DEN: Sinergi Lintas Sektor Lawan Mafia BBM, Negara Turun Tangan Jaga Ketahanan Energi PBD

SORONG KOTA, iNewssorongraya.id – Dewan Energi Nasional (DEN) menegaskan kehadiran negara dalam menjaga ketahanan energi di wilayah timur Indonesia, khususnya di Sorong, Papua Barat Daya, sekaligus menyerukan perlawanan serius terhadap praktik mafia BBM melalui kolaborasi lintas sektor yang lebih kuat dan terintegrasi.

Pernyataan itu disampaikan Anggota DEN, Jhony Jonatan Numberi, saat mengikuti inspeksi mendadak (sidak) bersama BPH Migas dan Pertamina Patra Niaga dalam rangka pengawasan distribusi dan ketersediaan BBM menjelang puncak arus balik Lebaran 2026, Jumat (27/3/2026).

Baca Juga

Ratusan Sopir dan Warga Kota Sorong Siap Turun ke Jalan Gelar Aksi Demo Lawan Mafia BBM

Jhony Jonatan Numberi menegaskan bahwa kehadiran tim lintas lembaga di lapangan bukan sekadar seremonial, melainkan bukti nyata negara hadir memastikan masyarakat mendapatkan energi yang cukup, terjangkau, dan merata.

“Satgas Ramadan Idul Fitri ini menunjukkan bahwa kehadiran pemerintah ada bersama masyarakat, memastikan ketersediaan dan keterjangkauan bahan bakar itu benar-benar ada, sehingga proses mudik dan arus balik berjalan dengan baik,” ujar Jhony.

Ia menyebut, hasil peninjauan langsung di Papua Barat Daya menunjukkan kondisi distribusi energi dalam keadaan aman dan sesuai standar.

Baca Juga

2 Pelaku Penimbunan BBM Subsidi di Kota Sorong Ditangkap Polisi

Tim gabungan yang terdiri dari BPH Migas, Dewan Energi Nasional, dan Pertamina Patra Niaga melakukan pengecekan ke sejumlah fasilitas strategis, mulai dari Depot Pengisian Pesawat Udara (DPPU) hingga SPBU di wilayah Sorong.

Dalam sidak tersebut, stok BBM di DPPU Bandara Domine Eduard Osok (DEO) Sorong dilaporkan mampu mencukupi kebutuhan hingga 17 hari ke depan, bahkan melampaui target yang telah ditetapkan.

Selain itu, ketersediaan BBM jenis Biosolar, Pertalite, dan Avtur dipastikan dalam kondisi aman, dengan kualitas yang telah memenuhi standar pemerintah.

Baca Juga

Marak Mafia BBM di Kota Sorong, Ratusan Sopir Truk Geruduk Kantor DPRD

Jhony juga menyoroti bahwa wilayah Papua Barat Daya kini telah masuk dalam proses transisi energi, salah satunya melalui pemanfaatan Biosolar sebagai bagian dari kebijakan energi nasional.

“Ini menunjukkan bahwa daerah paling timur Indonesia pun sudah ikut dalam proses transisi energi melalui biofuel. Ini langkah konkret yang tidak bisa diabaikan,” tegasnya.

Di sisi lain, Dewan Energi Nasional secara tegas menyoroti maraknya dugaan praktik mafia BBM di Kota Sorong yang sempat menjadi perhatian publik nasional.

Baca Juga

Antrian BBM Kembali Terjadi di Kota Sorong, Mafia BBM diduga Bermain

Jhony menegaskan bahwa penanganan persoalan tersebut tidak bisa dilakukan oleh satu lembaga saja, melainkan membutuhkan kerja sama lintas sektor yang kuat, mulai dari pemerintah pusat, daerah, aparat penegak hukum, hingga badan usaha seperti Pertamina.

“Kami dari Dewan Energi Nasional memastikan bahwa seluruh lintas sektor, kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah harus bersama-sama mendukung agar ketersediaan, keterjangkauan, dan keberpihakan kepada masyarakat berjalan sesuai regulasi,” katanya.

Menurutnya, pengawasan distribusi BBM harus dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan untuk menutup celah penyimpangan, khususnya pada jenis BBM subsidi seperti Biosolar dan Pertalite.

Baca Juga

Polda Papua Barat Bongkar Jaringan Mafia BBM di Manokwari

Sementara itu, Anggota Komite BPH Migas, Bambang Hermanto, menegaskan bahwa pihaknya tidak bekerja sendiri dalam pengawasan distribusi energi.

“Kami bekerja sama dengan Pertamina, aparat penegak hukum, dan pemerintah daerah untuk memastikan tidak terjadi penyimpangan dalam distribusi BBM,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa monitoring yang dilakukan tidak hanya fokus pada ketersediaan stok, tetapi juga pengawasan distribusi guna mencegah praktik penimbunan ilegal.

Langkah konkret di lapangan pun telah dilakukan, termasuk penindakan terhadap kendaraan yang terbukti melakukan pelanggaran distribusi BBM, yang berdampak pada berkurangnya antrean panjang kendaraan di SPBU Sorong.

Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku, Awan Raharjo, mengungkapkan bahwa kondisi distribusi BBM di Sorong saat ini jauh lebih baik dibandingkan beberapa bulan sebelumnya. Ia menilai, perbaikan tersebut merupakan hasil kolaborasi intensif antara BPH Migas, Dewan Energi Nasional, Pertamina, serta aparat kepolisian dan Dinas Perhubungan.

“Sekarang kondisi sudah jauh lebih baik. Antrean kendaraan sudah normal, distribusi berjalan lancar, dan masyarakat bisa mendapatkan BBM tanpa harus menunggu lama,” jelas Awan.

Menurutnya, pengawasan rutin di lapangan menjadi faktor utama dalam menjaga stabilitas distribusi dan mencegah praktik penyimpangan.

Pemerintah melalui Satgas Ramadan dan Idul Fitri 2026 memastikan bahwa stok BBM secara nasional berada dalam kondisi aman, dengan rata-rata ketahanan mencapai 21 hari.

Dengan kondisi tersebut, masyarakat diimbau untuk tidak melakukan pembelian berlebihan (panic buying) yang justru dapat mengganggu stabilitas distribusi energi.

“Kami pastikan stok aman dan terkendali. Masyarakat tidak perlu khawatir,” tegas Bambang Hermanto.

Sidak lintas lembaga di Sorong menegaskan dua hal penting: negara hadir secara nyata menjaga ketahanan energi hingga wilayah timur Indonesia, sekaligus memperkuat komitmen memberantas mafia BBM melalui sinergi lintas sektor.

Langkah ini menjadi sinyal tegas bahwa pengawasan distribusi energi tidak lagi bersifat administratif, melainkan langsung menyentuh lapangan demi memastikan keadilan energi bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Editor : Hanny Wijaya