SORONG, iNewsSorongraya - Gelombang persoalan kesehatan di Provinsi Papua Barat Daya mulai memasuki fase yang mengkhawatirkan. Ketua DPR Papua Barat Daya, Ortis F. Sagrim, mengungkapkan hasil reses di sejumlah daerah menemukan ancaman serius yang tidak lagi bisa dipandang sebagai persoalan biasa.
Ancaman tersebut bukan hanya berkaitan dengan tingginya angka stunting dan penyebaran penyakit menular maupun tidak menular, tetapi juga menyentuh persoalan mendasar seperti lemahnya sistem layanan kesehatan, kesejahteraan tenaga kesehatan (nakes), hingga keamanan petugas medis di wilayah pedalaman Papua Barat Daya.
Pernyataan itu disampaikan Ortis Sagrim dalam pertemuan bersama sekitar 30 organisasi profesi kesehatan se-Papua Barat Daya di Kota Sorong, Kamis (7/5/2026).
Dalam forum tersebut, DPR Papua Barat Daya menilai berbagai indikator kesehatan yang selama ini muncul ke publik baru sebatas gambaran permukaan, sementara ancaman sesungguhnya dinilai jauh lebih kompleks dan terus berkembang di lapangan.
“Dan ini dia sedang tidak diam, tapi sedang menjalar, berjalan. Dan ini menjadi ancaman kalau kita tidak melakukan tindakan mitigasi untuk penanganan awal dalam melakukan ini,” ujar Ortis kepada wartawan.
Ia menegaskan persoalan kesehatan di Papua Barat Daya selama ini masih sering dipahami secara umum tanpa melihat akar persoalan yang lebih substansial.
“Saya mendengar bahwa kasus stunting, dengan data presentasi kementerian, data BPS, ini stunting. Tapi kita akhirnya tidak melihat bahwa sebetulnya ada masalah yang sangat substansi,” katanya.
Dalam keterangannya, Ortis juga menyoroti efektivitas penggunaan dana Otonomi Khusus (Otsus) yang selama ini digelontorkan untuk sektor kesehatan.
Menurut dia, besarnya mandatory spending bidang kesehatan belum mampu menurunkan ancaman kesehatan secara signifikan. Bahkan sejumlah indikator justru dinilai meningkat di beberapa daerah.
“Sebetulnya kalau kita lihat dana OTSUS yang begitu besar sekali dengan presentasi yang sudah ditetapkan melalui mandatory spending, dan itu sebetulnya saya tidak tahu kenapa, bukan permasalahannya bukan selesai malah lebih meningkat,” ungkapnya.
Pernyataan tersebut menjadi sinyal keras DPR Papua Barat Daya terhadap perlunya evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola anggaran kesehatan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Ortis mengatakan DPR akan menindaklanjuti berbagai temuan lapangan melalui fungsi pengawasan, legislasi, dan penganggaran.
“Puji Tuhan tadi kami coba mendata bagian-bagian ini, akan kami coba menindaklanjuti dengan fungsi tugas kami di Dewan,” ujarnya.
Editor : Chanry Suripatty
Artikel Terkait
