Pemprov Papua Barat Daya Matangkan Program Makan Bergizi Gratis, Satgas Segera Dibentuk

SORONG, iNewsSorong.id - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat Daya mengambil langkah strategis dalam menyukseskan program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG). Melalui Rapat Koordinasi (Rakor) yang berlangsung pada Selasa (14/1/2025) di Hotel Rylich Panorama, Kota Sorong, seluruh pemangku kepentingan bersepakat untuk mempercepat implementasi program demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya anak-anak dan ibu hamil.

Baca Juga

Pj Wali Kota Sorong Tinjau Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di SD Negeri 12 Rufei

Rakor ini dihadiri oleh seluruh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Papua Barat Daya, wali kota, bupati, serta berbagai stakeholder terkait. Dalam pertemuan ini, ditetapkan enam poin penting yang akan menjadi dasar pelaksanaan program MBG di wilayah tersebut.

Penjabat Gubernur Papua Barat Daya, Mohammad Musa’ad, menegaskan kesiapan pemerintah daerah dalam melaksanakan program MBG sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Sasaran utama program ini mencakup peserta didik dari tingkat PAUD hingga SMA/SMK, serta ibu hamil dan ibu menyusui.

Untuk memastikan kelancaran implementasi, Rakor juga menyepakati pembentukan satuan tugas (satgas) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang terdiri dari unsur pemerintah, TNI, Polri, dan stakeholder lainnya.

“Satgas ini akan bertanggung jawab dalam memastikan distribusi makanan bergizi tepat sasaran dan berjalan sesuai dengan roadmap yang telah disusun,” ungkap Musa’ad.

Salah satu strategi utama dalam program MBG adalah sinergi dengan Sekolah Sepanjang Hari (SSH). Siswa yang bersekolah dalam sistem ini akan menerima makanan bergizi tiga kali sehari, sehingga memastikan kebutuhan gizi mereka terpenuhi secara optimal.

“Namun, saat ini penerapan sistem sekolah sehari penuh masih dalam tahap pilot project di beberapa sekolah,” jelas Musa’ad.

Baca Juga

Pemerintah Kota Sorong Gelar Rakor Bahas Program Makan Bergizi Gratis

Kepala Bapperida Papua Barat Daya, Rahman, menyoroti pentingnya identifikasi daerah prioritas, terutama wilayah dengan tingkat stunting tinggi dan aksesibilitas rendah. Ia juga menekankan perlunya kolaborasi lintas sektor untuk mengatasi tantangan logistik, penyediaan dapur, dan infrastruktur pendukung lainnya.

Selain itu, evaluasi program MBG akan dilakukan setiap tiga bulan guna memastikan efektivitas pelaksanaan serta mengatasi kendala yang mungkin muncul di lapangan.

Dalam Rakor tersebut, Musa’ad menyampaikan pesan tegas dari Presiden Prabowo Subianto agar pelaksanaan program ini segera dieksekusi tanpa terlalu banyak diskusi.

“Pesan dari Bapak Presiden jelas: jangan terlalu banyak rapat dan pertemuan, tapi lebih banyak eksekusi,” tegasnya.

Untuk itu, Pemprov Papua Barat Daya akan segera berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional guna memastikan program ini berjalan sesuai dengan standar nasional. Pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) juga akan melibatkan tenaga ahli guna menjamin kualitas layanan yang diberikan.

Kapolda Papua Barat Daya, Brigjen Pol. Gatot Haribowo, serta perwakilan dari Pangdam XVIII/Kasuari dan kementerian terkait turut menyampaikan dukungan penuh terhadap program ini. Kolaborasi lintas sektor dianggap krusial dalam memastikan keberhasilan program MBG di Papua Barat Daya.

Dengan komitmen kuat dari seluruh pihak, program Makan Bergizi Gratis di Papua Barat Daya diharapkan dapat berjalan lancar dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat, terutama generasi muda yang menjadi harapan masa depan bangsa.

Editor : Chanry Suripatty