SORONG KOTA, iNewssorongraya.id — Ratusan pedagang mama-mama Papua menginap di pelataran Kantor Gubernur Papua Barat Daya, Kota Sorong, Kamis (2/7/2026) dini hari. Mereka bertahan untuk menagih janji Gubernur Elisa Kambu terkait bantuan modal usaha dan penyediaan pasar layak bagi pedagang asli Papua.
Aksi tersebut merupakan kelanjutan dari demonstrasi yang berlangsung sejak Rabu (1/7/2026) pagi. Massa memulai long march dari kawasan Taman DEO Kota Sorong sekitar pukul 09.00 WIT dan tiba di Kantor Gubernur Papua Barat Daya sekitar pukul 14.00 WIT.
Setibanya di lokasi, para pedagang membentangkan spanduk, menggelar mimbar bebas, dan menyampaikan orasi secara bergantian. Mereka tetap bertahan meski hujan deras mengguyur area kantor sejak sore hingga malam hari.
Hingga pergantian hari, tidak ada pejabat berwenang yang menemui massa. Ketiadaan respons dari gubernur, sekretaris daerah, maupun dinas terkait membuat pedagang memilih tidur di halaman kantor. Sebagian massa beristirahat di atas terpal, tikar, dan karpet tipis. Beberapa pedagang bahkan tidur tanpa alas di sekitar tiang bendera utama.
Ketua Pasar Pedagang Mama-mama Papua Kota Sorong atau P2MP-KS, Levina Duwit, mengatakan janji pemerintah telah berjalan lebih dari satu tahun. Menurut dia, Gubernur Elisa Kambu pernah menyampaikan komitmen bantuan modal dan pembangunan pasar khusus dalam dialog terbuka pada 25 April 2025.
Namun, Levina menilai realisasi program belum menjawab kebutuhan pedagang.
"Program bantuan modal senilai Rp10,125 miliar akhir tahun lalu itu tidak tepat sasaran karena dinas terkait minim melibatkan kami. Dari ribuan penerima, hanya 494 pedagang mama-mama Papua sah yang masuk data, sisanya tidak jelas. Pembangunan pasar baru pun tanpa koordinasi, jadi fasilitasnya tidak sesuai dengan kebutuhan kami berjualan sehari-hari," tegas Levina Duwit saat ditemui di lokasi aksi.
Massa yang hadir berasal dari lima kabupaten dan satu kota di Papua Barat Daya. Mereka menilai kebijakan pemerintah belum berpihak secara konkret kepada ekonomi mama-mama Papua.
"Kami tidak akan pulang sebelum bertemu muka langsung dengan Gubernur Elisa Kambu. Kami membawa lima poin draf kerja baru ini demi keadilan, dan kami butuh hitam di atas putih agar janji-janji modal dan pasar layak itu tidak menguap begitu saja seperti tahun lalu," kata salah satu pedagang.
Hingga berita ini diturunkan, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya belum memberikan keterangan resmi. Aksi ini menjadi ujian terbuka bagi pemerintah daerah dalam membuktikan komitmen terhadap pemberdayaan ekonomi rakyat asli Papua.
Editor : Hanny Wijaya
Artikel Terkait
