Pemprov PBD Gelar Rakor Tertutup Jelang Kunker Wapres Gibran, Sekda Larang Wartawan Meliput

SORONG KOTA, iNewssorongraya.id  — Menjelang kunker Wapres RI Gibran Rakabuming Raka ke Kota Sorong dan Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya, Pemerintah Provinsi setempat menggelar rapat koordinasi tertutup yang memicu tanda tanya. Wartawan yang hendak meliput justru diminta keluar dari ruang rapat, memperkuat spekulasi soal sensitivitas agenda kunjungan orang nomor dua di Indonesia tersebut. 

Rapat koordinasi (rakor) persiapan kunjungan kerja Wakil Presiden berlangsung di ruang rapat utama lantai III Kantor sementara Gubernur Papua Barat Daya, Senin (20/4/2026). Pertemuan itu dipimpin langsung Gubernur Elisa Kambu dan dihadiri unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Sejumlah pejabat tinggi tampak hadir, termasuk jajaran TNI-Polri seperti Kapolda Papua Barat Daya, Wakapolda, Pangdam XVIII Kasuari, hingga perwakilan Paspampres. Wali Kota Sorong, perwakilan Pemkab Sorong, serta Bupati Raja Ampat juga mengikuti pembahasan, sebagian melalui sambungan daring.

Namun, akses informasi terhadap rapat tersebut dibatasi. Wartawan yang telah berada di lokasi diminta meninggalkan ruangan sebelum pembahasan dimulai.
“Rekan-rekan wartawan dan media diminta untuk keluar dari ruang rapat,” ujar Pj Sekda Papua Barat Daya, Yakop Kareth.

Keputusan itu menegaskan bahwa seluruh pembahasan dilakukan secara tertutup tanpa akses publik, termasuk terkait detail pengamanan dan substansi agenda kunjungan. 

Berdasarkan dokumen rencana kunjungan, kunker Wapres akan berlangsung selama dua hari, 21–22 April 2026, dengan sejumlah agenda strategis. 

Pada hari pertama, Wakil Presiden dijadwalkan tiba di Kota Sorong sekitar pukul 18.00 WIT menggunakan pesawat khusus. Penyambutan dilakukan secara terbatas di bandara, diikuti pertemuan dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, hingga organisasi kepemudaan dalam forum tertutup di salah satu lokasi. 

Hari kedua diisi agenda lapangan, mulai dari kunjungan ke Pasar Ikan Jembatan Puri, peninjauan layanan kesehatan di RS John Piet Wanane, hingga perjalanan ke Raja Ampat. 

Di wilayah Raja Ampat, Wakil Presiden direncanakan mengunjungi kampung nelayan, fasilitas kesehatan, serta meninjau program pembangunan berbasis masyarakat dan sektor pariwisata. 

Pengamanan Ketat dan Protokol Khusus
Sejumlah ketentuan teknis diberlakukan selama kunjungan berlangsung. Setiap titik kunjungan diwajibkan memasang bendera Merah Putih dengan jarak tertentu, sementara pemasangan baliho dilarang. 

Selain itu, kegiatan sosial seperti interaksi dengan kelompok masyarakat, termasuk ibu-ibu janda, telah diatur secara terpusat oleh Dinas Sosial setempat. 

Keterlibatan unsur TNI, Polri, dan Paspampres dalam rakor tertutup mengindikasikan tingkat pengamanan tinggi dalam kunjungan ini, meskipun detailnya tidak dibuka ke publik. 

Rakor tertutup bukan hal baru dalam agenda kenegaraan, terutama yang melibatkan pejabat tinggi negara. Namun, pengusiran wartawan dari ruang rapat memperkuat persepsi adanya isu sensitif yang dibahas. 

Secara umum, kunjungan ke wilayah strategis seperti Papua Barat Daya—termasuk kawasan prioritas seperti Raja Ampat—sering berkaitan dengan isu pembangunan, hingga pendekatan sosial-politik pemerintah pusat. 

Minimnya transparansi dalam tahap persiapan justru membuka ruang spekulasi publik, terutama terkait fokus utama kunjungan Wakil Presiden.

Kunjungan kerja Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke Papua Barat Daya menjadi sorotan, bukan hanya karena agendanya yang padat, tetapi juga dinamika di balik persiapannya. Rakor tertutup dan pembatasan akses media menandai bahwa kunjungan ini tidak sekadar seremonial, melainkan sarat kepentingan strategis yang belum sepenuhnya terungkap ke publik.

Editor : Hanny Wijaya