BPS: Kemiskinan di Provinsi Papua Barat Daya 17,95%, Jauh di Atas Nasional

Baca Juga

Momen Elisa Kambu Curi Perhatian Saat Kunjungan Gibran di Sorong, Tampil Gaya Sederhana

SORONG, iNewssorongraya.id – Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkap kondisi sosial ekonomi Papua Barat Daya masih berada dalam tekanan serius. Jumlah penduduk miskin di provinsi termuda Indonesia itu tercatat mencapai 103.570 jiwa atau 17,95 persen dari total populasi—lebih dari dua kali lipat rata-rata nasional yang berada di kisaran 8,25 persen.

Data tersebut disampaikan Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, dalam sosialisasi program hunian rakyat di Universitas Muhammadiyah Sorong, Minggu (26/4/2026).

“Kalau dibagi empat, berarti Kota Sorong saja ada sekitar 8.000 rumah tangga yang masih berada dalam kategori miskin,” ujar Amalia.

Baca Juga

Jaringan BBM Subsidi Ilegal Terbongkar di Sorong, Modus Barcode SPBU, Polisi Sita 5 Ton Solar

Distribusi kemiskinan menunjukkan ketimpangan antarwilayah yang signifikan. Kota Sorong mencatat jumlah penduduk miskin terbesar secara absolut, yakni 41.390 jiwa atau 13,55 persen. Namun, secara persentase, Kabupaten Maybrat menjadi wilayah dengan tingkat kemiskinan tertinggi mencapai 29 persen.

Kabupaten Tambrauw juga mencatat angka tinggi sebesar 28,94 persen (4.960 jiwa), disusul Kabupaten Sorong sebesar 25,10 persen (25.610 jiwa). Sementara itu, Kabupaten Sorong Selatan tercatat 17,66 persen (9.490 jiwa) dan Kabupaten Raja Ampat 16,57 persen (8.600 jiwa).

Data ini menegaskan bahwa persoalan kemiskinan di Papua Barat Daya tidak hanya terkonsentrasi di pusat ekonomi, tetapi juga merata di wilayah-wilayah dengan akses pembangunan yang terbatas.

Baca Juga

Bule Argentina Dirampok di Kota Sorong, Korban Alami Patah Tulang Bahu Kanan 

BPS juga mencatat kinerja ekonomi Papua Barat Daya belum mampu mengejar laju nasional. Pada 2025, pertumbuhan ekonomi daerah hanya mencapai 4,03 persen, tertinggal dari pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,11 persen.

Tekanan ekonomi semakin terlihat dari tingkat inflasi yang mencapai 4,09 persen—lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional. Di sisi lain, tingkat pengangguran terbuka tercatat sebesar 6,56 persen, melampaui angka nasional yang berada di level 4,85 persen.

Kondisi ini mencerminkan kombinasi masalah struktural: pertumbuhan ekonomi yang belum optimal, daya beli masyarakat yang tertekan, serta terbatasnya penciptaan lapangan kerja.

Baca Juga

Dua Tahun Hidup di Hutan, 21 Warga Maybrat Akhirnya Diselamatkan TNI dari Teror OPM

Di tengah tantangan tersebut, BPS menilai Papua Barat Daya memiliki peluang besar untuk keluar dari tekanan ekonomi melalui optimalisasi sektor unggulan.

Amalia menyoroti sektor perikanan sebagai tulang punggung ekonomi daerah. “Sebanyak 48,82 persen ekspor Papua Barat Daya berasal dari ikan. Ini menunjukkan kekuatan besar di sektor kelautan,” ujarnya.

Selain itu, komoditas udang tangkap laut menempatkan Papua Barat Daya sebagai salah satu produsen terbesar nasional setelah Sulawesi Selatan dan Maluku. Potensi lain yang belum tergarap maksimal adalah sagu, terutama di Kabupaten Sorong Selatan yang memiliki ratusan ribu hektare hutan sagu.

Baca Juga

Hilal Tak Terlihat di Sorong, Penentuan Idul Fitri 1447 H Tunggu Sidang Isbat Pemerintah Pusat

BPS menekankan bahwa upaya menekan kemiskinan dan pengangguran harus dilakukan melalui strategi pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berbasis potensi lokal, serta didukung kebijakan yang tepat sasaran.

“Potensi Papua Barat Daya luar biasa. Tinggal bagaimana kita dorong agar pertumbuhan ekonomi bisa lebih tinggi dan dirasakan oleh seluruh masyarakat,” kata Amalia.

Dengan kombinasi tantangan struktural dan peluang sumber daya yang besar, arah kebijakan pembangunan Papua Barat Daya dinilai akan sangat menentukan apakah provinsi ini mampu keluar dari jerat kemiskinan atau justru semakin tertinggal.

Editor : Hanny Wijaya