DPO Tambrauw Bertambah, Polisi Ungkap Konflik Terstruktur di Bamusbama, Bukan Insiden Acak 

SORONG, iNewsSorongraya.id — Kepolisian Daerah Papua Barat Daya mengungkap indikasi kuat adanya konflik terstruktur di Distrik Bamusbama, Kabupaten Tambrauw, setelah menelusuri rangkaian kekerasan yang terjadi lintas waktu sejak 2024 hingga Maret 2026. Penyidik menilai peristiwa tersebut bukan insiden sporadis, melainkan bagian dari pola sistematis yang belum sepenuhnya terurai. 

Temuan ini disampaikan dalam konferensi pers di Markas Polda Papua Barat Daya, Kamis (9/4/2026), saat aparat merilis perkembangan terbaru penyidikan sekaligus daftar pencarian orang (DPO) terhadap pelaku kejahatan serius. 

Baca Juga

Brimob Masih Disiagakan di Tambrauw, Antisipasi Konflik Susulan 

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Papua Barat Daya, Kombes Pol Junov Siregar, menegaskan bahwa pengungkapan ini merupakan hasil pengembangan dari sejumlah kasus besar yang saling berkaitan.

“Kasus ini tidak berdiri sendiri. Dari hasil penyelidikan, kami menemukan adanya keterkaitan dengan perkara kriminal yang terjadi pada tahun 2024,” ujar Junov.

Penyidik mengidentifikasi keterkaitan antara pembakaran Kantor Distrik Bamusbama pada Desember 2024 dengan dua peristiwa berdarah pada 8 dan 16 Maret 2026 yang menewaskan korban.

Baca Juga

Polda PBD Tetapkan 10 Tersangka Pembunuhan Sadis di Tambrauw yang Tewaskan 3 Warga Sipil

“Kedua kejadian tersebut terjadi di Distrik Bamusbama, Kabupaten Tambrauw, masing-masing pada 8 Maret 2026 dan 16 Maret 2026,” ungkap Junov. 

Dua peristiwa terakhir tersebut diklasifikasikan sebagai dugaan pembunuhan berencana, pengeroyokan, dan penganiayaan yang berujung pada hilangnya nyawa. Penyidik menemukan benang merah yang menghubungkan seluruh kejadian tersebut, termasuk keterlibatan aktor yang sama dalam beberapa laporan polisi. 

Pengulangan inisial pelaku dalam sejumlah laporan memperkuat dugaan adanya kelompok terorganisir di balik rangkaian kekerasan tersebut.

Baca Juga

Jenazah Tenaga Medis Yeremia Lobo Korban Kebiadaban KKB Tiba di Rumah Duka, Tangis Keluarga Pecah

Hingga kini, polisi menetapkan 14 orang dalam daftar buronan yang tersebar dalam tiga laporan polisi berbeda, yakni terkait pembakaran fasilitas negara, serta dua kasus pembunuhan pada Maret 2026. 

Beberapa nama muncul berulang dalam berbagai kasus, mengindikasikan keterlibatan aktif dalam lebih dari satu peristiwa. Hal ini mempertegas analisis penyidik bahwa kekerasan yang terjadi bukan peristiwa acak, melainkan bagian dari jaringan yang terstruktur. 

Meski demikian, aparat belum mengungkap motif utama maupun aktor intelektual di balik konflik tersebut.

Baca Juga

Gubernur PBD Tetapkan Kampung Wefiani Sebagai Kampung Injil, Dorong Iman dan Kesejahteraan Warga

Di tengah proses penyidikan, aparat kepolisian memperkuat pengamanan di wilayah Tambrauw. Sebanyak 183 personel Brimob Polda Papua Barat Daya masih disiagakan untuk menjaga stabilitas keamanan.

“Kalau Brimob yang diperbantukan di sana belum ditarik. Mereka masih tetap berjaga guna mengamankan situasi kamtibmas di sana,” kata Junov. 

Polisi menyatakan kondisi keamanan mulai kondusif, meski potensi gangguan belum sepenuhnya hilang.

Baca Juga

Bentrok Warga di Kabupaten Tambrauw Pecah, Tiga Luka dan Rumah Dibakar, Polisi Turun Tangan

Polda Papua Barat Daya menegaskan akan memburu seluruh pelaku tanpa kompromi dan memastikan proses hukum berjalan hingga tuntas. 
“Kami juga memastikan akan menindak tegas setiap pelaku tindak pidana yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Papua Barat Daya,” tegasnya. 

Aparat juga mengimbau masyarakat untuk berperan aktif memberikan informasi terkait keberadaan para DPO guna mempercepat proses penegakan hukum.

Di balik pengungkapan jaringan pelaku, penyidik masih menghadapi pekerjaan besar untuk membongkar motif utama serta kemungkinan adanya aktor intelektual di balik konflik tersebut. 

Rangkaian kekerasan yang melibatkan pembakaran fasilitas negara hingga pembunuhan dinilai menunjukkan kompleksitas konflik yang lebih dalam. Namun hingga kini, struktur komando dan latar belakang konflik belum sepenuhnya terungkap. 

Situasi ini menempatkan kasus Tambrauw sebagai salah satu prioritas penanganan aparat, sekaligus menjadi perhatian publik yang menunggu ketegasan penegakan hukum hingga ke akar persoalan.

Editor : Hanny Wijaya