ILAGA, iNewssorongraya.id – Kericuhan yang mengguncang Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua Tengah, Selasa (11/8/2026) malam, meluas menjadi pembakaran dan perusakan sedikitnya 13 fasilitas pemerintahan. Insiden itu terjadi ketika penyaluran Dana Desa tahap I reguler 2026 sedang berlangsung, namun polisi belum menyimpulkan persoalan dana tersebut sebagai penyebab kerusuhan.
Kapolres Puncak AKBP Domingos De F. Ximenes mengatakan penyidik masih mendalami rangkaian peristiwa, termasuk motif massa hingga aksi berubah menjadi pembakaran fasilitas publik.
“Penyebab pasti massa melakukan pembakaran masih kami dalami. Hanya saja, sebelum kejadian tengah berlangsung penyaluran Dana Desa tahap I reguler,” kata Domingos, Selasa (11/8/2026).
Kericuhan mulai berkembang sekitar pukul 17.40 WIT. Setelah penyaluran dana berlangsung, sekelompok massa mendatangi Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kampung (PMK).
“Setelah pembagian berlangsung, sekelompok massa kemudian mendatangi Kantor PMK sekitar pukul 17.40 WIT,” jelasnya.
Bupati Puncak Elvis Tabuni kemudian mendatangi Kantor PMK untuk bertemu dan berkomunikasi langsung dengan massa. Upaya tersebut belum mampu meredakan ketegangan.
Sekitar satu jam kemudian, situasi berubah menjadi aksi pembakaran.
“Sekitar pukul 18.45 WIT, massa aksi tidak puas sehingga melakukan aksi pembakaran Kantor PMK,” ungkap Domingos.
Kerusuhan Meluas ke Kompleks Pemerintahan
Laporan awal kepolisian mencatat sedikitnya tujuh kantor menjadi titik kebakaran, yakni Kantor PMK, Kantor Bupati Puncak, Kantor DPRD, Kantor Dukcapil, Kantor Kesbangpol, Kantor Dinas Sosial, dan Kantor Keuangan.
Satu kendaraan roda empat milik Dinas Ketahanan Pangan yang terparkir di halaman Kantor Bupati juga dilaporkan terbakar.
Namun, data lanjutan yang diterima redaksi menunjukkan dampak kerusuhan lebih luas. Sedikitnya 13 fasilitas pemerintah dilaporkan mengalami pembakaran maupun perusakan dengan tingkat kerusakan berbeda.
Tiga bangunan dilaporkan terbakar habis, yakni Kantor Dinas Kesehatan, Gudang BNPB, serta Kantor DPRK.
Sementara itu, tujuh fasilitas disebut terbakar sebagian, meliputi Kantor PMK, Dinas Sosial, Kantor Bupati dan Wakil Bupati, Kantor Sekda, Kantor Keuangan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Kantor BKD.
Tiga fasilitas lainnya, yakni Kantor Diskominfo, Kesbangpol, dan Inspektorat, dilaporkan mengalami perusakan.
Dugaan Pemotongan Dana Desa Belum Terbukti
Kerusuhan berlangsung beriringan dengan penyaluran Dana Desa tahap I reguler 2026. Sejumlah informasi yang beredar kemudian mengaitkan kemarahan massa dengan dugaan pemotongan dana tersebut.
Namun, hingga Selasa malam, kepolisian belum membenarkan dugaan itu ataupun menetapkannya sebagai motif pembakaran.
Satgas Ops Operasi Damai Cartenz Dikerahkan
Ketika kerusuhan meluas, aparat memperkuat pengamanan di sejumlah titik strategis untuk mencegah eskalasi.
Personel Satgas Gakkum Operasi Damai Cartenz (ODC) 2026 bersama jajaran Polsek disiagakan di perempatan alun-alun depan Polsek Ilaga. Personel Satgas Tindak ODC juga ditempatkan di Kotis.
Sekitar 40 personel yang dipimpin Kasat Sabhara bersama sejumlah tokoh masyarakat kemudian melakukan pendekatan persuasif dan meminta massa meninggalkan lokasi.
“Kami tetap melakukan pengamanan dan pemantauan situasi untuk memastikan kondisi tidak berkembang dan mengganggu keamanan masyarakat,” tegas Domingos.
Pendekatan tersebut berangsur meredakan ketegangan. Massa dilaporkan mulai membubarkan diri, sementara situasi keamanan di Ilaga perlahan kembali terkendali.
“Saat ini massa secara bertahap mulai meninggalkan lokasi dan situasi keamanan berangsur kondusif,” pungkas Domingos.
Polres Puncak masih menjaga sejumlah titik rawan dan menyelidiki pihak-pihak yang terlibat dalam pembakaran.
Kerusuhan tersebut kini menyisakan persoalan yang lebih besar dari sekadar kerusakan bangunan. Aparat harus mengungkap siapa yang bertanggung jawab atas serangan terhadap fasilitas publik sekaligus membuka secara terang pemicu kemarahan massa.
Jika penyaluran Dana Desa memang berada di balik ketidakpuasan warga, proses dan faktanya harus diuji secara terbuka. Namun jika tidak, spekulasi harus dihentikan. Kejelasan atas dua hal itu menjadi kunci untuk memulihkan pelayanan pemerintahan, menjamin penegakan hukum, dan menjaga kepercayaan masyarakat di Kabupaten Puncak.
Editor : Hanny Wijaya
Artikel Terkait
