Peneliti Celios Sebut Masyarakat Papua Menanggung Kerugian Ekologis dan Sosial

SORONG, iNewssorongraya.id — Pertumbuhan ekonomi Papua dinilai menyembunyikan ongkos besar yang tidak tercatat dalam angka PDRB, investasi, maupun penerimaan negara. Di tengah triliunan rupiah nilai ekonomi dari sektor ekstraktif, masyarakat justru berpotensi menanggung kerugian ekologis dan sosial hingga Rp450 triliun setiap tahun.

Peneliti Center of Economic and Law Studies (Celios), Jaya Darmawan, mengatakan angka tersebut muncul ketika kerusakan hutan, penurunan kualitas air, hilangnya sumber pangan, hingga dampak kesehatan dan sosial masyarakat dimasukkan sebagai bagian dari biaya pembangunan.

“Selama ini kita melihat ekonomi hanya dari berapa banyak yang diproduksi, berapa besar investasi masuk, berapa besar penerimaan negara, dan berapa besar pertumbuhan ekonomi. Tetapi kita tidak menghitung secara serius berapa biaya yang harus dibayar masyarakat ketika hutan hilang, air rusak, pangan lokal berkurang, dan kesehatan masyarakat terdampak,” kata Jaya dalam Forum Diskusi PAPEDA Summit Parallel 5 di Vega Hotel, Kota Sorong, Papua Barat Daya, Jumat (4/9/2026).

Menurut Jaya, persoalan Papua bukan sekadar kurangnya investasi, melainkan arah pembangunan yang terlalu bergantung pada eksploitasi sumber daya alam. Keuntungan ekonomi dicatat sebagai pertumbuhan, sedangkan kerusakan yang muncul setelah eksploitasi kerap tidak masuk dalam kalkulasi ekonomi.

“Kalau hutan ditebang, aktivitas ekonominya masuk dalam perhitungan sebagai pertumbuhan. Tetapi ketika masyarakat kehilangan sumber pangan, kehilangan tempat berburu, kehilangan obat-obatan alami, kehilangan kualitas air, itu sering kali tidak dihitung sebagai kerugian ekonomi,” ujarnya.

Celios menyebut sekitar 84–86 persen wilayah Papua masih berupa kawasan hutan. Namun, dalam satu dekade terakhir, hampir satu juta hektare tutupan hutan disebut telah hilang akibat berbagai aktivitas pembangunan dan pemanfaatan lahan.

Kondisi itu, kata Jaya, menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai distribusi manfaat dan beban pembangunan.

“Kalau Papua kehilangan hutannya, sebenarnya siapa yang mendapatkan keuntungan dan siapa yang menanggung kerugiannya? Jangan sampai angka pertumbuhan ekonomi terlihat tinggi, tetapi masyarakat adat justru kehilangan ruang hidupnya,” katanya.

Paradoks tersebut juga terlihat dari besarnya kontribusi sektor ekstraktif terhadap ekonomi Papua. Celios mencatat sektor pertambangan menyumbang lebih dari 18 persen terhadap PDRB Papua. PT Freeport Indonesia juga disebut memberikan setoran sekitar Rp75 triliun kepada negara.

Namun, besarnya penerimaan tersebut dinilai belum cukup untuk membuktikan bahwa masyarakat lokal menjadi penerima manfaat utama.

“Pertanyaannya bukan hanya berapa triliun uang yang masuk ke negara. Pertanyaannya adalah berapa yang benar-benar tinggal di Papua, berapa yang diterima masyarakat adat, dan berapa besar biaya sosial serta ekologis yang harus ditanggung masyarakat Papua,” tegas Jaya.

Tingginya aktivitas ekonomi juga belum otomatis menghapus kemiskinan. Data BPS yang dipaparkan dalam forum menunjukkan tingkat kemiskinan di Papua Pegunungan masih berada di kisaran 30 persen.

“Kalau sebuah sektor menghasilkan triliunan rupiah tetapi kemiskinan tetap tinggi dan masyarakat di sekitar wilayah eksploitasi masih kesulitan memenuhi kebutuhan dasar, maka kita harus berani mengevaluasi kembali model ekonominya,” kata Jaya.

