Ketua Komisi II DPR RI Tegaskan Komitmen Kawal Isu Strategis Papua Barat Daya

SORONG, iNewssorongraya.id — Komitmen DPR RI untuk menyelesaikan berbagai persoalan strategis di Papua Barat Daya semakin menguat. Ketua Komisi II DPR RI, Dr. Muhammad Rifqinizami Karsayuda, SH, MH, menegaskan hal itu saat melakukan kunjungan kerja di Kota Sorong, Jumat (4/7/2025).

Baca Juga

Komisi II DPR RI Desak Percepatan DOB Papua Barat Daya, Anggaran Otsus Naik Tiga Kali Lipat

Dalam pertemuan yang digelar di Hotel Aston Sorong dan dihadiri jajaran pemerintah kabupaten/kota se-Papua Barat Daya, Rifqinizami menegaskan pihaknya datang bukan sekadar menyerap aspirasi, tetapi memastikan langkah nyata untuk menyelesaikan masalah mendasar di provinsi termuda Indonesia tersebut.

"Kami mendengar jeritan masyarakat. Kami datang untuk mendengar langsung agar solusi bisa disusun berdasarkan aspirasi yang otentik," tegas Rifqinizami di hadapan peserta forum.

Dalam pertemuan tersebut, sejumlah kepala daerah menyuarakan problem yang selama ini membelenggu daerah mereka, mulai dari konflik batas wilayah, ketidakjelasan status kepemilikan pulau, konflik konservasi, keterbatasan infrastruktur dasar, hingga rendahnya akses masyarakat lokal terhadap hasil sumber daya alam dan pariwisata.

Baca Juga

Papua Barat Daya Jadi Prioritas DPR RI, Ini Deretan Masalah yang Dibawa ke Senayan

Sorotan tajam disampaikan perwakilan masyarakat Raja Ampat. Mereka mengaku tidak merasakan manfaat ekonomi dari geliat pariwisata dan tambang yang berkembang pesat di wilayahnya.

"Masyarakat kami hanya jadi penonton. Pulau kami bahkan diambil alih tanpa ada ketegasan negara. Sementara tambang dan pariwisata tumbuh, kami tak punya akses. Ini menyakitkan," ungkap seorang tokoh masyarakat Raja Ampat yang disambut riuh forum.

Menanggapi hal itu, Rifqinizami berjanji membawa seluruh aspirasi tersebut ke tingkat nasional.

Baca Juga

Ketua Komisi II DPR RI Soroti Ketimpangan Papua Barat Daya, Desak Negara Hadir untuk Rakyat

"Tahun 2027 kita akan lihat perubahan besar, termasuk pembangunan infrastruktur, peningkatan fiskal daerah, dan penguatan posisi masyarakat lokal dalam pengelolaan sumber daya alam," tandasnya.

Tak hanya Raja Ampat, Pemkab Tambrauw juga menyoroti masalah batas wilayah dengan Kabupaten Manokwari yang belum tuntas meski ada putusan Mahkamah Konstitusi. Selain itu, mereka meminta perhatian serius terkait akses listrik, jalan lintas pantura, dan perlindungan kawasan konservasi yang tumpang tindih dengan pemukiman warga.

Sementara itu, Wakil Bupati Maybrat, Ferdinando Solossa, meminta DPR RI mendorong pendekatan kebijakan yang lebih humanis dan inklusif dalam penyelesaian masalah Papua. Ia juga mengusulkan adanya fasilitasi langsung agar masyarakat Papua Barat Daya bisa menyuarakan aspirasi mereka di DPR RI.

Baca Juga

Progres Pembangunan Kantor Gubernur Nihil, Ketua Komisi II DPR RI Kecewa

Mengakhiri kunjungannya, Rifqinizami menegaskan Papua Barat Daya akan menjadi prioritas nasional, terutama dalam penataan kewilayahan, percepatan pembangunan, dan reformasi regulasi pusat-daerah.

"Papua bukan sekadar wilayah administratif. Papua adalah wajah timur Indonesia yang harus sejahtera bersama-sama," pungkasnya.

Editor : Hanny Wijaya