Robert Kardinal Ultimatum Kemendagri: 3 Pulau Sain, Piyai, Kiyas Milik Papua Barat Daya

“Ini soal kejelasan batas wilayah. Kalau dibiarkan berlarut-larut, justru memicu konflik sosial di masyarakat,” ujarnya.

Baca Juga

Sengketa Tiga Pulau: Api Konflik Maluku Utara vs Papua Barat Daya Mulai Menyala

Menurut Robert, konflik yang belakangan muncul di Halmahera Tengah, Maluku Utara, hingga berujung pada pembakaran rumah bantuan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat, adalah akibat dari lambannya penegasan Kemendagri.

“Pembakaran rumah bantuan itu tindakan kriminal. Saya minta Polda Maluku Utara segera memproses pelaku. Kalau dibiarkan, kami akan menyurati Mabes Polri. Negara rugi karena rumah yang dibakar dibangun dengan uang rakyat,” tegasnya.

Penegasan Robert turut diperkuat mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Freddy Numberi. Ia menyebut dokumen kolonial Belanda, termasuk laporan Verslag Van De Militaire Exploratie van Nederlandsch-Nieuw-Guinee (1907–1915), dengan jelas memisahkan Papua dari Maluku.

“Dalam laporan itu, Nieuw-Guinea atau Irian Barat sudah dipisahkan dari Maluku Utara. Pulau Sain, Piyai, dan Kiyas masuk dalam jajaran Raja Ampat,” kata Freddys seperti dilansir dari laman media online, visi.news.

Ia juga mengutip ekspedisi Justin Modena dan Arnoldus Johanes van Delden pada 1828 serta peta Belanda tahun 1915, yang menunjukkan bahwa letak geografis tiga pulau tersebut lebih dekat ke Raja Ampat daripada Maluku Utara.

“Kita harus membaca sejarah Papua dengan benar dan bijak. Jangan sampai ada kekeliruan yang berulang,” tambah Freddy.

Robert menilai, kepastian status tiga pulau itu mendesak untuk meredam potensi konflik antarprovinsi. Meski demikian, ia menegaskan persoalan ini tidak akan mengubah posisi Indonesia sebagai satu kesatuan.

“Mau masuk Papua Barat Daya atau Papua, tetap dalam bingkai NKRI. Jadi jangan memperdebatkan sesuatu yang sudah jelas,” pungkasnya.

Editor : Chanry Suripatty