Dalam simulasi Celios, memasukkan berbagai eksternalitas negatif ke dalam perhitungan ekonomi dapat mengubah gambaran kinerja Papua secara drastis. Akumulasi dampak tersebut berpotensi menekan output ekonomi hingga sekitar minus Rp665 triliun dan pendapatan masyarakat hingga sekitar minus Rp586 triliun pada tahun ke-10.

Jaya juga menyoroti fasilitas perpajakan atau tax expenditure bagi sektor korporasi dan ekstraktif yang dalam paparannya telah mencapai lebih dari Rp180 triliun. Menurutnya, insentif ekonomi harus dihitung bersamaan dengan dampak yang muncul setelah sumber daya alam dieksploitasi.

“Tetapi kita juga harus menghitung biaya yang muncul setelah sumber daya alam dieksploitasi. Jangan sampai insentif diberikan kepada korporasi, sementara biaya kerusakannya dibebankan kepada masyarakat,” katanya.

Ancaman tersebut dinilai semakin besar apabila pembukaan lahan berskala luas terus dilakukan. Rencana alih fungsi sekitar dua juta hektare lahan di Papua Selatan, misalnya, diperkirakan berpotensi menimbulkan kerugian emisi karbon yang nilainya mendekati Rp50 triliun.

“Kalau kita terus membuka hutan dengan alasan pembangunan, kita sebenarnya sedang mengambil nilai ekonomi dari masa depan untuk membiayai ekonomi hari ini,” ujar Jaya.

Celios kemudian mendorong evaluasi menyeluruh terhadap model pembangunan Papua, termasuk moratorium perizinan pertambangan dan alih fungsi lahan pada kawasan yang memiliki nilai ekologis dan sosial tinggi.

“Kita tidak bisa melompat ke gagasan ekonomi baru atau ekonomi regeneratif tanpa menghentikan ekstraktivisme terlebih dahulu. Moratorium perizinan dan pertambangan harus dilakukan,” tegasnya.

Jaya mengatakan pembangunan ekonomi Papua setidaknya harus memenuhi tiga prinsip, yakni manfaat ekonomi dirasakan secara adil oleh masyarakat lokal, pembangunan tidak melampaui daya dukung lingkungan, serta kebijakan mendorong pemerataan tanpa pendekatan militerisme dalam tata kelola kelembagaan.

“Papua membutuhkan pembangunan yang membuat masyarakat menjadi pemilik manfaat, bukan sekadar menjadi penonton ketika sumber daya alam di wilayahnya dieksploitasi,” ujarnya.

Hutan Papua Dinilai Lebih Bernilai Jika Tetap Berdiri

Celios menawarkan perubahan cara pandang terhadap hutan. Kawasan hutan tidak semata-mata dilihat sebagai lahan yang dapat dikonversi menjadi perkebunan atau kawasan investasi, tetapi sebagai modal ekonomi jangka panjang.

“Hutan yang tetap berdiri juga memiliki nilai ekonomi yang sangat besar melalui jasa lingkungan, karbon, pangan, air, serta fungsi sosial dan budaya,” kata Jaya.

Berdasarkan kalkulasi yang dipaparkan dalam forum, nilai jasa lingkungan dan sumber daya alam yang dipertahankan melalui kelestarian hutan dapat mencapai sekitar Rp665 triliun per tahun.

Nilai tersebut mencakup jasa penyerapan karbon, kualitas udara, pangan lokal, serta berbagai fungsi sosial dan ekologis yang menopang kehidupan masyarakat adat.

“Di dalam hutan ada masyarakat. Ada pangan. Ada obat-obatan. Ada budaya. Ada identitas. Ada kehidupan. Jadi ketika hutan dihitung hanya sebagai lahan yang bisa dikonversi, kita sedang menghilangkan nilai yang jauh lebih besar,” ujarnya.

Pandangan tersebut sejalan dengan peringatan Managing Director World Resources Institute (WRI) Indonesia, Arief Wijaya. Ia mengatakan pertumbuhan ekonomi harus dilihat bersamaan dengan distribusi manfaat dan konsekuensi ekologisnya.

WRI melalui pemodelan system dynamics periode 2010–2050 memproyeksikan pendapatan daerah Papua Barat Daya dapat meningkat hampir empat kali lipat, dari sekitar Rp824 miliar menjadi Rp2,65 triliun pada 2050.

Namun, peningkatan pendapatan tersebut masih dibayangi ketergantungan terhadap sektor berbasis lahan.

