SORONG KOTA, iNewSsorongraya.id – Papua Jungle Chef Charles Toto mendesak Papeda Summit 2026 di Kota Sorong tidak berhenti sebagai forum seremonial. Pertemuan itu harus menghasilkan arah kebijakan yang membatasi pembangunan yang berpotensi mengganggu ruang hidup, budaya, dan sumber pangan masyarakat adat Papua.
Charles menyampaikan pandangan tersebut saat perbincangan eklusif dengan Pemred iNewssorongraya.id Chanry Suripatty di sela pameran Papeda Summit 2026 di salah satu hotel di Kota Sorong, Rabu (2/9/2026). Forum yang berlangsung pada 2–4 September 2026 itu membahas lima isu strategis, mulai dari penyelarasan kebijakan pusat-daerah hingga penguatan kedaulatan pangan dan energi.
Menurut Charles, pesan masyarakat Papua harus sampai kepada pemerintah pusat, terutama ketika pembangunan dan masuknya investasi menyentuh wilayah adat. Ia menilai kebijakan nasional perlu mempertimbangkan batas yang jelas antara wilayah yang dapat dikembangkan dan kawasan yang wajib dijaga.
“Papeda bukan hanya makanan. Papeda adalah identitas, pengetahuan leluhur, dan bukti bahwa masyarakat Papua telah membangun kedaulatan pangan dari alamnya sendiri. Karena itu, pembahasan lima isu strategis dalam Papeda Summit 2026 perlu diterjemahkan menjadi kebijakan dan aksi nyata yang melindungi hutan, laut, tanah adat, serta sumber pangan masyarakat,” ujar Charles Toto.
Ia menekankan, pembangunan berkelanjutan tidak boleh membuat masyarakat adat kehilangan posisi di tanahnya sendiri. Bagi Charles, pengakuan hak adat, ekonomi berbasis alam, serta pangan dan energi lokal harus dijalankan bersama inovasi, bukan digantikan oleh kepentingan dari luar Papua.
Papeda Summit 2026 mengangkat pendekatan ridge-to-reef, yakni pengelolaan ekosistem secara menyeluruh dari wilayah pegunungan hingga pesisir dan laut. Pendekatan tersebut dinilai relevan karena kerusakan di kawasan hulu akan memberi dampak langsung terhadap sungai, hutan sagu, kebun, pesisir, dan laut.
“Pendekatan ridge-to-reef sangat relevan bagi Papua. Apa yang terjadi di pegunungan akan berdampak hingga pesisir dan laut. Maka, menjaga hutan sagu, sungai, kebun, pesisir, dan laut adalah satu kesatuan. Papeda Summit harus menjadi momentum untuk menghadirkan ekonomi yang membuat masyarakat adat menjadi pelaku utama, bukan penonton di tanahnya sendiri,” tegasnya.
Charles berharap pemerintah daerah merespons hasil forum secara serius dan menyampaikannya kepada pemerintah pusat. Ia menilai kebijakan yang berpihak pada lingkungan dan masyarakat adat tidak boleh hanya berhenti dalam catatan konferensi.
Bagi Charles, Papeda Summit 2026 menjadi ujian bagi komitmen pemerintah dan para pemangku kepentingan: apakah pembangunan Papua akan menjaga pemilik tanahnya, atau kembali menempatkan mereka sebagai penonton.
Editor : Hanny Wijaya
Artikel Terkait
