SORONG, iNewsSorongraya.id – Pemerintah Kota Sorong akhirnya resmi memberlakukan kebijakan pembebasan biaya perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), menyusul teguran keras Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, atas mandeknya implementasi kebijakan tersebut di lapangan.
Wali Kota Sorong, Septinus Lobat, menegaskan kebijakan itu mulai berlaku efektif pada Selasa (28/4/2026), dengan menghapus seluruh beban biaya BPHTB dan PBG bagi masyarakat kategori MBR.
"Sesuai komitmen kami pemerintah daerah bagi para pengembang yang hari ini datang, kami mulai berlakukan (pembebasan biaya). Hari ini kami menolkan biaya BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) dan juga PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) bagi MBR sesuai amanat Perwali," ujar Lobat.
Ia menyatakan kebijakan tersebut sebenarnya telah memiliki dasar hukum melalui Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 3 Tahun 2025, namun implementasinya baru berjalan penuh setelah adanya tekanan langsung dari pemerintah pusat.
Editor : Chanry Suripatty
Artikel Terkait
