PAPEDA Summit 2026 Uji Komitmen Pemerintah: Pembangunan Papua Harus Untungkan Masyarakat Adat

SORONG, iNewssorongraya.id — Pembangunan Tanah Papua kembali diuji bukan dari seberapa besar pertumbuhan ekonomi yang mampu diciptakan, melainkan dari seberapa nyata manfaatnya dirasakan masyarakat adat dan seberapa kuat hak mereka dilindungi. Pesan itu mengemuka dalam PAPEDA Summit 2026 yang digelar di Kota Sorong, Papua Barat Daya, 2–4 September 2026.

Forum bertajuk Papua Action for Development, Economy, and Sustainable Nature tersebut mempertemukan pemerintah, masyarakat adat, organisasi masyarakat sipil, akademisi, sektor swasta, lembaga riset, mitra pembangunan, hingga komunitas internasional.

PAPEDA Summit 2026 tidak sekadar membawa agenda pertumbuhan ekonomi. Forum ini mendorong perubahan paradigma pembangunan dengan menempatkan manusia, alam, dan budaya sebagai fondasi pengelolaan Tanah Papua.

Sorotan utama mengarah pada posisi masyarakat adat dalam pembangunan. Mereka didorong tidak lagi sekadar menjadi penerima manfaat, tetapi memiliki ruang yang kuat untuk menentukan arah pengelolaan wilayah dan sumber daya alam yang berkaitan langsung dengan kehidupan mereka.

Hak Tanah Adat Jadi Titik Krusial

Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu dalam sambutannya menegaskan pemerintah daerah harus memastikan PAPEDA Summit menghasilkan dampak konkret setelah forum berakhir.

“Saya berharap PAPEDA Summit ini tidak hanya menjadi sekadar pertemuan. Kehadiran kita yang begitu banyak harus memberi dampak yang lebih luas. Setelah pertemuan ini, kita harus tetap berkomitmen membangun Tanah Papua dan memperkuat kolaborasi sebagaimana yang telah disampaikan panitia,” ujarnya.

Ia juga menempatkan persoalan pengakuan hak masyarakat adat sebagai salah satu agenda yang membutuhkan percepatan, terutama menyangkut wilayah dan tanah adat.

“Urusan hukum dan pengakuan hak atas tanah masyarakat adat harus dipercepat. Bahkan kami pemerintah Provinsi berkomitmen akan membantu pemetaan wilayah adat dan tanah masyarakat adat,” tegasnya.

Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa keberlanjutan pembangunan tidak hanya berkaitan dengan investasi maupun eksploitasi potensi ekonomi, tetapi juga dengan kepastian hak masyarakat yang telah hidup dan bergantung pada wilayah adat.

Komitmen pemetaan wilayah adat menjadi penting karena pengakuan hak membutuhkan dasar informasi dan tata kelola yang jelas. Tanpa langkah konkret, gagasan perlindungan masyarakat adat berisiko berhenti sebagai agenda forum.

Menko Pangan: Pembangunan Harus Bisa Dipertanyakan

Pesan serupa disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, Dr. (H.C.) Zulkifli Hasan, yang hadir sebagai salah satu keynote speaker.

Menurut dia, pembangunan Papua harus membuka ruang yang kuat bagi masyarakat adat sekaligus memastikan manfaat pembangunan benar-benar kembali kepada mereka.

“Saya sepakat dengan apa yang disampaikan Gubernur. Pembangunan dan pemerataan pembangunan harus melibatkan masyarakat adat dan memastikan masyarakat adat menerima manfaat. Kalau tidak memberikan manfaat kepada masyarakat, maka pembangunan itu perlu kita pertanyakan,” ujarnya.

Pernyataan tersebut menjadi salah satu titik tekan dalam forum. Sebab, pembangunan tidak semestinya hanya dinilai melalui indikator investasi, infrastruktur, atau pertumbuhan ekonomi, tetapi juga melalui distribusi manfaat dan keterlibatan masyarakat lokal dalam proses pengambilan keputusan.

Zulkifli juga menekankan pentingnya memberikan ruang kepercayaan yang lebih besar kepada masyarakat Papua.

“Saya percaya Papua harus diberi kepercayaan penuh,” katanya.

Papua Punya Kekayaan Alam, tetapi Tantangannya Tata Kelola

Tanah Papua memiliki sekitar 34,2 juta hektare hutan primer dan 1,6 juta hektare mangrove. Kawasan ini juga berada di jantung Coral Triangle serta menjadi rumah bagi lebih dari enam juta penduduk dan ratusan komunitas masyarakat adat dengan lebih dari 300 bahasa.

Kekayaan tersebut membuat Papua memiliki modal besar untuk mengembangkan ekonomi berbasis sumber daya lokal, seperti agroforestri, perikanan berkelanjutan, ekowisata, hingga jasa lingkungan.

Namun, potensi tersebut sekaligus menghadirkan tantangan besar. Pemanfaatan sumber daya alam harus berjalan beriringan dengan perlindungan ekosistem, kepastian hak masyarakat adat, serta pembagian manfaat yang adil.

Atas dasar itu, PAPEDA Summit membawa gagasan Ekonomi Alam Baru (New Nature Economy), termasuk pengembangan pembiayaan hijau-biru dan rantai nilai berbasis sumber daya lokal.

Lima Agenda Strategis

Ketua PAPEDA Summit 2026, Julian Kelly Kambu, ST., M.Si., melaporkan sekitar 1.030 peserta terlibat dalam forum tersebut.

Agenda pembahasan mencakup lima isu strategis, yakni penyelarasan kebijakan pemerintah pusat dan daerah untuk pembangunan berkelanjutan dan aksi iklim; pengakuan serta perlindungan hak masyarakat adat; pengembangan ekonomi alam baru; penguatan kedaulatan pangan dan energi; serta integrasi ilmu pengetahuan, inovasi, dan kearifan lokal melalui pendekatan ridge-to-reef.

Rangkaian kegiatan berlangsung selama tiga hari dengan lima sesi pleno dan 15 sesi paralel. Sekitar 100 pembicara dan moderator dari berbagai sektor turut terlibat.

PAPEDA Summit juga menghadirkan PAPEDA Expo serta kunjungan lapangan ke kawasan hutan adat, ekowisata, dan sejumlah inisiatif berbasis komunitas.

Ujian Sesungguhnya Ada Setelah Forum Berakhir

Besarnya jumlah peserta dan luasnya agenda PAPEDA Summit menunjukkan kuatnya dorongan membangun kolaborasi lintas sektor di Tanah Papua. Namun, ukuran keberhasilannya bukan terletak pada banyaknya peserta maupun banyaknya gagasan yang disampaikan selama tiga hari.

Ujian sebenarnya dimulai setelah forum ditutup: apakah komitmen mengenai hak masyarakat adat, perlindungan ekosistem, kedaulatan pangan, ekonomi berkelanjutan, dan pemerataan manfaat benar-benar diterjemahkan menjadi kebijakan dan tindakan konkret.

Jika pembangunan hendak menjadikan manusia, alam, dan budaya sebagai fondasi, maka masyarakat adat tidak cukup ditempatkan sebagai objek pembangunan. Mereka harus menjadi bagian dari pengambil keputusan sekaligus pihak yang merasakan manfaat paling nyata dari kekayaan Tanah Papua.

Editor : Hanny Wijaya