Fopera Desak DPD dan MRP Hentikan Polemik, Fokus Tangani Konflik dan Krisis Kemanusiaan

SORONG KOTA, iNewsSorongRaya.id – Forum Pengawal Perjuangan Rakyat (Fopera) Papua Barat Daya melontarkan kritik keras terhadap polemik terbuka antara anggota DPD dan Majelis Rakyat Papua (MRP) yang dinilai semakin memperkeruh situasi di tengah krisis kemanusiaan di Tanah Papua.

Di saat konflik bersenjata, pengungsian, dan persoalan hak asasi manusia masih berlangsung, elite politik justru dinilai sibuk mempertontonkan perdebatan di ruang publik tanpa solusi konkret.

Baca Juga

Wacana Bubarkan MRP Dapat Perhatian Serius, Fopera: Jangan Picu Kegaduhan

Ketua Fopera Papua Barat Daya, Yanto Ijie, menegaskan bahwa perseteruan tersebut mencerminkan hilangnya empati sebagian elit terhadap penderitaan rakyat.

“Di saat rakyat menjerit, menanti pertolongan dan sentuhan langsung, mereka justru sibuk mengadu argumen. Ini adalah pertunjukan kebodohan,” tegas Yanto dalam keterangannya, Jumat (10/4/2026).

Yanto menilai polemik antara oknum anggota DPD RI perwakilan Papua dan MRP tidak hanya membuang energi, tetapi juga menunjukkan kegagalan memahami kondisi riil di lapangan.

Baca Juga

Anak Muda Papua Satukan Tekad Dukung Bahlil Lahadalia Jadi Ketua Umum Partai Golkar

Menurut Yanto, situasi Papua saat ini diwarnai oleh berbagai persoalan serius, mulai dari konflik bersenjata yang menimbulkan korban jiwa, penembakan terhadap aparat TNI-Polri, hingga ribuan warga yang masih hidup dalam pengungsian.

Selain itu, isu eksploitasi sumber daya alam dan kerusakan lingkungan juga dinilai belum mendapat perhatian serius dari para pengambil kebijakan.

“Mereka tidak paham rasa sakit rakyat. Yang terjadi justru sebaliknya—ego dan kesombongan dipertontonkan di tengah penderitaan masyarakat,” lanjut Yanto.

Yanto menegaskan, konflik antar elit hanya akan memperpanjang krisis yang ada. Selama fokus tidak diarahkan pada penyelesaian masalah mendasar, persoalan seperti pelanggaran HAM, pengungsian, dan ketimpangan pembangunan akan terus berlarut.

Yanto menilai, tidak ada pihak yang benar-benar diuntungkan dari pertikaian tersebut, selain memperbesar jarak antara pemerintah dan masyarakat.

“Tidak ada pemenang dalam pertikaian ini. Yang ada hanya rakyat yang terus menjadi korban,” tegasnya.

Sebagai langkah konkret, sebagai Ketua Umum Fopera, Papua Barat Daya, Yanto Ijie mendesak seluruh pihak untuk segera menghentikan polemik dan mengalihkan perhatian pada penanganan masalah prioritas.

Beberapa agenda mendesak yang disoroti antara lain:

• Penanganan pengungsi secara menyeluruh
• Penghentian kekerasan dan konflik bersenjata
• Evaluasi investasi yang merugikan masyarakat adat dan lingkungan

Fopera menurut Yanto, juga mendorong seluruh elit politik, baik di pusat maupun daerah, untuk mengedepankan kolaborasi dan menurunkan ego demi kepentingan masyarakat luas.

Di sisi lain, Yanto mengingatkan agar anggota DPD RI dan MRP tidak menjadi beban tambahan bagi pemerintah daerah. Mereka diminta berperan aktif membantu gubernur, bupati, dan wali kota dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.

“Rakyat Papua butuh solusi nyata, pelayanan langsung, dan bantuan konkret. Bukan sandiwara politik dan kesombongan,” tandas Yanto.

Editor : Hanny Wijaya