SORONG, iNewssorongraya.id – Upaya pemberantasan korupsi di Papua Barat Daya memasuki babak baru. Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Lembaga Investigasi Negara (LIN) Provinsi Papua Barat Daya menyerahkan lebih dari 20 dokumen bukti dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) ke Kejaksaan Negeri Sorong, Rabu (15/10/2025). Langkah berani ini menjadi sinyal kuat bahwa masyarakat sipil tidak tinggal diam dalam mengawal transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
Penyerahan dokumen yang dilakukan oleh DPD LIN Papua Barat Daya menjadi bentuk nyata partisipasi publik dalam mendukung penegakan hukum yang bersih. Lembaga tersebut menegaskan komitmennya untuk menjadi mitra strategis aparat hukum dalam mengungkap dugaan penyimpangan anggaran di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya.
Rombongan yang dipimpin Ketua DPD LIN Papua Barat Daya, Andrew Warmasen, didampingi Bidang Investigasi Jackson Sambow, mendatangi langsung Kantor Kejaksaan Negeri Sorong untuk menyerahkan berkas hasil investigasi lembaga tersebut.
“Kita berbicara korupsi, pengungkapan korupsi itu harus berbasis data. Itulah sebabnya kami menyerahkan sejumlah dokumen hasil investigasi ke Kejaksaan Negeri Sorong,” ujar Andrew Warmasen kepada wartawan di halaman Kejari Sorong.
Andrew mengungkapkan, lebih dari 20 laporan dugaan kasus korupsi telah diserahkan untuk dipelajari dan ditindaklanjuti oleh Kejaksaan.
“Kalau rekan-rekan tanya ada berapa laporan dugaan korupsi yang kami serahkan, jumlahnya kurang lebih 20 kasus,” ungkapnya.
Dari hasil investigasi selama tiga bulan terakhir, sebagian besar dugaan penyimpangan ditemukan di sektor infrastruktur, khususnya pada proyek peningkatan jalan dan pembangunan fasilitas umum di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Papua Barat Daya.
“Banyak temuan yang berkaitan dengan proyek infrastruktur, baik peningkatan jalan maupun pembangunan fasilitas lainnya,” kata Andrew.
DPD LIN Papua Barat Daya berharap Kejaksaan Negeri Sorong menindaklanjuti setiap laporan dengan prinsip profesionalitas dan keterbukaan.
“Kami juga sebelumnya telah menyerahkan data dugaan korupsi ke Unit Tipikor Polresta Sorong Kota,” tambah Andrew.
Menurutnya, sinergi antara lembaga penegak hukum dan elemen masyarakat merupakan fondasi penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Kolaborasi semacam ini diharapkan menjadi model baru pemberantasan korupsi yang partisipatif dan berbasis data.
Langkah DPD LIN Papua Barat Daya mendapatkan apresiasi luas dari masyarakat. Gerakan investigatif yang mereka lakukan menjadi cerminan kesadaran publik terhadap pentingnya transparansi dan integritas penggunaan anggaran daerah.
Upaya ini juga mempertegas posisi Papua Barat Daya sebagai provinsi baru yang ingin menata tata kelola pemerintahannya secara bersih dan bebas dari praktik-praktik koruptif. Dengan dukungan masyarakat sipil, lembaga hukum, dan pemerintah daerah, cita-cita menuju “Papua Barat Daya Bersih dan Berintegritas” bukanlah hal yang mustahil.
Langkah investigatif yang diambil DPD LIN Papua Barat Daya tidak sekadar menjadi momentum hukum, tetapi juga simbol kebangkitan kesadaran masyarakat terhadap arti penting pengawasan publik dan kejujuran birokrasi. Di tengah upaya pembangunan dan transformasi Papua Barat Daya, gerakan antikorupsi berbasis masyarakat seperti ini menjadi energi baru menuju pemerintahan yang lebih transparan, responsif, dan berpihak pada rakyat.
Editor : Hanny Wijaya
Artikel Terkait
