Hari Otsus Papua ke-24: MRP Papua Barat Daya Soroti Kemunduran Realisasi Anggaran

SORONG KOTA, iNewssorongraya.id – Peringatan Hari Ulang Tahun Otonomi Khusus (Otsus) Papua ke-24 di Halaman Kantor Gubernur Papua Barat Daya, Jumat (21/11/2025), menjadi momentum evaluasi serius atas efektivitas pelaksanaan kebijakan strategis tersebut. Ketua Pokja Adat Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Barat Daya, Yang Mulia Mesak Mambraku, ST, menegaskan bahwa meski Otsus memberi dampak positif, pengelolaan anggarannya justru menunjukkan tren kemunduran.

Baca Juga

Diduga Langgar Kode Etik, MRP Akan Laporkan KPU RI dan KPU PBD ke Bawaslu dan DKPP RI

Dalam keterangannya kepada media, Mesak menyatakan bahwa Otsus tetap menjadi instrumen penting untuk mempercepat kesejahteraan Orang Asli Papua (OAP). Namun, ia menilai realisasi anggaran Otsus tahun ini belum memenuhi ekspektasi.
“Dengan semangat pelaksanaan Hari Ulang Tahun Otonomi Khusus Papua hari ini yang ke-24, pemaparan Bapak Gubernur sudah menggambarkan dampak kehadiran Otonomi Khusus. Tetapi instrumen pengelolaan dan penyerapan anggaran hari ini mengalami kemunduran,” ujar Mesak.

Ia menyoroti besarnya alokasi dana Otsus yang tidak sebanding dengan persentase realisasi di Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Persentase realisasinya tidak sesuai harapan. Kami memberikan apresiasi terhadap kinerja pemerintah provinsi, tetapi perlu langkah konkret agar peruntukan dana Otsus bisa berjalan lebih efektif,” tegasnya.

Mesak menambahkan bahwa Otsus tidak boleh berhenti sebagai simbol politik semata.
“Harapan kita, otonomi khusus menjadi alat untuk menjaga harkat dan martabat Orang Papua sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia,” katanya.

Baca Juga

Pj Gubernur Resmi Melantik Pimpinan Majelis Rakyat Papua Barat Daya

Menurutnya, penguatan peran MRP sebagai representasi kultural OAP harus disertai kolaborasi lintas lembaga. “Kelompok kerja adat membutuhkan sinergitas dengan pemerintah dan lembaga lain agar sasaran Otsus benar-benar menyentuh masyarakat Papua,” ujarnya.

Sebelumnya, Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, menegaskan bahwa Otsus merupakan pilar strategis pembangunan dan instrumen untuk memperkuat jati diri OAP.
“Otonomi Khusus mendorong peningkatan kesejahteraan Orang Asli Papua, memperkuat pembangunan, serta menjaga jati diri dan martabat OAP,” kata Kambu dalam sambutannya.

Upacara tersebut dihadiri Wakil Gubernur Ahmad Nausrau, Wakil Wali Kota Sorong Anshar Karim, Sekda Yakob Kareth, Ketua DPRD Kota Sorong John Lewerissa, jajaran TNI–Polri, ASN, serta mahasiswa.

Dengan mengusung tema “Otonomi Khusus sebagai Pilar Transformasi Daerah Menuju Kemandirian dan Kemajuan”, Gubernur menyampaikan laporan perkembangan realisasi dana Otsus hingga 19 November 2025. Hasilnya menunjukkan rendahnya serapan anggaran di sejumlah OPD:

• Block Grant (1%): Rp93,99 miliar dari Rp173,12 miliar (53,41%) – 15 OPD
• Specific Grant: Rp101,23 miliar dari Rp209,52 miliar (48,31%) – 10 OPD
• DTI: Rp28,56 miliar dari Rp126,04 miliar (22,67%) – 4 OPD
• SILPA Block Grant: Rp22,07 miliar dari Rp79,29 miliar (27,75%) – 7 OPD
• SILPA Specific Grant: Rp12,53 miliar dari Rp116,53 miliar (10,75%) – 9 OPD
• SILPA DTI: Rp11,15 miliar dari Rp39,09 miliar (28,53%) – 4 OPD
• SILPA DBH Migas Otsus: Rp47 miliar dari Rp67,61 miliar (69,51%) – 4 OPD

Kambu menegaskan bahwa pengelolaan dana Otsus harus semakin akuntabel dan berbasis kebutuhan.
“Keberhasilan Otsus tidak diukur dari besarnya anggaran, tetapi dari kualitas belanja dan manfaat nyata bagi rakyat,” ujarnya. 

Menurut Gubernur, sejumlah program prioritas yang sudah berjalan antara lain:

• perluasan akses pendidikan melalui beasiswa dan afirmasi OAP,
• pembangunan fasilitas kesehatan dan infrastruktur dasar,
• penguatan ekonomi lokal berbasis UMKM,
• serta peningkatan kapasitas pemerintahan daerah.

Meski demikian, ia mengingatkan bahwa Papua Barat Daya masih menghadapi tantangan serius seperti kemiskinan, pengangguran, kesenjangan antarwilayah, dan kualitas SDM.
“Otsus memberi instrumen dan ruang gerak, tetapi kitalah yang menentukan berhasil atau tidaknya pelaksanaan,” tegasnya.

Kambu mengajak seluruh elemen untuk berkolaborasi mengawal tata kelola Otsus.
“Mari kita wujudkan Papua Barat Daya yang aman, damai, sejahtera, dan bermartabat, di mana Orang Asli Papua menjadi tuan di negeri sendiri,” tutupnya.

Editor : Hanny Wijaya