,” ujarnya dengan nada kesal,
Ia mengaku belum mengetahui secara pasti sejauh mana proses pembayaran di bagian keuangan.
“Saya juga belum tahu prosesnya sudah sampai di mana di keuangan. Itu mekanismenya ada di dinas. Semua berproses. Kita ini bukan langsung ada orang langsung bayar, tapi masih melalui tahapan administrasi,” katanya.
Terkait kepastian waktu pencairan anggaran transportasi laut bagi guru kepulauan, ia menegaskan belum dapat memastikan.
“Saya tidak bisa janji kapan pembayaran itu dilakukan, tergantung proses. Kalau prosesnya sudah selesai, pasti dibayar,” tambahnya.
Wilayah kepulauan seperti Pulau Soop dan Pulau Raam selama ini bergantung pada transportasi laut sebagai satu-satunya akses mobilitas. Tanpa dukungan fasilitas resmi, tenaga pendidik menghadapi risiko keterlambatan bahkan potensi terganggunya aktivitas belajar mengajar.
Situasi ini kembali memunculkan pertanyaan mengenai konsistensi kebijakan pelayanan pendidikan di daerah pesisir dan kepulauan. Di tengah tuntutan pemerataan akses pendidikan, keberlanjutan dukungan operasional bagi guru menjadi faktor penentu stabilitas proses belajar di wilayah terluar Kota Sorong.
Para guru berharap pemerintah daerah segera memberikan kejelasan agar aktivitas pendidikan di kepulauan tidak terdampak lebih jauh.
Editor : Hanny Wijaya
Artikel Terkait
