Konflik Papua Tak Boleh Terus Korbankan Warga Sipil, Dialog Wamena Dorong Jalan Damai

WAMENA iNewssorongraya.id  — Konflik dan persoalan keamanan di Papua Pegunungan kembali disorot dari sisi kemanusiaan. Masyarakat Papua berharap tidak ada lagi warga sipil yang menjadi korban dan mendorong seluruh pihak membuka ruang dialog sebagai jalan menuju perdamaian.

Harapan tersebut mengemuka dalam diskusi publik bertema “Mendorong Dialog, Perlindungan Masyarakat Sipil, dan Jalan Damai Menuju Papua yang Aman, Bermartabat, dan Berkeadilan” di Hotel Grand Sartika, Wamena, Sabtu (26/9/2026).

Forum itu mempertemukan akademisi, anggota legislatif, tokoh adat, tokoh agama, pemuda, LSM, perwakilan Majelis Rakyat Papua (MRP), organisasi kemahasiswaan, paguyuban, serta unsur TNI dan Polri.

Pesan utama yang muncul bukan sekadar membahas konflik, melainkan bagaimana dampaknya terhadap kehidupan warga dapat dihentikan. Perlindungan masyarakat sipil, keberlangsungan pendidikan dan layanan kesehatan menjadi bagian penting dari pembahasan.

Ketua Papua Muda Progresif, Yops Alegen Itlay, mengatakan kondisi konflik yang terjadi belakangan ini menimbulkan keresahan bagi masyarakat Papua maupun non-Papua. Karena itu, ia menilai diperlukan ruang yang mempertemukan berbagai pihak untuk mencari solusi.

“Persoalan Papua tidak bisa hanya dilihat dari satu sudut pandang. Karena itu, semua pihak perlu diberikan ruang untuk menyampaikan pandangan dan gagasannya secara terbuka,” kata Yops kepada wartawan usai dialog.

Menurut dia, dialog tidak cukup berhenti pada pertukaran gagasan. Hasil pembahasan harus diterjemahkan menjadi rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti pemerintah dan pihak terkait.

Yops mengatakan pihaknya memilih jalur dialog dan pembahasan intelektual untuk menyampaikan aspirasi, termasuk mengenai kondisi masyarakat sipil yang terdampak konflik.

“Sebenarnya ada jalan, banyak jalan untuk menyampaikan aspirasi. Tetapi kami lebih memilih dengan jalan yang lebih intelektual,” ujarnya.

Konflik Berdampak pada Layanan Publik

Yops menilai dampak konflik tidak hanya terlihat dari persoalan keamanan. Gangguan terhadap pelayanan dasar juga harus menjadi perhatian karena masyarakat tetap membutuhkan akses kesehatan dan pendidikan dalam situasi apa pun.

Ia menyoroti penarikan tenaga kesehatan dan tenaga pengajar dari sejumlah kecamatan ke wilayah perkotaan akibat kondisi keamanan.

“Masyarakat membutuhkan pelayanan kesehatan, adik-adik yang lagi belajar membutuhkan pendidikan. Ketika pelayanan ditinggalkan, akhirnya yang menjadi korban adalah masyarakat kita sendiri,” ungkapnya.

Karena itu, ia berharap pemerintah memberikan perhatian terhadap rekomendasi yang lahir dari forum tersebut. Aspirasi itu, kata dia, akan disampaikan kepada pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, hingga pemerintah pusat.

Yops juga berharap pemerintah provinsi dapat membantu meneruskan aspirasi masyarakat kepada pemerintah pusat apabila rekomendasi forum dinilai membutuhkan kebijakan di tingkat nasional.

Konflik Tidak Bisa Diselesaikan Secara Parsial

Ketua Panitia Diskusi Publik, Jasman Yalegat, mengatakan persoalan kemanusiaan dan konflik bersenjata di sejumlah wilayah Papua Pegunungan membutuhkan keterlibatan banyak pihak.

“Persoalan kemanusiaan, konflik bersenjata serta situasi Papua yang kian memprihatinkan ini perlu adanya keterlibatan semua pihak untuk menciptakan suasana aman dan nyaman di tengah masyarakat sipil,” kata Jasman.

Ia menyebut sejumlah wilayah seperti Tolikara, Lanny Jaya, Nduga, Jayawijaya, dan Yahukimo perlu mendapatkan perhatian bersama.

Menurut Jasman, penyelesaian konflik tidak dapat dilakukan secara parsial karena dampaknya menyentuh berbagai aspek kehidupan masyarakat.

“Kita semua tentu berharap dapat menjalani hidup dengan aman dan damai, sehingga orang Papua bisa membangun peradaban kehidupan yang baik,” ujarnya.

Ia menilai konflik yang berlangsung dan berdampak terhadap masyarakat sipil berpotensi menimbulkan trauma serta rasa waswas berkepanjangan. Karena itu, forum dialog dinilai penting untuk mempertemukan berbagai pandangan sebelum dirumuskan menjadi langkah yang dapat dijalankan.

“Diskusi publik ini menjadi salah satu ruang alternatif untuk menyatukan pikiran, gagasan serta konsep yang secara ilmiah dan akademis,” katanya.

Dialog Harus Berujung Rekomendasi

Jasman menegaskan diskusi tersebut tidak dirancang sebagai forum seremonial. Berbagai gagasan yang muncul akan dirumuskan menjadi rekomendasi untuk disampaikan kepada pihak yang memiliki kewenangan.

Rekomendasi itu diharapkan menjadi bahan masukan bagi pemerintah, lembaga legislatif, dan lembaga yudikatif dalam menangani persoalan keamanan, kemanusiaan, serta perlindungan masyarakat sipil di Papua.

“Tujuan diskusi publik ini merupakan salah satu alternatif yang bisa menjadi ruang penyatuan gagasan dari berbagai pihak. Kemudian dapat dirumuskan secara bersama-sama dan ditindaklanjuti kepada pihak-pihak yang berwenang, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif,” jelasnya.

Dorongan untuk menempatkan keselamatan warga sebagai perhatian utama juga sejalan dengan perhatian Komnas HAM terhadap situasi Papua. Dalam pemantauan periode Januari-Juni 2026, Komnas HAM mencatat 42 peristiwa kekerasan dengan 59 korban meninggal dunia; sebagian besar korban disebut merupakan warga sipil. Komnas HAM kemudian mendorong pemerintah memprioritaskan perlindungan warga sipil, penegakan hukum yang akuntabel, serta penanganan pengungsi internal.

Konteks tersebut membuat tuntutan perlindungan warga sipil menjadi bagian penting dalam pembicaraan mengenai penyelesaian konflik. Dalam forum Wamena, harapannya diarahkan pada satu tujuan: agar masyarakat dapat kembali menjalani kehidupan tanpa terus dibayangi kekerasan.

Pada akhirnya, ukuran dari setiap upaya penyelesaian konflik bukan hanya seberapa banyak forum digelar atau rekomendasi disusun. Yang paling dirasakan masyarakat adalah apakah mereka dapat hidup aman, anak-anak dapat bersekolah, layanan kesehatan tetap berjalan, dan keluarga tidak lagi kehilangan orang yang mereka cintai akibat konflik.

Dari Wamena, pesan itu kembali disuarakan: dialog harus dibuka, perlindungan warga sipil harus diperkuat, dan setiap langkah penyelesaian konflik harus diarahkan untuk menghentikan jatuhnya korban serta membuka jalan bagi perdamaian Papua.

Editor : Hanny Wijaya