Dari 15 ke 500 Rumah, Faujia Umlati Dorong Bantuan Perumahan Swadaya di Raja Ampat

WAISAI, iNewssorongraya.id  — Anggota DPR RI Komisi V Fraksi Partai Demokrat Daerah Pemilihan Papua Barat Daya, Faujia Helga BR Tampubolon Umlati, mendorong peningkatan target Program Perumahan Swadaya di Raja Ampat dari semula 15 unit menjadi 500 unit pada Tahun Anggaran 2026.

Faujia mengatakan, peningkatan target tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas akses bantuan perbaikan rumah bagi warga yang membutuhkan. Program itu bahkan berpotensi berlanjut dengan jumlah lebih besar pada tahun berikutnya apabila kerja sama antara DPR RI, pemerintah daerah, dan dinas terkait berjalan efektif.

"Awalnya hanya 15, tapi atas upaya kami dan insya Allah dengan izin Tuhan, kami usahakan tahun ini mencapai 500 unit. Itu pun bisa terwujud karena ada kerja sama dari dinas. Kalau tidak ada kerja sama, akan agak sulit untuk mewujudkannya," ungkapnya.

Menurut Faujia, program perumahan tersebut tidak dapat berjalan hanya melalui dorongan politik dari pusat. Pemerintah daerah harus menyiapkan dokumen usulan, data penerima, serta hasil verifikasi lapangan agar bantuan dapat diproses sesuai ketentuan.

Ia menyebut, koordinasi dengan tim terkait sempat berjalan lambat karena pelaksana program kerap berhubungan langsung dengan kementerian. Namun, alur komunikasi mulai menemukan kejelasan setelah pihaknya kembali menjembatani komunikasi antarpihak.

"Sudah berapa kali tim kami berusaha menjembatani komunikasi, baru tadi malam alur dan kepastiannya jelas. Aspirasi masyarakat ini bisa diakomodir, dan yang terpenting adalah, program ini berkelanjutan, tidak berhenti di satu tahun saja. Tahun depan targetnya bisa naik menjadi 1.000.000 rumah melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSP). Tujuannya jelas, agar rumah-rumah yang mengalami kerusakan, atap bocor, talang rusak, hingga fasilitas WC yang tidak layak, semuanya bisa diperbaiki," tambahnya.

Faujia menegaskan, Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau BSP harus diarahkan kepada warga yang kondisi rumahnya benar-benar mendesak untuk diperbaiki. Bantuan tersebut menyasar rumah dengan kerusakan fisik, atap bocor, talang rusak, hingga fasilitas sanitasi yang tidak layak.

Nilai bantuan stimulan yang disiapkan berkisar antara Rp20 juta hingga Rp40 juta per unit rumah. Besaran bantuan akan disesuaikan dengan tingkat kerusakan dan kebutuhan masing-masing penerima.

Faujia juga menyatakan, sejumlah wilayah masih harus melengkapi data usulan. Untuk Raja Ampat, dokumen usulan disebut baru mulai diserahkan, sementara beberapa kampung, termasuk Saonek dan Misol, masih menunggu kelengkapan administrasi.

"Semua program ini harus kerja sama dengan pemerintah, tidak bisa saya jalan sendiri. Di beberapa daerah sudah berjalan lancar, namun untuk wilayah Raja Ampat, baru kemarin dokumen usulan mulai diserahkan. Sementara di kampung-kampung seperti Saonek dan Misol, kami masih menunggu kelengkapan data," jelasnya.

Ia menilai, kelengkapan data menjadi syarat utama agar peningkatan target bantuan tidak berhenti pada rencana. Pemerintah daerah perlu mempercepat proses pendataan agar warga yang belum pernah menerima bantuan perumahan dapat masuk dalam daftar prioritas.

Program ini, kata Faujia, harus menjadi jawaban atas kebutuhan dasar masyarakat, terutama warga yang selama bertahun-tahun tinggal di rumah tidak layak huni. Tanpa dukungan data yang kuat dan kerja sama pemerintah daerah, peluang peningkatan bantuan berisiko tidak berjalan maksimal.

Editor: Chanry Suripatty