SORONG, iNewsSorongRaya.id — Pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengalokasikan anggaran Rp27 miliar dari APBN 2026 untuk membangun Laboratorium Kesehatan Masyarakat atau Labkesmas di Kota Sorong, Papua Barat Daya. Proyek ini dinilai menjadi langkah strategis untuk memperkuat layanan kesehatan, pengawasan keamanan pangan, pemeriksaan kualitas air minum, serta deteksi dini penyakit di wilayah tersebut.
Pemerintah Kota Sorong menyiapkan lahan pembangunan Labkesmas di kawasan eks Rumah Sakit COVID-19 Kampung Baru, Sorong. Lokasi itu memiliki luas sekitar tiga hektare dan dinilai strategis karena sebelumnya telah digunakan sebagai area fasilitas kesehatan serta perumahan tenaga kesehatan.
Wali Kota Sorong Septinus Lobat mengatakan, kehadiran Labkesmas menjadi kebutuhan mendesak karena Papua Barat Daya belum memiliki fasilitas pemeriksaan sampel yang memadai. Selama ini, sampel makanan dan air minum, termasuk kebutuhan program Makan Bergizi Gratis atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, masih harus dikirim ke Makassar.
“Kita di Papua Barat Daya ini belum memiliki fasilitas pemeriksaan sendiri. Sampel makanan maupun air minum dari hotel dan program MBG masih harus dikirim ke Makassar, sehingga membutuhkan waktu cukup lama,” ujar Lobat kepada wartawan saat meninjau lokasi pembangunan Labkesmas, Jumat (29/5/2026).
Menurut Lobat, kondisi tersebut tidak efisien karena proses pengiriman sampel ke luar daerah membutuhkan waktu panjang. Pemeriksaan yang lambat dapat menghambat pengawasan keamanan pangan, terutama dalam program pelayanan publik yang menyasar masyarakat luas.
Ia menjelaskan, Labkesmas akan mempercepat proses uji laboratorium di daerah. Fasilitas ini juga diharapkan memperkuat respons pemerintah dalam mencegah penyakit berbasis lingkungan, mengawasi kualitas konsumsi masyarakat, dan memastikan standar kesehatan publik berjalan lebih efektif.
“Lahan ini sebagian merupakan aset pemerintah kota, termasuk bekas perumahan tenaga kesehatan. Lokasinya sangat strategis dan siap untuk pembangunan Labkesmas,” tegasnya.
Peninjauan lokasi pembangunan Labkesmas turut dihadiri Ketua Umum HAKLI Arif Sumantri, Sekretaris AKKOPSO Imam Sutopo, Direktorat Kerja Sama BGN Agus Muzaiyin, Direktur Kesehatan Lingkungan Kemenkes RI Rahpiem Yuswani, Wakil Wali Kota Sorong Anshar Karim, Kepala Dinas Kesehatan Kota Sorong Jemima Elisabeth Windesi, serta sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Sorong.
Lobat menyebut, tim dari Kementerian Kesehatan telah melakukan peninjauan lapangan untuk memastikan kesiapan lokasi. Hasil peninjauan itu menjadi dasar penting sebelum pembangunan dimulai.
“Dari hasil peninjauan, lokasi dinilai siap dan sangat mendukung. Kita optimistis pembangunan bisa berjalan tahun ini,” tambahnya.
Selain menjadi proyek strategis kesehatan, rencana pembangunan Labkesmas juga sempat memunculkan kekhawatiran warga yang tinggal di kawasan perumahan tenaga kesehatan. Sebagian warga sebelumnya mendengar informasi bahwa rumah yang mereka tempati akan dibongkar karena masuk dalam area pembangunan.
Namun, Pemerintah Kota Sorong memastikan pembangunan Labkesmas tidak akan menggusur perumahan petugas kesehatan yang berada di belakang lahan tersebut. Kepastian itu membuat warga merasa lega karena mereka tidak harus mencari tempat tinggal baru.
Pensiunan tenaga kesehatan, Wellem Rumaropen, mengatakan, warga bersyukur setelah mengetahui rumah yang mereka tempati tidak akan dibongkar. Ia menyebut kawasan tersebut telah ditempati turun-temurun oleh keluarga tenaga kesehatan sejak lama.
“Kami bersyukur supaya bangunan ini (rumah) jangan pernah dibongkar. Karena orang tua dari jaman Belanda sampai sudah meninggal tinggal anak cucu tinggal dan nikmati kediaman yang ada,” ujar Wellem.
Wellem menuturkan, warga sebelumnya sempat mendengar rencana pembongkaran perumahan yang dihuni sekitar 266 kepala keluarga. Kekhawatiran itu muncul setelah adanya pengukuran lahan di sekitar kawasan tersebut.
“Memang rencana pertama kami dengar itu lahannya provinsi dan rumah mau dibongkar. Karena sudah diukur. Tapi untung Pak Walikota berbicara Cuma batas tembok supaya jangan kami cari tempat lagi,” kata Wellem Rumaropen.
Kepastian tidak adanya pembongkaran menjadi titik penting dalam pembangunan Labkesmas. Pemerintah Kota Sorong harus memastikan proyek kesehatan berskala besar itu berjalan tanpa mengorbankan warga yang telah lama menempati kawasan tersebut.
Pembangunan Labkesmas Sorong diproyeksikan menjadi tonggak penting penguatan infrastruktur kesehatan modern di Papua Barat Daya. Jika terealisasi sesuai rencana, fasilitas ini tidak hanya mempercepat pemeriksaan laboratorium, tetapi juga memperpendek rantai layanan kesehatan yang selama ini bergantung pada daerah lain.
Dengan anggaran Rp27 miliar dari APBN 2026, pemerintah pusat dan daerah kini dituntut memastikan pembangunan berjalan transparan, tepat sasaran, dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat. Labkesmas Sorong harus menjadi jawaban atas kebutuhan layanan kesehatan publik, sekaligus bukti bahwa pembangunan dapat berjalan tanpa menggusur hak warga.
Editor : Hanny Wijaya
Artikel Terkait
