Dana Transportasi Guru Pesisir Kota Sorong Belum Cair, Ini Penjelasan Resmi Disdikbud

SORONG KOTA, iNewssorongraya.id – Pembayaran transportasi sewa perahu bagi guru yang bertugas di wilayah pesisir dan kepulauan Kota Sorong hingga kini belum dicairkan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Pemerintah Kota Sorong memastikan anggaran tersebut masih dalam proses administrasi dan akan segera direalisasikan. 

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sorong, Yuli Kirihio, menegaskan bahwa pencairan dana transportasi untuk guru yang mengajar di Pulau Ram dan Pulau Sop tidak dibatalkan, melainkan masih melalui tahapan verifikasi.
“Proses ini sudah berjalan sejak tahun lalu, namun administrasi membuat pencairan belum bisa dilakukan tepat waktu,” ujar Yuli kepada iNewssorongraya.id di ruang kerjanya, Kamis (26/2/2026).

Menurut dia, keterlambatan terjadi karena dokumen anggaran harus melalui pemeriksaan ulang dan penyesuaian perhitungan agar sesuai dengan regulasi pengelolaan keuangan daerah. Tahapan tersebut, kata dia, wajib dilalui untuk memastikan penggunaan anggaran tepat sasaran dan tidak menyalahi ketentuan. 

Yuli menjelaskan, total kebutuhan anggaran transportasi mencapai sekitar Rp90 juta per tahun. Dana tersebut dialokasikan untuk menyewa dua unit perahu yang digunakan sebagai sarana antar-jemput guru dari Kota Sorong menuju Pulau Ram dan Pulau Sop. 

Ia mengungkapkan, sebelumnya pemerintah pusat pernah memberikan bantuan satu unit speed boat untuk mendukung mobilitas tenaga pendidik. Namun, kondisi perahu cepat tersebut saat ini tidak lagi layak digunakan.
“Perbaikannya cukup besar, sehingga pemerintah kota mengambil kebijakan menyewa perahu sebagai solusi sementara,” kata Yuli. 

Selain faktor teknis, ukuran speed boat yang tersedia dinilai tidak mampu menampung seluruh guru yang bertugas. Karena itu, opsi penyewaan dinilai lebih efektif dalam menjamin kelancaran aktivitas belajar mengajar. 

Meski pembayaran belum terealisasi, Disdikbud meminta para guru tetap menjalankan kewajiban mengajar. Yuli menyebut, kondisi serupa pernah terjadi pada tahun sebelumnya dan seluruh kewajiban akhirnya dapat diselesaikan.
“Kami mohon maaf atas keterlambatan ini. Dalam waktu dekat kami upayakan pembayaran dapat terselesaikan sehingga proses belajar mengajar tidak terganggu,” ujarnya. 

Pemerintah Kota Sorong, lanjut dia, akan berkoordinasi untuk mencari skema pembiayaan jangka panjang bagi transportasi guru di wilayah kepulauan. Upaya tersebut dinilai penting agar pelayanan pendidikan di daerah terluar tetap berjalan optimal dan berkelanjutan. 

Keterlambatan pencairan anggaran transportasi ini kembali menyoroti tantangan distribusi layanan publik di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil. Ketergantungan pada transportasi laut membuat keberlangsungan pendidikan sangat bergantung pada kepastian dukungan operasional.

Disdikbud memastikan komitmen pemerintah daerah tetap sama, yakni menjamin akses pendidikan bagi seluruh siswa di wilayah kepulauan Kota Sorong tanpa terkecuali.

Editor : Hanny Wijaya