“Kita harus lihat bukan hanya pertumbuhan ekonominya. Kita harus melihat siapa yang menikmati pertumbuhan itu, siapa yang memperoleh pekerjaan, siapa yang memperoleh pendapatan, dan bagaimana dampaknya terhadap lingkungan serta masyarakat adat,” kata Arief.

WRI memproyeksikan tingkat kemiskinan Papua Barat Daya dapat turun hingga sekitar 14 persen pada 2050. Meski demikian, jumlah absolut penduduk miskin diperkirakan masih lebih dari 130.000 orang.

“Kalau ekonomi tumbuh tetapi sebagian masyarakat tetap tertinggal, maka pekerjaan rumah pemerintah belum selesai. Kita harus memastikan pertumbuhan tersebut inklusif,” ujarnya.

Ekonomi Baru Jangan Menjadi Ekstraktivisme dengan Wajah Berbeda

Di Papua Selatan, agenda ekonomi baru mulai diarahkan pada energi terbarukan dan ekonomi berbasis karbon. CEO Forest Carbon, Jeffrey Chatellier, memaparkan rencana pengembangan kawasan Wanam, termasuk produksi biodiesel B50 dan pengembangan perkebunan tebu.

Luasan perkebunan tebu yang semula ditargetkan sekitar 34.000 hektare disebut berpeluang berkembang hingga 400.000 hektare. Produksinya diarahkan untuk menghasilkan bioetanol, gula pasir, serta biomassa dari limbah tebu.

Pembangkit listrik berbasis biomassa dari limbah tebu diproyeksikan mencapai sekitar 350 MW untuk menopang operasional sekitar 10 pabrik sekaligus memasok kebutuhan listrik masyarakat.

Namun, ekspansi tersebut tetap menyisakan pertanyaan mengenai batas antara pembangunan hijau dan bentuk baru ekstraktivisme.

Jeffrey mengatakan pemerintah berupaya menjaga kawasan hutan dan hak masyarakat adat. Program cetak sawah, misalnya, diarahkan pada kawasan rawa terbuka atau nonhutan agar tidak memperluas tekanan terhadap kawasan berhutan.

Papua Selatan juga disebut mendorong skema fiscal regenerative berbasis net-zero emission serta pengembangan kredit karbon dari kawasan rawa dan mangrove.

Pemerintah daerah, menurut Jeffrey, berkomitmen menerapkan prinsip Free, Prior and Informed Consent (FPIC), menyusun regulasi Padiatapa, serta menyiapkan Customary Partnership Framework untuk mengatur kemitraan dan pembagian manfaat dengan pemilik hak ulayat.

Sementara itu, Cultural Restoration Framework disiapkan sebagai mekanisme mediasi adat nonlitigasi ketika terjadi konflik sosial. Seluruh program tersebut direncanakan dipantau melalui Wanam Collaboration Room.

Forum PAPEDA Summit di Sorong pada akhirnya memperlihatkan satu persoalan mendasar: keberhasilan pembangunan Papua tidak cukup diukur dari besarnya investasi, pertumbuhan PDRB, penerimaan negara, atau panjangnya infrastruktur yang dibangun.

Ada biaya yang selama ini berisiko tersembunyi di balik angka tersebut—hutan yang hilang, ekosistem air yang terganggu, pangan lokal yang menyusut, serta ruang hidup masyarakat adat yang tertekan.

“Ukuran keberhasilan pembangunan Papua tidak boleh berhenti pada berapa besar investasi yang masuk. Kita harus bertanya siapa yang memperoleh manfaat, siapa yang menanggung biayanya, dan apakah masyarakat Papua menjadi lebih sejahtera,” kata Jaya.

Pertanyaan itu menjadi titik kritis arah pembangunan Papua: apakah kekayaan alam terus dikonversi menjadi pertumbuhan jangka pendek, atau mulai diperlakukan sebagai modal ekologis yang harus diwariskan dalam kondisi utuh kepada generasi berikutnya.

“Papua memiliki kekayaan yang sangat besar. Tantangannya adalah memastikan kekayaan itu tidak hanya keluar dari Papua, tetapi menjadi dasar kesejahteraan masyarakat Papua dan tetap tersedia bagi generasi berikutnya,” pungkas Jaya.

Editor : Hanny Wijaya