Berkah dari Ajang AVC Beach 2026, Raja Ampat Didorong Jadi Kawasan Kebijakan Khusus Negara

WAISAI, iNewssorongraya.id – Dorongan menjadikan Raja Ampat sebagai kawasan kebijakan khusus negara menguat. Momentum internasional AVC Beach Volleyball Tour Raja Ampat 2026 dimanfaatkan sebagai ruang konsolidasi strategis antara pemerintah pusat dan daerah untuk mempercepat pembangunan terintegrasi di kawasan tersebut.

Baca Juga

Polres Raja Ampat Turunkan Tim Jibom, Sterilisasi Penginapan Atlet Jelang Event Internasional

Anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, Paulus Waterpauw, menegaskan bahwa Raja Ampat tidak boleh hanya diposisikan sebagai destinasi wisata kelas dunia, tetapi harus ditopang dengan kerangka kebijakan negara yang lebih kuat dan terarah.

“Saya berharap Raja Ampat ke depan bisa menjadi sebuah kawasan kebijakan negara khusus, seperti Danau Toba dan Batam, sehingga pengelolaannya lebih fokus dan terarah,” kata Waterpauw saat menghadiri pembukaan ajang tersebut, Senin (6/4/2026).

Waterpauw mengungkapkan, pihaknya telah membangun komunikasi intensif dengan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari DPD RI, DPR RI, hingga para menteri asal Papua. Konsolidasi ini bertujuan menyatukan visi pembangunan Papua dalam satu kerangka kebijakan nasional yang konkret.

Baca Juga

Raja Ampat Siap Guncang Dunia, 43 Tim dari 10 Negara Rebut Gelar di AVC Beach Tour 2026

“Kita bersatu kembali dengan teman-teman di DPD RI, DPR RI, termasuk para menteri dari Papua, untuk membahas persoalan Papua secara serius. Tujuannya agar Presiden melihat adanya kebersamaan dalam membawa konsep pembangunan nyata,” ujarnya.

Menurutnya, hasil pembahasan lintas lembaga tersebut akan menjadi dasar pengajuan kebijakan langsung kepada Presiden, sehingga setiap langkah pembangunan benar-benar berbasis kebutuhan riil masyarakat Papua.

Selain mendorong status khusus, Waterpauw juga menekankan pentingnya model pembangunan yang tidak semata bertumpu pada investasi besar, melainkan berbasis masyarakat lokal.

Ia mengapresiasi rencana Pemerintah Kabupaten Raja Ampat yang akan mengembangkan kawasan permukiman wisata berbasis komunitas sebagai bagian dari strategi peningkatan kesejahteraan warga.

“Pemukiman masyarakat wisata ini sangat baik, karena masyarakat menjadi bagian langsung dari pembangunan sektor pariwisata,” jelasnya.

Konsep ini dinilai mampu menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan, serta perlindungan nilai budaya lokal yang menjadi identitas Raja Ampat.

Di sisi lain, momentum gelaran internasional ini juga dimanfaatkan untuk membahas percepatan program prioritas daerah. Bupati Raja Ampat, Orideko Iriano Burdam, berdialog langsung dengan Waterpauw guna mendorong realisasi sejumlah program strategis hingga tingkat pusat.

Salah satu program yang menjadi fokus adalah Kampung Nelayan Merah Putih. Dari total 69 kampung yang diusulkan, baru 36 kampung disepakati bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk direalisasikan, sementara enam kampung telah menjalani survei awal.

Waterpauw mendorong percepatan tahapan lanjutan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap agar implementasi program tidak terhambat.

Ketersediaan listrik di kampung nelayan menjadi isu krusial yang turut dibahas. Waterpauw menilai, akses energi merupakan faktor fundamental dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat pesisir.

Ia mendorong kolaborasi antara PLN dan KKP untuk menghadirkan solusi energi, baik melalui genset, panel surya, maupun skema alternatif lainnya.

Selain itu, penataan wilayah juga menjadi perhatian, mengingat Raja Ampat merupakan kawasan konservasi yang memiliki tekanan tinggi dari sektor pariwisata global. Kebijakan adaptif dinilai penting untuk menjaga keseimbangan antara eksploitasi ekonomi dan keberlanjutan lingkungan.

Bupati Raja Ampat, Orideko Iriano Burdam, menyambut positif dukungan yang diberikan pemerintah pusat. Ia menegaskan bahwa momentum ini harus diikuti dengan langkah konkret.

“Kami berharap berbagai poin strategis yang telah didiskusikan dapat segera ditindaklanjuti dan didorong ke kementerian terkait agar percepatan pembangunan di Kabupaten Raja Ampat dapat segera terealisasi,” ujarnya.

Dengan potensi alam kelas dunia dan dukungan kebijakan yang terintegrasi, Raja Ampat diproyeksikan tidak hanya sebagai destinasi wisata unggulan, tetapi juga sebagai model pembangunan berkelanjutan berbasis masyarakat.

Dorongan menjadikan wilayah ini sebagai kawasan kebijakan khusus negara menandai arah baru pembangunan—lebih strategis, lebih inklusif, dan berorientasi jangka panjang.

Editor : Hanny Wijaya