AIMAS, iNewssorongraya.id — Pelayanan operasi jantung di RSUD John Piet Wanane belum kembali berjalan sejak tindakan perdana pada 2023 karena rumah sakit belum memiliki dokter bedah jantung tetap dan menghadapi kesenjangan pembiayaan insentif.
Hal itu terungkap dalam kunjungan kerja anggota DPR Papua Barat Daya Daerah Pemilihan III Kabupaten Sorong bersama jajaran RSUD John Piet Wanane dan Dinas Kesehatan belum lama ini. Pertemuan itu digelar sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPR untuk memperoleh gambaran langsung mengenai kondisi, tantangan, dan kebutuhan pengembangan rumah sakit.
Direktur RSUD John Piet Wanane, dr. Hendrik Onesimus Timotius Mansa, menjelaskan operasi perdana tersebut masih bergantung pada dokter spesialis dan peralatan medis dari luar rumah sakit.
"Setelah pelaksanaan pertama, rumah sakit tidak lagi menjalankan operasi serupa. Selain membutuhkan dokter spesialis bedah jantung, manajemen masih harus memenuhi peralatan dan sarana pendukung,"ungkapnya.
Kendala utama terletak pada biaya insentif dokter spesialis yang diperkirakan mencapai Rp80 juta hingga Rp100 juta per bulan.
RSUD John Piet Wanane sebenarnya telah memperoleh kesempatan merekrut dokter bedah jantung melalui Program Pendayagunaan Dokter Spesialis Kementerian Kesehatan. Dokter yang dituju juga disebut telah bersedia bergabung.
Namun, proses perekrutan belum selesai karena rumah sakit dan pemerintah masih membahas besaran insentif. Pemerintah daerah melalui Sekretariat Daerah baru menyatakan kemampuan sekitar Rp30 juta per bulan.
“Namun, berdasarkan hasil pembahasan, kemampuan Pemerintah Daerah melalui Sekretariat Daerah saat ini hanya dapat mengakomodasi insentif hingga sekitar Rp30 juta per bulan, sehingga masih terdapat selisih yang perlu dicarikan solusi,” kata Hendrik.
Dengan kebutuhan minimal Rp80 juta, terdapat kekurangan sedikitnya Rp50 juta per bulan. Jika kebutuhan mencapai Rp100 juta, selisih pembiayaannya membesar menjadi Rp70 juta setiap bulan.
Masalah tersebut memperlihatkan bahwa investasi alat kesehatan tidak otomatis menghasilkan pelayanan apabila tidak disertai anggaran untuk tenaga ahli. RSUD John Piet Wanane menyatakan telah memiliki fasilitas pemasangan ring jantung dan kemoterapi yang siap dijalankan, tetapi keberlanjutan layanan tetap bergantung pada dokter dan biaya operasional.
Sementara itu, DPR Papua Barat Daya menyatakan kebutuhan rumah sakit akan dibawa ke dalam pembahasan Perubahan APBD. Ketua tim DPR, Zeth Kadakolo, mengatakan persoalan yang disampaikan manajemen akan menjadi bahan pertimbangan penganggaran sesuai kemampuan keuangan daerah.
Dewan juga berencana mempertemukan pemerintah provinsi, Pemerintah Kabupaten Sorong, manajemen rumah sakit, dan pemangku kepentingan lain untuk mencari jalan keluar.
Namun, keputusan anggaran harus disertai perhitungan keberlanjutan. Operasi jantung tidak hanya memerlukan insentif dokter, tetapi juga tim anestesi, perawat terlatih, obat, ruang perawatan intensif, peralatan penunjang, dan biaya pemeliharaan.
Pembahasan Perubahan APBD akan menjadi ujian terhadap prioritas pemerintah. Tanpa keputusan pembiayaan yang jelas, fasilitas jantung yang telah disiapkan berisiko tetap menganggur, sementara pasien harus terus bergantung pada rujukan keluar Papua Barat Daya.
Editor : Hanny Wijaya
Artikel Terkait
