Langkah Dewasa Selly Kareth: Redam Konflik dengan Permintaan Maaf, Ajak Papua Tetap Bersatu

SORONG KOTA, iNewsSorongraya.id – Polemik panas antara Anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) Selly Kareth dan Senator Paul Finsen Mayor yang sempat memicu kegaduhan di ruang publik akhirnya memasuki fase mereda. Selly Kareth menyampaikan permohonan maaf terbuka kepada masyarakat Papua sekaligus menyerukan penghentian provokasi yang berpotensi memecah belah. 

Permohonan maaf tersebut disampaikan melalui pernyataan tertulis yang ditujukan kepada publik luas, menyusul dinamika perdebatan yang berkembang di media sosial. Langkah ini dinilai sebagai upaya strategis untuk menurunkan tensi konflik yang sebelumnya menguat dan berisiko mengganggu stabilitas sosial di Tanah Papua.
“Dengan ini saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Papua yang ada di Tanah Papua bahkan seluruh belahan bumi lainnya yang ikut memberikan atensi penuh dalam polemik yang terjadi,” ujar Selly Kareth dalam keterangannya. 

Ia juga mengakui kekhilafan pribadi dan menegaskan bahwa permohonan maaf tersebut lahir dari kesadaran sebagai manusia yang tidak luput dari kesalahan.
“Saya secara pribadi dengan penuh kerendahan hati menyampaikan permohonan maaf saya kepada seluruh keluarga besar saya atas kesalahan yang terjadi sebagai bentuk kekurangan saya sebagai manusia,” lanjutnya. 

Tidak hanya berhenti pada permintaan maaf, Selly secara tegas mengajak seluruh pihak untuk menghentikan polemik yang dinilai telah melebar ke ruang publik. Ia menekankan pentingnya menjaga stabilitas sosial di tengah tekanan ekonomi dan meningkatnya angka kriminalitas.
“Saya mengajak kita untuk menghentikan polemik ini, biarkan masalah ini selesai sesuai mekanisme yang ada. Masyarakat sudah susah karena keadaan ekonomi yang sulit dan angka kejahatan yang semakin meningkat,” tegasnya. 

Dalam pernyataannya, Selly juga menyoroti bahaya narasi yang membelah identitas masyarakat Papua, khususnya dikotomi antara Papua gunung dan Papua pantai. Ia menilai narasi tersebut berpotensi merusak persatuan sekaligus mempersempit peluang kerja bagi Orang Asli Papua (OAP).
“Stop mengkotak-kotakan Papua gunung atau pantai sebab kita adalah satu yaitu Papua,” katanya.

Menurutnya, jika dikotomi tersebut terus dipelihara, maka akan muncul sekat sosial yang dapat berdampak pada pembatasan akses kerja dan memperdalam kesenjangan di tengah masyarakat Papua. 

Selain itu, Selly juga menyoroti fenomena kekerasan verbal di ruang digital, khususnya terhadap perempuan. Ia menegaskan bahwa praktik penghinaan tidak boleh dinormalisasi dalam kondisi apa pun.
“Stop menormalisasikan kebiasaan menghina, mengejek dan merendahkan perempuan apalagi secara live di media sosial. Laki-laki sejati tidak merendahkan wanita,” ujarnya. 

Ia juga mengingatkan pentingnya literasi informasi di tengah derasnya arus konten digital yang berpotensi memicu kesalahpahaman.
“Budayakan untuk selalu mengkaji ulang setiap informasi yang didengar sehingga kita bijaksana dalam membuat keputusan bahkan penilaian,” katanya. 

Dalam konteks hukum, Selly meminta masyarakat untuk tidak terlibat secara berlebihan dan menyerahkan sepenuhnya proses penyelesaian kepada mekanisme yang berlaku.
“Untuk proses hukum biarkan berjalan sebagaimana mestinya, masyarakat tidak perlu terbawa dalam permasalahan ini,” ujarnya. 

Pernyataan tersebut menjadi penanda penting bahwa konflik yang sempat memanas di ruang publik diharapkan segera mereda dan tidak berkembang menjadi gesekan sosial yang lebih luas.

Di sisi lain, dinamika polemik ini juga mendapat perhatian dari tokoh adat. Kepala Suku Besar Byak Papua Barat Daya, Hengky Korwa, melalui Tokoh Muda Suku Byak Herry Korano, mengimbau masyarakat untuk tidak memperkeruh situasi dengan komentar di media sosial. 

Ia menyampaikan bahwa arahan tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga kondusivitas antar sesama Orang Asli Papua (OAP), sekaligus meredam potensi konflik horizontal yang dapat merugikan masyarakat sendiri. 

Polemik yang sebelumnya memanas kini memasuki fase deeskalasi, dengan seruan kuat dari berbagai pihak untuk mengedepankan persatuan, menahan diri, dan menghentikan penyebaran narasi provokatif demi menjaga Papua tetap aman dan kondusif. 

Editor : Hanny Wijaya