SORONG KOTA, iNewssorongraya.id – Posisi strategis Kota Sorong sebagai pintu masuk utama tanah Papua menjadikannya wilayah paling rentan terhadap gempuran peredaran gelap narkotika. Di tengah ancaman masif yang mengintai generasi muda tersebut, Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polresta Sorong Kota justru dihadapkan pada realitas pahit berupa ketiadaan anggaran khusus untuk mengedukasi masyarakat.
Fokus utama kucuran dana negara untuk kepolisian di bidang pemberantasan barang haram ini ternyata hanya mengalir pada tahap represif. Menyiasati jalan buntu operasional preventif tersebut, aparat penegak hukum terpaksa memutar otak dengan menumpang pada ekosistem program pemerintah daerah setempat.
"Secara alokasi anggaran dari pemerintah, Satuan Reserse Narkoba hanya memiliki dana untuk tahap penyelidikan dan penyidikan. Kami tidak memiliki anggaran khusus untuk kegiatan sosialisasi ke sekolah-sekolah maupun masyarakat," ungkap Kasat Reserse Narkoba Polresta Sorong Kota, AKP Charlie Romisius Simanjuntak, Jumat (23/10/2026).
Beruntung, Pemerintah Kota Sorong telah memiliki program Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) yang dibekali dana khusus. Kepolisian akhirnya bermanuver taktis menggandeng instansi terkait seperti Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) agar tetap bisa memberikan pemahaman bahaya narkoba kepada para pelajar di ruang kelas.
Langkah efisiensi serupa juga diterapkan secara internal di markas kepolisian. Satresnarkoba memilih berkolaborasi aktif dengan Satuan Pembinaan Masyarakat (Binmas) yang memiliki rutinitas terjun langsung ke lapangan.
"Jika kami bergerak sendiri untuk sosialisasi tentu akan kesulitan, karena tugas pokok kami memang berfokus pada penegakan hukum, penangkapan, serta lidik dan sidik. Sesuai arahan pimpinan, apabila Binmas mengadakan penyuluhan ke masyarakat atau sekolah, kami akan ikut serta sebagai narasumber," jelasnya.
Tantangan di lapangan faktanya tidak berhenti pada urusan edukasi warga. Letak geografis pelabuhan dan bandara menuntut pengawasan super ketat pada jalur distribusi logistik. Oleh karena itu, jaring pengamanan diperluas dengan merangkul instansi vertikal seperti Bea Cukai serta sejumlah perusahaan jasa ekspedisi.
Komunikasi intensif dibangun agar setiap paket mencurigakan yang masuk ke wilayah hukum Sorong dapat dideteksi sejak dini. Keterlibatan pihak ketiga ini menjadi kunci utama dalam membongkar jaringan pengedar lintas pulau.
"Mereka turut membantu kami dalam memantau jalur masuk. Ketika ada barang yang dicurigai atau adanya informasi dari mereka, hal itu sangat memudahkan kami dalam melakukan pengungkapan kasus di Kota Sorong," tegas perwira pertama polisi tersebut.
Sinergi lintas sektoral ini kini menjadi satu-satunya benteng pertahanan paling rasional dan mematikan bagi para bandar. Kolaborasi taktis antara tindakan represif aparat kepolisian dan langkah preventif instansi gabungan diharapkan mampu memutus total urat nadi peredaran narkoba yang mencoba menginfiltrasi ufuk timur Indonesia.
Editor : Chanry Suripatty
Artikel Terkait
