SORONG KOTA, iNewssorongraya.id – Pernyataan Wakil Ketua Dewan Pembina DPP Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo, mengenai dana otonomi khusus (Otsus) Papua kembali memantik perdebatan nasional. Hashim menyebut lebih dari Rp200 triliun dana Otsus yang dikucurkan pemerintah pusat selama dua dekade belum pernah diaudit secara menyeluruh, sehingga pemanfaatannya dinilai tidak terpantau secara transparan.
Pernyataan tersebut disampaikan Hashim saat menjadi keynote speaker dalam Seminar Nasional Membangun Indonesia dari Timur di Ballroom Vega Hotel, Kota Sorong, Papua Barat Daya, Jumat (16/1/2026), yang menjadi bagian rangkaian perayaan Natal Nasional Partai Gerindra.
“Dari dulu sampai sekarang tidak ada audit tentang dana Rp200 triliun. Pemerintah pusat tidak tahu uang itu dipakai untuk apa, karena pimpinan daerah terdahulu menolak audit,” ujar Hashim yang merupakan Utusan Khusus Presiden Prabowo Subianto di hadapan peserta seminar.
Isu transparansi dana Otsus mencuat seiring kondisi sosial Papua yang dinilai belum sejalan dengan besarnya alokasi anggaran. Data Katadata mencatat jumlah penduduk miskin di Papua pada Maret 2025 meningkat 10.310 jiwa menjadi 171,38 ribu orang dibandingkan September 2024.
Hashim menilai perhatian fiskal negara terhadap Papua sudah sangat besar, bahkan secara per kapita melebihi wilayah lain di Indonesia. Namun, ia mempertanyakan hasil nyata dari kebijakan tersebut.
“Rakyat Papua menerima dana lebih besar dibanding rakyat di Pulau Jawa. Itu fakta. Tapi kita harus jujur bertanya, mengapa kesejahteraan belum terwujud?” katanya.
Ia juga mendorong keterbukaan pengelolaan anggaran di daerah. Menurut Hashim, masyarakat Papua, termasuk anak-anak sebagai generasi penerus, berhak mengetahui penggunaan dana publik yang ditujukan untuk pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan dasar.
“Rakyat Papua berhak tahu. Pemerintah pusat menghendaki transparansi dan akuntabilitas seperti daerah lain,” tegasnya.
Menanggapi pernyataan tersebut, Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu menolak anggapan bahwa seluruh daerah di Papua menutup diri dari audit. Ia menegaskan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dilakukan secara rutin setiap tahun.
“Saya dua periode Bupati Asmat, pernah jadi Sekda dan Inspektur. Kami diaudit tiap tahun oleh BPK. Kalau dibilang tidak pernah diaudit, berarti BPK yang salah,” kata Elisa Kambu.
Menurutnya, tantangan pembangunan Papua tidak bisa disamakan dengan daerah lain, terutama Pulau Jawa. Faktor geografis ekstrem menyebabkan biaya pembangunan infrastruktur jauh lebih tinggi.
“Bangun satu meter jalan di Papua bisa hampir Rp5 juta karena harus menembus rawa, lembah, dan gunung,” ujarnya.
Elisa juga menyoroti keberadaan empat provinsi baru di Tanah Papua yang masih membutuhkan percepatan pembangunan infrastruktur dasar serta dukungan anggaran berkelanjutan dari pemerintah pusat.
Hashim kemudian menegaskan bahwa kritiknya ditujukan kepada kepemimpinan daerah pada masa lalu, bukan kepada kepala daerah yang sedang menjabat saat ini. Ia mengaku mendengar langsung keluhan Presiden ke-6 hingga Presiden ke-8 Republik Indonesia terkait sulitnya pengawasan dana Otsus.
“Saya sering melihat gubernur-gubernur Papua terdahulu tinggal di presidential suite hotel paling mahal di Jakarta. Menteri saja tidak berani. Ini fakta yang saya lihat sendiri,” ungkapnya.
Meski demikian, Hashim memastikan komitmen pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terhadap Papua tidak akan berkurang. Pemerintah, kata dia, justru ingin memastikan dana besar yang dikirim benar-benar menyentuh kebutuhan dasar rakyat, khususnya pendidikan, kesehatan, dan perlindungan masa depan anak-anak Papua.
Seminar nasional tersebut ditutup dengan dialog terbuka antara pemerintah pusat dan daerah, mencerminkan urgensi pembenahan tata kelola dana Otsus agar lebih transparan, akuntabel, dan berpihak pada kesejahteraan berkelanjutan masyarakat Papua.
Editor : Hanny Wijaya
Artikel Terkait
