Papua Barat Daya Jadi Prioritas DPR RI, Ini Deretan Masalah yang Dibawa ke Senayan

SORONG, iNewssorongraya.id — Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Dr. Muhammad Rifqinizami Karsayuda, SH, MH, menyatakan komitmen penuh untuk menjadikan Papua Barat Daya sebagai prioritas dalam program legislasi nasional. Hal ini ditegaskannya saat melakukan kunjungan kerja di Kota Sorong, Jumat (4/7/2025).

Baca Juga

Remaja 15 Tahun Terlibat Curanmor di 10 Lokasi di Kota Sorong

Dalam forum strategis yang digelar di Hotel Aston Sorong, Rifqinizami menampung langsung berbagai keluhan serius dari para kepala daerah se-Papua Barat Daya. Isu batas wilayah, konflik konservasi, ketimpangan infrastruktur, hingga minimnya keadilan fiskal mencuat dalam pertemuan tersebut.

“Kami datang bukan sekadar seremonial. Kami hadir untuk mendengar jeritan masyarakat dan menyusun solusi nyata berdasarkan aspirasi otentik,” tegas Rifqinizami di hadapan para peserta forum.

Keluhan paling tajam datang dari masyarakat Raja Ampat yang menyuarakan keresahan soal ketimpangan manfaat dari sektor pariwisata dan kelautan. Mereka mengaku tidak menikmati keuntungan ekonomi, meski potensi wisata dan tambang di wilayah itu sangat besar.

Baca Juga

Masyarakat Adat Suku Moi Papua Barat Daya Menolak Proyek Sawit Rp24 Triliun

“Masyarakat kami hanya jadi penonton. Pulau kami bahkan diambil alih tanpa ketegasan negara. Sementara tambang dan pariwisata berkembang, kami tak punya akses. Ini menyakitkan,” ungkap seorang tokoh masyarakat Raja Ampat dalam forum tersebut.

Tak hanya itu, Pemerintah Kabupaten Tambrauw turut menyuarakan persoalan pelik, mulai dari sengketa batas wilayah dengan Kabupaten Manokwari yang tak kunjung tuntas meski telah ada putusan Mahkamah Konstitusi, hingga persoalan akses listrik dan jalan lintas pantura.

Wakil Bupati Maybrat, Ferdinando Solossa, juga mendesak adanya pendekatan kebijakan yang lebih humanis dalam menyelesaikan berbagai masalah di Papua Barat Daya. Ia meminta DPR RI, khususnya Komisi II, memfasilitasi jalur langsung bagi rakyat Papua Barat Daya untuk menyampaikan aspirasi di Senayan.

Baca Juga

Masyarakat Moi Menolak Proyek Sawit Raksasa di Papua Barat Daya

Menanggapi hal itu, Ketua Komisi II DPR RI menegaskan bahwa semua persoalan tersebut akan dibawa ke tingkat nasional untuk ditindaklanjuti bersama kementerian terkait.

“Tahun 2027 kita akan lihat perubahan besar, termasuk pembangunan infrastruktur, peningkatan fiskal daerah, dan penguatan posisi masyarakat lokal dalam pengelolaan sumber daya alam,” janjinya.

Di akhir pertemuan, Rifqinizami menegaskan bahwa Papua Barat Daya akan menjadi prioritas utama dalam penataan kewilayahan, percepatan pembangunan, dan reformasi regulasi pusat-daerah.

Baca Juga

MRPPBD Ancam Lapor Presiden Prabowo, Dugaan Ilegal Logging Dibekingi Oknum Aparat Mencuat

“Papua bukan sekadar wilayah administratif. Papua adalah wajah timur Indonesia yang harus sejahtera bersama-sama,” pungkasnya.

Editor : Hanny Wijaya