SORONG KOTA, iNewssorongraya.id – Anggota Komisi V DPR, Faujia Helga Umlati Tampubolon, mengawal pengusulan 3.107 unit Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) 2026 untuk Papua Barat Daya dan Papua Barat kepada Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait. Langkah ini menjadi bagian dari penguatan agenda penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), sekaligus menekan kawasan kumuh di wilayah perkotaan.
Helga, legislator yang dikenal bekerja senyap namun progresif, langsung mengakselerasi kerja sejak dilantik. Perempuan berdarah Batak yang besar di Tanah Papua ini menegaskan komitmennya mengawal program strategis sektor perumahan agar tepat sasaran di daerah pemilihannya.
“Program ini harus kita sukseskan bersama. Ini adalah bentuk nyata keberpihakan Presiden kepada rakyat, dan kami di DPR RI akan memastikan implementasinya berjalan optimal,” ujarnya kepada media, Senin (27/4/2026).
Selain BSPS, Helga juga menyoroti pentingnya optimalisasi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebagai instrumen utama penyediaan rumah layak bagi MBR. Menurutnya, keberhasilan program tersebut sangat bergantung pada sinergi lintas level pemerintahan dan pelaku pembangunan.
Ia menegaskan, kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta pengembang menjadi prasyarat mutlak agar program perumahan bersubsidi mampu menjangkau lebih banyak masyarakat.
Dalam konteks implementasi di Kota Sorong, Helga mengungkapkan bahwa sejumlah wilayah sempat diusulkan, namun terkendala persoalan legalitas lahan. Ia memastikan lokasi alternatif dengan dokumen lengkap menjadi prioritas percepatan realisasi program.
“Sebenarnya, daerah ini baru pengusulan. Karena ada 3 daerah atau 4 daerah yang diusulkan dari Pemda dan Provinsi. Kalau Pemda mengusulkan di daerah Rufei dan mengusulkan di daerah Klasabi, Kota Sorong, cuma [disana] karena ada masalah surat tanah, legalitas. Dan kami mengusulkan yang di sini [Distrik Malawei] dengan surat dan amdal yang lengkap,” ungkapnya.
Helga menegaskan, proses pengajuan program perumahan memiliki persyaratan ketat. Namun, upaya tersebut membuahkan hasil setelah mendapat persetujuan dari kementerian terkait.
“Ini dengan syarat-syarat yang sangat berat. Banyak syaratnya. Tetapi puji Tuhan, alhamdulillah, ini disetujui sama Pak Menteri untuk melakukan program kementerian yang kota tanpa pemukiman kumuh,”tegasnya.
Ia menambahkan, program tersebut tidak hanya berfokus pada pembangunan rumah, tetapi juga peningkatan kualitas lingkungan permukiman secara menyeluruh, termasuk sanitasi, penerangan, hingga akses jalan.
“Di beberapa tempat di belakang itu ada pemukiman kumuh. Itu harus ditiadakan. Nanti ada sanitasi air, MCK, ada penerangan jalan, ada jalan. Ada semua dilengkapi untuk baik,”tambahnya.
Helga juga mengingatkan masyarakat untuk menjaga fasilitas yang telah dibangun negara agar memberi dampak jangka panjang bagi kualitas hidup dan lingkungan sosial.
“Dan saya berharap keluarga saya yang ada di kompleks ini bisa menjaga hal yang sudah dibangun dari negara. Untuk bisa tumbuh, berkembang dan kalau bisa juga lebih baik ke depan. Teman-teman tahu di daerah sini bisa dibilang jalur Texax juga kan. Jadi saya berharap tempat yang baik, lingkungan yang baik bisa menghasilkan anak-anak yang baik,”ujarnya.
Di sisi lain, Helga mengkritisi lemahnya kualitas data pemerintah daerah yang dinilai menjadi hambatan serius dalam penyerapan program pusat. Ia mengaku terpaksa mengalihkan sejumlah program ke daerah lain akibat ketidaksiapan data administratif.
“Ini sangat menyedihkan buat saya ya, harapan saya di Papua Barat Daya tolong pemerintah, khususnya kabupaten, khususnya provinsi memperbaiki data. Karena saya terkendala dengan data,”ungkapnya.
Ia mencontohkan program pemberdayaan desa yang tidak dapat direalisasikan di wilayahnya karena tidak memenuhi syarat sistem kementerian.
“Banyak program yang saya pindahkan ke tempat lain karena data kita kurang. Kayak saya kasih dana BUMDES satu desa Rp75 juta, saya harus offer ke provinsi lain. Karena kita punya syarat-syarat tidak terpenuhi,”bebernya.
Helga menegaskan pentingnya pembenahan sistem data, perizinan, dan administrasi agar Papua Barat Daya tidak terus kehilangan peluang program pembangunan.
“Jadi saya mohon pemerintah tolong kita perbaiki data, kita lihat sistem, izin semua. Karena banyak sekali program yang bisa kita bawa ke sini. Tapi saya minta kerjasama,”tegas Helga.
Ia menekankan bahwa keberhasilan program BSPS dan pembangunan perumahan di Sorong merupakan hasil kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah dan masyarakat.
“Dan apapun yang terjadi hari ini, ini karena kerjasama semua pihak. Kabupaten, Kotamadya dan Provinsi dan juga anggota-anggota DPR yang lain yang ada di sini,”pungkasnya.
Editor : Hanny Wijaya
Artikel Terkait
