SORONG, iNewssorongraya.id– Aktivitas di pusat pemerintahan Provinsi Papua Barat Daya mendadak lumpuh. Sepuluh Kepala Keluarga (KK) dari marga Wombik nekat memblokade akses masuk areal Kantor Gubernur Papua Barat Daya di eks Stadion Wombik Kilometer 16, Kota Sorong, Rabu (4/11/2026) pagi.
Aksi pemalangan menggunakan tumpukan kayu ini merupakan buntut kekecewaan mendalam warga setempat. Mereka menuntut pembayaran ganti rugi tanaman tumbuh di atas lahan seluas 55 hektare yang tak kunjung direalisasikan oleh pemerintah daerah selama tiga tahun terakhir.
Pemblokiran yang telah berlangsung sejak Senin (2/11/2026) itu berdampak langsung pada operasional Aparatur Sipil Negara (ASN). Sejumlah pegawai, khususnya dari Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang sementara menempati lantai satu rumah susun di kompleks tersebut, terpaksa meninggalkan area. Akses yang tertutup total membuat para abdi negara ini hanya bisa datang untuk sekadar mengisi absensi wajib.
Kepala Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Provinsi Papua Barat Daya, Vincen Baay, membenarkan adanya insiden yang melumpuhkan objek vital tersebut. Ia menyebut aksi warga secara langsung menghentikan ritme kerja instansinya.
"Aktivitas kerja kami sangat terganggu karena warga memalang pintu masuk areal perkantoran menggunakan kayu," ungkapnya.
Vincen menambahkan, kemarahan sepuluh KK tersebut memuncak setelah upaya diplomasi menemui jalan buntu. "Pemilik lahan belum berhasil menemui Gubernur Elisa Kambu, sehingga mereka kembali meresponsnya dengan aksi pemalangan," tegasnya.
Menanggapi eskalasi konflik yang mengganggu pelayanan publik ini, jajaran Kepolisian Daerah (Polda) Papua Barat Daya langsung terjun ke lokasi kejadian. Petugas kepolisian kini tengah bernegosiasi intensif dengan para pemilik lahan guna mencari jalan tengah, sekaligus memastikan akses pusat pemerintahan dapat segera dipulihkan tanpa memicu gesekan fisik.
Editor : Hanny Wijaya
Artikel Terkait
