YAHUKIMO, iNewssorongraya.id – Satgas Operasi Damai Cartenz-2026 menegaskan bahwa operasi penegakan hukum di KM 4 Logpon, Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo, tidak ditujukan kepada masyarakat sipil.
Penegasan itu disampaikan setelah operasi pada Jumat (17/7/2026) menyebabkan tiga orang yang disebut sebagai anggota kelompok Kodap XVI Yahukimo Batalyon Yamue meninggal dunia.
Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz-2026, Kombes Pol Yusuf Sutejo, mengatakan sasaran tindakan aparat adalah pelaku tindak pidana bersenjata yang dinilai mengancam keselamatan masyarakat dan petugas.
"Kami menegaskan bahwa penegakan hukum ini ditujukan kepada pelaku tindak pidana bersenjata yang mengancam keselamatan masyarakat dan petugas, bukan kepada masyarakat sipil. Seluruh tindakan dilaksanakan secara profesional, proporsional, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku," tegas Yusuf.
Menurut kepolisian, operasi dilakukan setelah penyelidikan intensif terhadap keberadaan kelompok pimpinan buronan Ronal Heluka di sebuah rumah persinggahan kawasan Logpon.
Aparat menyatakan mendapatkan perlawanan saat operasi berlangsung. Tiga orang yang meninggal kemudian diidentifikasi sebagai Roni Rubis, Kumis Passae, dan Orgenes Bayage.
Empat warga berinisial OH, SM, MM, dan LM juga diamankan untuk dimintai keterangan. Penyidik masih mendalami hubungan mereka dengan kelompok bersenjata sehingga keterlibatan masing-masing belum dapat disimpulkan.
Wakil Kepala Operasi Damai Cartenz-2026, Kombes Pol Adarma Sinaga, meminta masyarakat tetap tenang dan tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi.
"Penyidik akan terus mendalami keterkaitan para pelaku, asal-usul persenjataan, serta jaringan yang diduga masih beroperasi. Kami juga mengimbau masyarakat agar tetap tenang, tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi, serta segera menyampaikan informasi kepada petugas apabila mengetahui hal-hal yang dapat membantu proses penegakan hukum," kata Adarma.
Pengamanan warga sipil menjadi aspek penting karena operasi berlangsung di kawasan yang juga dihuni masyarakat. Aparat berkewajiban memastikan tindakan penegakan hukum tetap terukur, dapat dipertanggungjawabkan, dan tidak menimbulkan dampak terhadap penduduk yang tidak terlibat.
Keterbukaan hasil penyidikan, kejelasan status orang yang diamankan, serta pemeriksaan terhadap penggunaan kekuatan akan menentukan kepercayaan publik terhadap jaminan perlindungan warga sipil dalam setiap operasi keamanan di Papua.
Editor : Hanny Wijaya
Artikel Terkait
