Ketua Komisi II DPR RI Soroti Ketimpangan Papua Barat Daya, Desak Negara Hadir untuk Rakyat

SORONG, iNewssorongraya.id – Masalah kesenjangan sosial dan ketimpangan pembangunan di Provinsi Papua Barat Daya kembali mencuat dalam pertemuan strategis yang digelar Komisi II DPR RI bersama pemerintah daerah di Kota Sorong, Jumat (4/7/2025).

Baca Juga

Progres Pembangunan Kantor Gubernur Nihil, Ketua Komisi II DPR RI Kecewa

Ketua Komisi II DPR RI, Dr. Muhammad Rifqinizami Karsayuda, menegaskan komitmennya untuk mengawal aspirasi rakyat Papua yang selama ini merasa terpinggirkan, terutama dalam isu penguasaan pulau, konflik batas wilayah, hingga ketimpangan hasil pariwisata dan kelautan.

"Kami ingin Papua tumbuh dari bawah, dengan masyarakat sebagai subjek, bukan objek pembangunan. Kami akan kawal dari Senayan,” tegas Rifqinizami dalam pertemuan yang berlangsung di Hotel Aston, Sorong.

Pulau Dicaplok, Hasil Pariwisata Tak Dirasa

Keluhan paling keras datang dari masyarakat Raja Ampat yang merasa terpinggirkan di tengah geliat pariwisata. Mereka menyuarakan kekecewaan atas maraknya wisatawan yang keluar masuk, namun tak berdampak signifikan bagi ekonomi warga lokal.

"Kami ini hanya lihat wisatawan datang dan pergi. Tapi masyarakat asli tidak pernah merasakan hasilnya. Pulau kami bahkan hilang karena dicaplok. Kami butuh negara hadir," ujar salah satu tokoh masyarakat Raja Ampat di hadapan Ketua Komisi II DPR RI.

Konflik Wilayah Berlarut, Pembangunan Mandek

Persoalan perbatasan administratif juga tak kalah krusial. Wakil dari Pemerintah Daerah Tambrauw menegaskan bahwa konflik wilayah yang telah berlangsung sejak Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 belum kunjung terselesaikan.

Dampaknya, berbagai proyek infrastruktur seperti listrik dan jalan di pesisir utara masih jauh dari kata optimal. Akibatnya, ekonomi masyarakat lokal kian terhambat.

Wakil Bupati Maybrat, Ferdinando Solossa, juga menyoroti ketidakpastian regulasi yang membuat pembangunan di wilayahnya berjalan lambat. Ia mendesak Komisi II DPR RI untuk memfasilitasi pertemuan di Jakarta agar suara Papua bisa didengar secara langsung oleh pemerintah pusat.

Komitmen DPR RI: Keadilan dan Anggaran Berlipat

Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Dr. Rifqinizami menyampaikan bahwa DPR RI telah merancang langkah legislasi yang akan dituangkan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Otonomi Khusus Baru dan Perubahan Tata Kelola Wilayah.

Ia juga mengungkapkan bahwa anggaran pemerintah pusat untuk Papua akan terus meningkat, bahkan diproyeksikan mencapai Rp3,5 triliun dalam beberapa tahun ke depan.

“Dari Rp400 miliar menjadi Rp1,2 triliun, bahkan bisa mencapai Rp3,5 triliun di tahun-tahun mendatang. Tapi bukan hanya soal angka, yang penting adalah keadilan distribusi,” tandasnya.

Ajakan Persatuan Papua

Mengakhiri pertemuan, Ketua Komisi II DPR RI mengajak seluruh kepala daerah di Papua Barat Daya untuk bersatu dan menyusun dokumen resmi yang akan dibawa langsung ke DPR RI.

“Ini bukan hanya soal Sorong, ini soal martabat Papua. Mari kita berjuang bersama,” pungkasnya.

Editor : Hanny Wijaya