SORONG, iNewsSorongRaya.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI mengawasi ketat pengelolaan dana Otonomi Khusus (Otsus) di Provinsi Papua Barat Daya (PBD). Langkah tegas ini bertujuan menutup rapat celah penyimpangan anggaran, termasuk ancaman praktik penggelembungan harga (mark-up) dalam proyek pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah.
Peringatan tajam tersebut mengemuka dalam rapat evaluasi tata kelola Otsus di Kantor Gubernur PBD, Sorong, Selasa (10/11/2026). Agenda ini menindaklanjuti komitmen 18 rencana aksi yang sebelumnya disepakati seluruh kepala daerah se-Tanah Papua demi membenahi karut-marut birokrasi.
Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah V KPK RI, Maruli Tua Manurung, menyatakan fokus utama lembaga antirasuah saat ini adalah memantau tahapan perencanaan dan penganggaran. Pihaknya juga menuntut Pemprov PBD segera menyediakan data Orang Asli Papua (OAP) yang mutakhir dan terintegrasi agar program pendidikan, kesehatan, serta ekonomi produktif tidak salah sasaran.
"Bukan sekadar output, tetapi pemanfaatan dana Otsus maupun APBD reguler harus benar-benar dirasakan dampaknya oleh masyarakat," tegas Maruli.
Selain validasi data OAP, KPK juga mendesak pelabelan khusus untuk setiap program bersumber dana Otsus. Transparansi ini wajib dilakukan agar publik bisa ikut melacak aliran anggaran secara langsung.
Merespons atensi ketat tersebut, Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, mengklaim progres perbaikan tata kelola Otsus di wilayahnya telah menyentuh angka 70 persen. Capaian ini merupakan hasil evaluasi berjenjang sejak pertengahan 2026 lalu.
"Target tersisa akan terus kita kejar agar selesai tepat waktu pada batas akhir tahun 2027," ujar Elisa.
Komitmen perbaikan tata kelola ini menjadi penentu masa depan pembangunan daerah. Pengawasan mutlak diperlukan agar triliunan rupiah dana Otsus benar-benar mengalir demi kesejahteraan masyarakat asli Bumi Cenderawasih, bukan berakhir di kantong oknum pejabat birokrasi.
Editor : Chanry Suripatty
Artikel Terkait
