AIMAS, iNewssorongraya.id — RSUD John Piet Wanane belum memiliki satu pun tempat tidur untuk pelayanan hemodialisis atau cuci darah, meskipun rumah sakit tersebut menerima pasien dari sejumlah kabupaten dan kota di Papua Barat Daya.
Kondisi itu disampaikan dokter spesialis bedah RSUD John Piet Wanane, dr. Jerry Nikijuluw, dalam dalam kunjungan kerja anggota DPR Papua Barat Daya Daerah Pemilihan III Kabupaten Sorong bersama jajaran RSUD John Piet Wanane dan Dinas Kesehatan belum lama ini. Pertemuan itu digelar sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPR untuk memperoleh gambaran langsung mengenai kondisi, tantangan, dan kebutuhan pengembangan rumah sakit.
Jerry membandingkan fasilitas tersebut dengan RSUD Panembahan yang, menurut hasil kunjungan pihaknya, telah memiliki sekitar 40 tempat tidur hemodialisis sejak 2011.
“Sementara itu, hingga saat ini RSUD John Piet Wanane belum memiliki satu pun tempat tidur yang dapat digunakan untuk pelayanan hemodialisa,” kata Jerry.
Ketiadaan fasilitas tersebut memperlihatkan jarak antara posisi RSUD John Piet Wanane sebagai rumah sakit penerima rujukan dan kapasitas layanan yang tersedia. Pasien yang membutuhkan cuci darah masih harus mencari pelayanan di fasilitas kesehatan lain atau dirujuk keluar daerah.
Manajemen rumah sakit menyatakan masalahnya tidak hanya berkaitan dengan pengadaan tempat tidur dan mesin. Skema pembiayaan pelayanan juga dinilai belum mampu menutup kebutuhan operasional.
Direktur RSUD John Piet Wanane, dr. Hendrik Onesimus Timotius Mansa, menjelaskan pembayaran BPJS Kesehatan untuk satu tindakan hemodialisis pada rumah sakit tipe C berada di kisaran Rp800 ribu.
Dari pendapatan itu, sekitar Rp360 ribu dialokasikan untuk jasa dokter dan perawat, sedangkan Rp440 ribu digunakan untuk operasional. Sementara itu, biaya bahan habis pakai saja disebut mencapai sedikitnya Rp550 ribu per tindakan.
Rumah sakit masih harus membiayai pemeriksaan laboratorium, obat-obatan, dan transfusi darah. Biaya satu kantong darah disebut mencapai Rp460 ribu. Dengan komponen tersebut, pelayanan cuci darah berpotensi menghasilkan defisit bagi rumah sakit.
Manajemen memperkirakan tarif BPJS dapat meningkat menjadi sekitar Rp1,3 juta per tindakan apabila kapasitas rumah sakit memenuhi klasifikasi tipe B.
Penjelasan tersebut menunjukkan pembangunan unit hemodialisis membutuhkan skema yang lebih lengkap daripada sekadar pengadaan alat. Pemerintah perlu memastikan kesiapan ruangan, sumber daya manusia, bahan medis, sistem air, pemeliharaan mesin, serta jaminan pembiayaan berkelanjutan.
Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Sorong, J.P. Makatita, mengakui layanan tersebut dibutuhkan masyarakat. Menurut dia, tersedianya fasilitas hemodialisis di RSUD John Piet Wanane akan mengurangi kebutuhan pasien untuk pergi keluar daerah.
“Dengan tersedianya layanan tersebut di RSUD John Piet Wanane, masyarakat tidak lagi harus dirujuk atau pergi ke luar daerah untuk memperoleh pelayanan cuci darah,” ujarnya.
Ketiadaan satu pun tempat tidur cuci darah seharusnya menjadi ukuran konkret dalam menentukan prioritas anggaran kesehatan. Tanpa dukungan pembiayaan dan fasilitas yang terintegrasi, rencana menjadikan RSUD John Piet Wanane sebagai pusat rujukan hanya akan berhenti sebagai target administratif.
Editor : Hanny Wijaya
Artikel Terkait
