Ruang Digital Papua Memanas: Parjal Soroti Hoaks Terstruktur dan Polarisasi Berbahaya

Selain itu, ia menyinggung isu pembubaran Majelis Rakyat Papua Barat yang ramai diperbincangkan di media sosial. Isu tersebut dinilai telah dimanfaatkan oleh pihak tidak bertanggung jawab untuk menyebarkan informasi menyesatkan demi kepentingan viralitas.

“Isu ini diikuti penyebaran hoaks yang hanya mengejar viral tanpa melihat dampak negatifnya,” katanya.

Ronald menekankan pentingnya langkah antisipatif dari aparat keamanan melalui patroli siber dan deteksi dini terhadap konten bermuatan SARA maupun hoaks.

“Jangan menunggu sampai terjadi konflik baru bertindak. Harus ada deteksi dan pencegahan sejak sekarang,” tegasnya.

Ia juga menggarisbawahi peran strategis para tokoh Papua—baik tokoh adat, intelektual, maupun masyarakat—untuk menahan diri dan tidak memperkeruh situasi di ruang publik.

Menurutnya, mekanisme hukum adat harus diaktifkan lebih awal sebagai instrumen pencegahan konflik, termasuk pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang berpotensi memicu perpecahan.

“Jangan menunggu masalah terjadi baru diselesaikan secara adat. Itu bukan keberhasilan, tetapi keterlambatan,” ujarnya.

Ronald menegaskan bahwa stabilitas dan kedamaian di Tanah Papua merupakan tanggung jawab kolektif seluruh elemen masyarakat. Sinergi antara aparat keamanan, tokoh adat, dan masyarakat dinilai krusial untuk menjaga kondisi tetap kondusif di tengah dinamika digital yang kian kompleks.

“Kita ingin Papua tetap damai, masyarakat hidup berdampingan dengan aman dan saling menghargai,” pungkasnya.

Editor : Chanry Suripatty