JAKARTA, iNewsSorongRaya.id – Polemik dokumen pendidikan akhirnya memaksa Gibran Rakabuming Raka mundur dari jabatan Wakil Presiden RI. Namun di tengah pengunduran diri tersebut, pihak Istana Kepresidenan justru memberikan pukulan telak dengan membantah klaim Gibran mengenai adanya dukungan Presiden Prabowo Subianto terkait perlawanan hukum.
Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, membenarkan kabar pengunduran diri tersebut. "Betul, (Gibran resmi mundur)," ujarnya singkat saat dikonfirmasi, Rabu (11/11/2026).
Sebelumnya, Gibran menyatakan enggan memperpanjang polemik keabsahan ijazahnya yang menyita perhatian publik. Ia mengaku telah bertemu Presiden Prabowo pada pagi hari dan mendapat arahan khusus terkait dinamika politik yang terjadi. "Beliau sudah seperti ayah saya sendiri, dan menyarankan saya tetap berjuang di PTUN," ungkapnya.
Namun, narasi tersebut langsung dibantah keras oleh Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), Syahganda Nainggolan. Ia menegaskan bahwa Presiden sama sekali tidak pernah menyarankan Gibran untuk membawa persoalan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Syahganda menjelaskan, jalur hukum sudah sepenuhnya tertutup menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht). Fakta ini ia sampaikan setelah berkoordinasi langsung dengan Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra.
"Gibran seolah mengeklaim disuruh berjuang oleh Presiden. Padahal, Pak Yusril menegaskan bahwa Gibran sudah tidak punya waktu dan alasan hukum apa pun untuk melawan," tegasnya.
Silang pendapat yang mencuat ke publik ini mempertegas akhir yang dramatis dari perjalanan politik Gibran di kursi RI-2. Publik kini menanti langkah strategis pemerintah selanjutnya setelah kursi Wakil Presiden resmi ditinggalkan di tengah tensi politik yang memanas.
Editor : Hanny Wijaya
Artikel Terkait
