Royalti Freeport Bukan Milik Segelintir Orang! Bupati Maybrat: Seluruh OAP Berhak Sejahtera!

Menurut Murafer, pembagian royalti Freeport pada masa lalu tidak sepenuhnya memberikan dampak signifikan bagi kabupaten dan kota di luar daerah penghasil. Ia mengaku memahami persoalan itu karena pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda).

“Untuk itu, pembagian royalty Freeport, dulunya kabupaten kota yang tidak, dulu kami hanya miliki satu provinsi, yakni Provinsi Irian Jaya, pembagian dana Freeport itu, atau royalty itu, kami bukan daerah penghasil dapat satu persen. Saya dulu mantan Kepala Dispenda dan saya tahu itu,” ujarnya.

Baca Juga

Satgas Damai Cartenz Bongkar Jaringan Serangan Mile 50, Kalimak Wanimbo Ditangkap di Ilaga 

Pernyataan tersebut menjadi salah satu sorotan dalam forum strategis yang mempertemukan para gubernur, bupati, wali kota, Majelis Rakyat Papua (MRP), DPR Papua, hingga pemangku kepentingan pembangunan lainnya di Tanah Papua.

Forum itu melahirkan 12 poin kesepakatan pembangunan atau yang dikenal sebagai “12 Komitmen Timika”. Kesepakatan tersebut ditandatangani seluruh kepala daerah se-Tanah Papua pada Senin (11/5/2026).

Adapun poin-poin utama dalam komitmen tersebut mencakup dukungan terhadap agenda strategis nasional menuju Indonesia Emas 2045, percepatan pembangunan daerah otonomi baru (DOB), penguatan implementasi Otsus, pengawasan penggunaan Dana Otsus, pembangunan sektor pendidikan dan kesehatan, hingga perlindungan terhadap OAP.

Baca Juga

Menjaga Mental Baja: Dukungan Psikologis bagi Personel Ops Damai Cartenz-2025 di Timika

Selain itu, forum juga menegaskan pentingnya pemerataan manfaat kekayaan alam Papua bagi seluruh masyarakat Papua. Komitmen itu tertuang dalam poin kesebelas yang menegaskan bahwa kekayaan alam Papua harus memberikan manfaat yang adil dalam semangat “satu untuk enam, enam untuk satu”.

Kesepakatan lainnya mencakup percepatan pembangunan pusat pemerintahan dan infrastruktur dasar di DOB paling lambat 2028, penguatan Papua Sehat, Papua Cerdas, Papua Produktif, serta optimalisasi program prioritas seperti beasiswa pendidikan OAP, jaminan kesehatan masyarakat adat, dan perlindungan sosial kelompok rentan.

Forum tersebut juga mendorong penguatan kelembagaan asosiasi kepala daerah se-Tanah Papua melalui sekretariat bersama dan koordinasi lintas provinsi guna mempercepat sinkronisasi pembangunan.

Baca Juga

Membangun Ketangguhan Mental: Dukungan Psikologis bagi Personel Ops Damai Cartenz-2025 di Timika

Di tengah berbagai tantangan fiskal dan ketimpangan pembangunan antarwilayah di Papua, pernyataan Karel Murafer dinilai mempertegas tuntutan agar pemerintah pusat tidak hanya fokus pada daerah penghasil sumber daya alam, tetapi juga memastikan distribusi manfaat ekonomi berjalan merata bagi seluruh masyarakat Papua.

“Itulah highlight 12 Komitmen Timika yang kemarin sudah ditandatangani. Harapan besar kami 12 highlight ini yang mungkin coba kita elaborasi pada pertemuan teknis ini,” kata Murafer.

Forum Timika kini menjadi penanda baru konsolidasi politik pembangunan di Papua. Namun, implementasi seluruh komitmen tersebut akan menjadi ujian nyata bagi pemerintah pusat dan daerah dalam menjawab tuntutan pemerataan, keadilan fiskal, serta kesejahteraan masyarakat asli Papua di era provinsi baru.

Editor : Chanry Suripatty