Wakapolda PBD Angkat Bicara Soal Dugaan Keterlibatan 10 Oknum Polri Dalam Mafia BBM di Sorong

SORONG KOTA, iNewsSorongRaya.id – Dugaan keterlibatan sejumlah oknum anggota Polri dalam praktik mafia bahan bakar minyak (BBM) subsidi di Kota Sorong memasuki babak baru. Wakapolda Papua Barat Daya, Kombes Pol Semmy Ronny Thabaa, memastikan penanganan perkara berjalan profesional, transparan, dan berbasis pembuktian, sembari menegaskan dugaan tersebut bersifat personal, bukan institusional. 

Baca Juga

DEN: Sinergi Lintas Sektor Lawan Mafia BBM, Negara Turun Tangan Jaga Ketahanan Energi PBD

Dalam keterangan pers, Selasa (28/4/2026), Semmy mengakui adanya informasi yang berkembang terkait keterlibatan anggota. Ia menegaskan seluruh proses masih dalam tahap klarifikasi dan pengumpulan bukti.
“Ya, jadi pasca mencuatnya berita tentang dugaan keterkaitan berapa orang yang diduga sebagai oknum dalam keterlibatan kasus yang sedang ditangani oleh Direktorat Reskrimsus Polda Papua Barat Daya, ini terhadap Ibu Desi [terlapor] dan informasi dari Advokatnya, langkah-langkah dari Polda Papua Barat Daya tentu sudah ada tindaklanjuti,” ungkapnya. 

Satu unit truk tangki bbm yang diamankan pihak Kepolisian. [FOTO : iNewssorongraya.id - CHAN]

Baca Juga

Ratusan Sopir dan Warga Kota Sorong Siap Turun ke Jalan Gelar Aksi Demo Lawan Mafia BBM

Ia menjelaskan, Kapolda Papua Barat Daya telah membentuk tim internal yang melibatkan Inspektorat Pengawasan Daerah (Itwasda) dan Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam). Tim ini bertugas menginventarisasi nama-nama yang diduga terlibat sekaligus melakukan pemeriksaan awal.
“Sesuai dengan perintah pimpinan, kemarin teman-teman dari Irwasda dengan Bid Propam sudah mencoba untuk menginventarisir nama-nama yang diduga terlibat dalam kasus tersebut,” katanya.

Sejauh ini, dari 10 personel yang disebut dalam laporan publik, dua di antaranya telah menjalani pemeriksaan klarifikasi melalui berita acara interogasi oleh Bid Propam. Pemeriksaan juga dilakukan terhadap saksi pelapor yang memunculkan isu tersebut ke ruang publik.
“Dari 10 personil yang diduga terlibat, itu sudah ada 2 diantaranya yang dilakukan pemeriksaan klarifikasi dalam bentuk berita acara interogasi oleh Bid Propam Polda,” ujarnya. 

Semmy menekankan, posisi institusi tidak menutup perkara, namun juga tidak akan menghakimi tanpa dasar hukum yang kuat. Ia menegaskan dugaan tersebut merupakan tindakan individu.
“Kemudian kapasitas saya sebagai Wakapolda, saya pastikan bahwa semua kegiatan-kegiatan ini adalah kegiatan personal yang kebetulan pada mereka adalah sebagai bagian dari anggota Polri,” tegasnya. 

Baca Juga

2 Pelaku Penimbunan BBM Subsidi di Kota Sorong Ditangkap Polisi

Satu unit truk tangki bbm yang diamankan pihak Kepolisian [FOTO : iNewssorongraya.id]

Ia memperjelas bahwa status keanggotaan Polri dari individu yang diduga terlibat tidak serta-merta mencerminkan institusi.
“Tetapi kegiatan ini pure, murni kegiatan personal, pribadi-pribadi mereka,” imbuhnya. 

