SORONG, iNewssorongraya.id — Di tengah tekanan investasi dan ancaman kerusakan lingkungan, masyarakat adat Malaumkarta, Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya, justru menawarkan arah baru: pariwisata tanpa eksploitasi yang dikendalikan hukum adat, terukur secara ekologis, dan berdampak langsung pada ekonomi warga.
Sistem adat Egek yang kembali ditegakkan oleh masyarakat Suku Moi di Malaumkarta tidak sekadar ritual budaya, tetapi menjadi pernyataan tegas bahwa masa depan pariwisata Indonesia tidak lagi dapat bergantung pada eksploitasi sumber daya alam.
Prosesi pembukaan Egek di pesisir Kampung Malaumkarta, Senin (4/5/2026), menandai momentum penting. Dalam forum yang dihadiri pemerintah daerah, perwakilan provinsi, serta jaringan NGO dan LSM, masyarakat adat menegaskan posisi mereka sebagai pengendali utama ruang hidup.
“Ini adalah cara kami menjaga hidup kami sendiri,” tegas para tua adat Malaumkarta Raya.
Egek merupakan mekanisme konservasi tradisional berupa sistem buka-tutup wilayah hutan dan laut dalam periode tertentu. Dalam praktiknya, wilayah adat ditutup selama kurang lebih satu tahun dan hanya dibuka dalam waktu terbatas selama dua hingga tiga bulan berdasarkan kesepakatan bersama.
Selama masa penutupan, tidak ada aktivitas pengambilan hasil alam yang diperbolehkan. Ketika dibuka, masyarakat memanfaatkan sumber daya secara terbatas dengan alat tangkap tradisional dan aturan ketat.
“Sejak dulu, Egek digunakan sebagai simbol larangan adat. Tidak semua orang bisa masuk dan mengambil hasil laut atau hasil hutan sesuka hati. Ada waktu tutup, ada waktu buka. Itu yang menjaga keseimbangan alam,” ungkap salah satu tokoh adat.
Pendekatan ini menciptakan kontrol ekologis alami yang terbukti menjaga populasi ikan, terumbu karang, hingga komoditas bernilai ekonomi seperti lobster, lola, dan udang.
Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sorong, Luhter Salamala, menegaskan bahwa Egek tidak boleh berhenti sebagai simbol budaya semata.
“Egek bukan hanya soal larangan adat, tetapi juga tentang masa depan ekonomi masyarakat,” ujarnya.
Menurutnya, hasil alam yang diperoleh harus melalui perencanaan matang, mulai dari distribusi hingga pemanfaatan untuk pembangunan kampung. Pendekatan ini mengintegrasikan tiga sektor utama sekaligus:
Lingkungan hidup (menjaga keberlanjutan ekosistem)
Perdagangan (meningkatkan nilai ekonomi hasil laut)
Pariwisata (mengembangkan wisata berbasis adat)
Model ini menempatkan masyarakat adat sebagai subjek utama pembangunan, bukan objek.
Konsep wisata berbasis Egek berbeda secara fundamental dari pola pariwisata massal. Aktivitas wisata tidak dibuka secara bebas, melainkan dibatasi dan diatur ketat oleh hukum adat.
Tidak semua komoditas diperbolehkan diambil. Penggunaan alat tangkap destruktif seperti jaring tetap dilarang, sementara komoditas seperti teripang, lobster, dan udang diatur secara selektif.
Ketua Perkumpulan Generasi Muda Malaumkarta (PGM), Torianus Kalami, menegaskan bahwa seluruh proses bersifat kolektif.
“Ini bukan kegiatan pribadi. Ini kerja adat untuk kepentingan bersama,” katanya.
Model ini menempatkan wisata dalam tiga fungsi utama, yakni, ruang edukasi ekologis, sumber ekonomi terbatas namun berkelanjutan, instrumen pelestarian budaya.
Praktik Egek tidak lagi berdiri sendiri. Model serupa mulai berkembang di sejumlah wilayah seperti Salawati, Aimas, dan Mayamuk. Bahkan, kawasan adat seluas sekitar 4.000 hektar telah masuk dalam dokumen resmi pemerintah daerah sebagai bentuk pengakuan administratif awal.
Meski demikian, kendali tetap berada di tangan masyarakat adat.
“Adat tetap menjadi panglima dalam pengelolaan wilayah,” ujar Torianus.
Keberlanjutan Egek tidak hanya bergantung pada aturan, tetapi pada sistem nilai yang ditanamkan sejak dini. Masyarakat Malaumkarta menjadikan keluarga sebagai basis utama pendidikan adat.
Anak-anak diajarkan sejarah tanah, batas wilayah, serta nilai ekologis yang melekat dalam budaya mereka.
“Kalau mereka tahu itu milik mereka, mereka pasti akan jaga mati-matian,” tegas tokoh adat.
Pendekatan ini memperkuat legitimasi sosial sekaligus memastikan regenerasi penjaga ekosistem berjalan konsisten.
Di balik kekuatan sistem adat, masyarakat menghadapi sejumlah tantangan serius, antara lain:
aktivitas ilegal di wilayah adat, potensi eksploitasi sumber daya, lemahnya perlindungan hukum formal.
Dalam beberapa kasus, masyarakat terpaksa mengambil tindakan tegas terhadap pelanggaran sebagai bentuk perlindungan ruang hidup.
Pembukaan Egek tidak bisa dipandang sebagai seremoni budaya semata. Ini merupakan pernyataan politik masyarakat adat bahwa mereka masih berdaulat atas wilayahnya.
Di saat negara dinilai lambat menghadirkan perlindungan konkret, masyarakat adat justru berada di garis depan menjaga hutan dan laut.
Egek menjadi bukti bahwa hukum adat bukan artefak masa lalu, melainkan solusi aktual terhadap krisis lingkungan global.
Apa yang dilakukan masyarakat Malaumkarta mengirim pesan strategis bagi arah pembangunan nasional: bahwa pariwisata berkelanjutan tidak harus dimulai dari proyek besar, melainkan dari sistem lokal yang telah teruji.
Jika didukung kebijakan yang kuat, Egek berpotensi menjadi model nasional bahkan global dalam praktik wisata tanpa eksploitasi.
“Semua yang kami lakukan hari ini bukan untuk kami saja. Ini untuk anak-anak kami, cucu kami,” ujar perwakilan masyarakat adat.
Dari Malaumkarta, sebuah konsep besar lahir—bahwa masa depan lingkungan dan pariwisata Indonesia dapat diselamatkan oleh kearifan lokal yang selama ini terpinggirkan.
Editor : Hanny Wijaya
Artikel Terkait