Baca Juga

Marak Mafia BBM di Kota Sorong, Ratusan Sopir Truk Geruduk Kantor DPRD

Dalam konteks penegakan hukum, Wakapolda memastikan tidak ada toleransi terhadap penyalahgunaan BBM subsidi yang merupakan kebijakan strategis negara.
“Saya sebagai Wakapolda tidak ada toleransi atas penyalagunaan BBM subsidi pemerintah untuk masyarakat, karena ini merupakan kebijakan strategis Negara utk mengatasi Dampak dinamika Situasi Global yg sdg melanda dunia,” tegasnya. 

Ia juga menegaskan bahwa seluruh proses penyelidikan dan penyidikan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) tidak boleh terganggu oleh tekanan atau opini publik.
“Artinya tidak boleh ada intervensi-intervensi atau ada sesuatu yang mengganggu proses penyelidikan bahkan ke Tingkat penyidikannya,” ujarnya. 

Menurutnya, transparansi menjadi kunci untuk menjawab keraguan publik terhadap penanganan perkara yang menyita perhatian luas tersebut.
“Jadi mau gak mau kita harus terus transparan dengan pengungkapan yang sedang dikerjakan oleh Ditreskrimsus,” katanya. 

Baca Juga

Antrian BBM Kembali Terjadi di Kota Sorong, Mafia BBM diduga Bermain

Lebih jauh, Semmy mengingatkan bahwa kejahatan akan semakin berkembang jika pihak yang diberi kewenangan justru terlibat dalam praktik ilegal. Ia menekankan pentingnya kolaborasi semua pihak, mulai dari aparat, operator SPBU, hingga pemerintah daerah dan tokoh masyarakat.
“ Kejahatan akan semakin menjadi-jadi apabila orang-orang yang diberikan amanah dan tanggung jawab untuk meniadakan perbuatan jahat itu justru ikut-ikutan menjadi jahat,” pungkasnya. 

Kuasa hukum tersangka dan terlapor kasus bbm subsidi ilegal, Jatir Yuda Marau saat memberikan keterangan pers kepada wartawan. [FOTO : iNewssorongraya.id - CHAN]

Di sisi lain, kasus ini bermula dari pengungkapan dugaan distribusi ilegal BBM subsidi jenis Bio Solar di Kota Sorong. Kuasa hukum tersangka dan saksi terlapor, Jatir Yuda Marau, sebelumnya mengklaim adanya indikasi setoran rutin kepada oknum aparat.
“Perlu kami garis bawahi, ada oknum perwira [Pamen] Polres Kota Sorong, Polres Sorong, dan juga dari Polda Papua Barat Daya yang diduga ikut membackingi dan menerima setoran-setoran,” ujar Yuda. 

Ia menyebut nilai setoran berkisar Rp7 juta hingga Rp20 juta per bulan sebagai bentuk perlindungan terhadap aktivitas ilegal tersebut.
“Setoran bulanan itu diberikan untuk ikut mengamankan kegiatan-kegiatan mafia BBM ilegal ini,” tegasnya. 

Kasus ini mencuat setelah penangkapan seorang sopir truk pengangkut BBM ilegal di kawasan pergudangan PT Salawati, Suprau, Kota Sorong, pada 8 April 2026. Penyidik menduga praktik pengumpulan dan distribusi ulang BBM subsidi telah berlangsung sejak Desember 2025. Polisi telah menetapkan sopir truk berinisial A sebagai tersangka. Selain itu, penyidik juga telah memeriksa DBK, seorang ibu rumah tangga yang diduga kuat terlibat dalam penampungan BBM subsidi ilegal di gudang miliknya yang berada di belakang markas TNI di Kota Sorong. 

Satu unit truk tangki bbm yang diamankan pihak Kepolisian. [FOTO : iNewssorongraya.id - CHAN]

Namun demikian, kepolisian menegaskan seluruh dugaan keterlibatan aparat masih sebatas klaim dan belum terbukti secara hukum. Proses penyelidikan terus berjalan dengan fokus pada penguatan alat bukti dan pengembangan perkara. 

Penanganan kasus ini dinilai menjadi ujian serius bagi komitmen aparat dalam memberantas mafia BBM subsidi, sekaligus menjaga kredibilitas institusi penegak hukum di tengah sorotan publik.

Editor : Hanny Wijaya